Wapres Jusuf Kalla: ASN Jangan Terkotak-Kotak!
Sabtu, 10 September 2016 - 12:08 WIB
Wapres Jusuf Kalla: ASN Jangan Terkotak-Kotak!
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden Yusuf Kalla menilai Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini masih terkotak-kotak. Mereka hanya loyal, peduli, menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan domisili di mana ASN tersebut bertugas. Titik. Tidak peduli di kotak lain, di bidang lain, membutuhkan koordinasi dan kerja sama yang solid untuk membangun kolaborasi kinerja bersama.
Suasana “kotak-kotak” ini sangat terasa, terutama sejak pemberlakukan otonomi daerah. Karena itu, Wapres meminta ASN agar segera solid, kembali menjadi perekat nasional.
“Salah satu aspek yang harus kita segera benahi setelah 15 tahun kita mempraktikan otonomi daerah yaitu ASN terkotak pada daerah di mana mereka bertugas,” kata Wapres di Padang, Sumatera Barat, Senin (5/9/2016) lalu.
Karena itu, lanjut Wapres, pihaknya akan mengatur ASN eselon I dan II menjadi ASN nasional yang dapat ditempatkan di mana saja dalam rangka peningkatan otonomi daerah. “Sukses tidaknya otonomi daerah sangat ditentukan berdasarkan kualitas sumber daya manusia, perencanaan yang baik, pelaksanaan dan kontrol yang baik, serta adanya standarisasi nasional. Karena standar nasional tersebut dapat membingkai seluruh masyarakat sebagai bangsa yang bersatu,” terang Wapres JK.
Lebih lanjut Wapres menambahkan, kualitas pemimpin dan kepemimpin itulah yang sangat diperlukan dalam menjalankan suatu sistem pemerintahan terutama di daerah. Jika pemimpin sudah dijadikan teladan maka dengan sendirinya tanpa diminta masyarakat akan ikut secara ikhlas. Sedangkan bentuk manajemen apapun yang diterapkan, bila kualitas pemimpin dan kepemimpinan berubah ubah sesuai arah angin, maka manajemen tersebut pasti gagal.
“Prasyarat utama kualitas sebuah kepemimpinan adalah ketulusan untuk berbuat demi kepentingan rakyat dan dalam ketulusan itu pemimpin haruslah lurus,” ujarnya.
Wapres yakin problem “kotak-kotak” di lingkungan ASN atau dulu sering disebut PNS atau Pegawai Negeri Sipil, yang semuanya anggota Korpri itu bisa diperbaiki kembali.
Sementara, Ketua Umum Korpri Prof Zudan Arif Fakhrulloh yang juga Dirjen Dukcapil Kemendagri menambahkan, masih belum terlambat untuk dibangun soliditas di lingkungan ASN ini. “Kami di Korpri juga akan terus membantu mencarikan solusi terbaik, membangun karakter ASN menjadi lebih solid, dalam menjalankan tugas-tugas Negara dan masyarakat,” kata Zudan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur menyatakan amanat Wapres JK harus menjadi pedoman dalam penerapan kebijakan tentang aparatur negara yang profesional dan berintegritas.
“Setiap ASN harus memiliki kesempatan dan penempatan yang sama dalam penugasannya karena pada hakikatnya aparatur negara bekerja untuk negara, dan bisa fleksibel bekerja di instansi Pemerintah dimana saja, bukan milik satu instansi tertentu,” kata Menpan Asman.
Suasana “kotak-kotak” ini sangat terasa, terutama sejak pemberlakukan otonomi daerah. Karena itu, Wapres meminta ASN agar segera solid, kembali menjadi perekat nasional.
“Salah satu aspek yang harus kita segera benahi setelah 15 tahun kita mempraktikan otonomi daerah yaitu ASN terkotak pada daerah di mana mereka bertugas,” kata Wapres di Padang, Sumatera Barat, Senin (5/9/2016) lalu.
Karena itu, lanjut Wapres, pihaknya akan mengatur ASN eselon I dan II menjadi ASN nasional yang dapat ditempatkan di mana saja dalam rangka peningkatan otonomi daerah. “Sukses tidaknya otonomi daerah sangat ditentukan berdasarkan kualitas sumber daya manusia, perencanaan yang baik, pelaksanaan dan kontrol yang baik, serta adanya standarisasi nasional. Karena standar nasional tersebut dapat membingkai seluruh masyarakat sebagai bangsa yang bersatu,” terang Wapres JK.
Lebih lanjut Wapres menambahkan, kualitas pemimpin dan kepemimpin itulah yang sangat diperlukan dalam menjalankan suatu sistem pemerintahan terutama di daerah. Jika pemimpin sudah dijadikan teladan maka dengan sendirinya tanpa diminta masyarakat akan ikut secara ikhlas. Sedangkan bentuk manajemen apapun yang diterapkan, bila kualitas pemimpin dan kepemimpinan berubah ubah sesuai arah angin, maka manajemen tersebut pasti gagal.
“Prasyarat utama kualitas sebuah kepemimpinan adalah ketulusan untuk berbuat demi kepentingan rakyat dan dalam ketulusan itu pemimpin haruslah lurus,” ujarnya.
Wapres yakin problem “kotak-kotak” di lingkungan ASN atau dulu sering disebut PNS atau Pegawai Negeri Sipil, yang semuanya anggota Korpri itu bisa diperbaiki kembali.
Sementara, Ketua Umum Korpri Prof Zudan Arif Fakhrulloh yang juga Dirjen Dukcapil Kemendagri menambahkan, masih belum terlambat untuk dibangun soliditas di lingkungan ASN ini. “Kami di Korpri juga akan terus membantu mencarikan solusi terbaik, membangun karakter ASN menjadi lebih solid, dalam menjalankan tugas-tugas Negara dan masyarakat,” kata Zudan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur menyatakan amanat Wapres JK harus menjadi pedoman dalam penerapan kebijakan tentang aparatur negara yang profesional dan berintegritas.
“Setiap ASN harus memiliki kesempatan dan penempatan yang sama dalam penugasannya karena pada hakikatnya aparatur negara bekerja untuk negara, dan bisa fleksibel bekerja di instansi Pemerintah dimana saja, bukan milik satu instansi tertentu,” kata Menpan Asman.
(tdy)
