Mengatasi Kekurangan Gizi lewat PKH
Kamis, 25 Januari 2018 - 23:24 WIB
Mengatasi Kekurangan Gizi lewat PKH
A
A
A
JAKARTA - Sekitar 37 persen atau kurang lebih 9 juta anak balita di Indonesia mengalami masalah stunting. Hal itu berdasarkan data Kemenkes 2013. Sementara baseline data prevalensi stunting pada 2014 mencapai 32,9 persen dengan target 2019 sebesar 28,0 persen.
Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting cukup tinggi dibandingkan negara-negara berpendapatan menengah lainnya.
Seperti diketahui, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi di dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir, atau dalam 1000 hari pertama kehidupan.
Kementerian Sosial menyatakan siap berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga terkait guna mengatasi stunting penduduk miskin. Hal itu dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat saat workshop Hari Gizi Nasional ke-58 di Kementerian Kesehatan, Kamis (25/1/2018) mengatakan stunting akan berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit dan penurunan produktivitas. Karenanya, perlu intervensi berbagai pihak. Butuh pula kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Kementerian Sosial, kata Harry, memasukkan ibu hamil dan anak bawah lima tahun (Balita) sebagai salah satu komponen bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Sasaran tersebut agar ibu hamil dan balita bisa mendapatkan asupan gizi mencukupi.
"Nominal intervensi yang diberikan pemerintah sejumlah Rp1.890.000 yang diberikan dalam empat tahap selama satu tahun. Bantuan disalurkan secara non tunai," tuturnya.
Bantuan tersebut, tidak diberikan secara cuma-Cuma, melainkan dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Harry menerangkan, Ibu-ibu hamil peserta PKH harus memenuhi kewajiban memeriksakan kehamilan minimal empat kali selama masa kehamilan.
![Mengatasi Kekurangan Gizi lewat PKH]()
"Pemeriksaan ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah menurunkan angka kematian ibu dan bayi, termasuk didalamnya bayi stunting. Tujuannya agar ibu hamil dan bayi yang lahir nantinya sehat, " tuturnya.
Sedangkan untuk balita, tujuannya agar balita memperoleh imunisasi dan nutrisi yang sehat sebagai bekal tumbuh kembang anak.
Harry juga memaparkan kondisi terkini Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak dan Gizi Buruk di Kabupaten Asmat, Papua. Persoalan di Asmat relatif telah tertangani dengan baik berkat kerjasama antara Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan.
Harry memastikan, saat ini tim terpadu sudah bekerja menangani para korban gizi buruk tersebut dan bantuan logistik serta permakanan sudah dikirimkan ke Asmat, Papua.
Sementara, Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak, BKKBN, drg. Widwiono, M.Kes yang hadir sebagai penanggap menyampaikan bahwa kekurangan zat gizi pada 1000 hari kehidupan menyebabkan rendahnya ketahanan tubuh anak terhadap penyakit infeksi yang akhirnya akan menyebabkan kematian.
"Kekurangan zat gizi pada 1000 hari kehidupan akan memyebabkan terlambatnya perkembangan motorik dan kecerdasan" tambahnya.
Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting cukup tinggi dibandingkan negara-negara berpendapatan menengah lainnya.
Seperti diketahui, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi di dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir, atau dalam 1000 hari pertama kehidupan.
Kementerian Sosial menyatakan siap berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga terkait guna mengatasi stunting penduduk miskin. Hal itu dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat saat workshop Hari Gizi Nasional ke-58 di Kementerian Kesehatan, Kamis (25/1/2018) mengatakan stunting akan berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit dan penurunan produktivitas. Karenanya, perlu intervensi berbagai pihak. Butuh pula kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Kementerian Sosial, kata Harry, memasukkan ibu hamil dan anak bawah lima tahun (Balita) sebagai salah satu komponen bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Sasaran tersebut agar ibu hamil dan balita bisa mendapatkan asupan gizi mencukupi.
"Nominal intervensi yang diberikan pemerintah sejumlah Rp1.890.000 yang diberikan dalam empat tahap selama satu tahun. Bantuan disalurkan secara non tunai," tuturnya.
Bantuan tersebut, tidak diberikan secara cuma-Cuma, melainkan dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Harry menerangkan, Ibu-ibu hamil peserta PKH harus memenuhi kewajiban memeriksakan kehamilan minimal empat kali selama masa kehamilan.
"Pemeriksaan ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah menurunkan angka kematian ibu dan bayi, termasuk didalamnya bayi stunting. Tujuannya agar ibu hamil dan bayi yang lahir nantinya sehat, " tuturnya.
Sedangkan untuk balita, tujuannya agar balita memperoleh imunisasi dan nutrisi yang sehat sebagai bekal tumbuh kembang anak.
Harry juga memaparkan kondisi terkini Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak dan Gizi Buruk di Kabupaten Asmat, Papua. Persoalan di Asmat relatif telah tertangani dengan baik berkat kerjasama antara Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan.
Harry memastikan, saat ini tim terpadu sudah bekerja menangani para korban gizi buruk tersebut dan bantuan logistik serta permakanan sudah dikirimkan ke Asmat, Papua.
Sementara, Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak, BKKBN, drg. Widwiono, M.Kes yang hadir sebagai penanggap menyampaikan bahwa kekurangan zat gizi pada 1000 hari kehidupan menyebabkan rendahnya ketahanan tubuh anak terhadap penyakit infeksi yang akhirnya akan menyebabkan kematian.
"Kekurangan zat gizi pada 1000 hari kehidupan akan memyebabkan terlambatnya perkembangan motorik dan kecerdasan" tambahnya.
(tdy)
