Pajak UMKM Turun, Ini Kata Promotor Musik Daerah

YOGYAKARTA - Perubahan kebijakan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pungutan pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mendapat respon dari pelaku bisnis musik pertunjukkan di daerah.

Di media social, melalui akun Facebook, Jokowi mengumumkan telah membubuhkan tandatangan untuk menurunkan tarif PPh final bagi UMKM dari satu persen menjadi 0,5 persen pada Jumat (22/6/2018). Presiden juga telah meminta Menteri Keuangan bersama Dirjen Pajak untuk menghitung ulang total penerimaan pajak dari UMKM.

Jokowi berharap dengan beban pajak yang ringan, maka pelaku UMKM bisa mengembangkan usahanya dan melakukan investasi.

Anas Syahrul Alimi, promotor dari Yogyakarta mengatakan Jokowi juga bisa melakukan hal serupa pada industri kreatif, dalam hal ini pajak tontonan yang masih sangat membebani besarannya. Menurutnya, sudah saatnya Presiden memberikan perhatiannya atas peraturan daerah (perda) tentang pajak tontonan di daerah.

Dijelaskannya, besaran pajak yang mencapai 35 persen sangat bertentangan dengan semangat Nawacita yang ingin menumbuhkan ekonomi daerah lewat kegiatan industri kreatif.

"Besarnya pajak tontonan (35 persen) ini sangat tidak mendukung semangat Nawacita dan keinginan Pak Jokowi untuk menumbuhkan industri kreatif di daerah," kata Anas lewat akun Facebook.

Anas yakin dengan semakin tumbuhnya kegiatan industri kreatif di daerah maka akan bisa berdampak positif. Hadirnya konser-konser berkualitas di daerah yang menghadirkan musisi internasional akan memberikan efek domino yang positif buat daerah.

"Untuk itu, Pak Jokowi yang terhormat, mohon bisa menginstruksikan agar direview perda pajak tontonan/proporasi di setiap daerah yang berbeda-beda, bahkan ada yang sampai 35%," terang promotor yang sukses menjadi founder Prambanan Jazz dan Jogjarockarta Festival ini.