Fahri Hamzah Minta Kades Tak Tergoda Iming-iming Masa Jabatan 9 Tahun

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menganjurkan para kepala desa (kades) tak mendesak perpanjangan masa jabatan. Lebih baik mereka meminta penambahan anggaran desa dan kenaikan gaji.

"Coba yang diminta adalah sesuatu yang membuat desa menerima transfer yang lebih besar setiap tahun dari pemerintah di atasnya. Itu lebih real daripada memperpanjang masa jabatan," kata Fahri dalam Gelora Talks ke-79 bertajuk "Qparat Desa Unjuk Aksi, DPR Beraksi, Ada Apa?" yang dikutip Kamis (26/1/2023).

Menurut Fahri, masa depan pembangunan Indonesia adalah di desa, sehingga pembiayaan pembangunannya perlu ditingkatkan lagi, bukan pada penambahan masa jabatan kades

"Saat ini justru terlalu banyak anggaran yang terpotong di tingkat pemerintah pusat daripada di desa. Harus ada Presiden yang berani menjanjikan, kalau dia terpilih Rp 5 miliar setiap desa misalnya," ujarnya.

Mantan Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan, peningkatan anggaran desa harus meningkat agar pengelolaan desanya juga meningkat. Sebab, pembangunan desa, terutama infrastruktur dan pengelolaan kebersihan desa saat ini sedang masif dilakukan. Jika insfrastrukturnya bagus dan pengelolaan kebersihanya di desa-desa dijaga, maka bisa meningkatkan potensi pariwisata.

"Desa kita akan menjadi desa bersinar, mengeluarkan cahaya karena bersih. Sungainya bersih, got-gotnya bersih. Barulah dia bisa menjadi tujuan kunjungan wisatawan dan sebagainya. Jadi menurut saya masa depan pembiayaan pembangunan kita itu, di desa aja," terangnya.



Fahri menilai, hal itulah yang harusnya menjadi fokus perjuangan para kepala desa, bukan sebaliknya meminta penambahan masa jabatan.

Apalagi, dia menambahkan, dalam sistem demokrasi tidak ada istilah penambahan masa jabatan. Sebab, dalam penerapan sistem tersebut masa jabatan justru harus dikurangi. Bahkan semakin matang demokrasi, biasanya masa jabatannya akan dipotong seperti yang terjadi dalam demokrasi Amerika Serikat (AS).

"Tidak ada yang namanya ekstensi jabatan. Dalam demokrasi jabatan itu malah harus dikurangi," tegasnya.