Gelontorkan DAK Pariwisata, Kemenpar Bangun Taman Wisata Mangrove di Papua

SORONG - Pariwisata Sorong Papua Barat Kini makin moncer setelah diresmikannya Taman Wisata Manggrov Klawalu, Kamis (16/5/2019). Destinasi yang dibangun dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pariwisata (Kemenpar) itu diharapkan menjadi primadona baru di Sorong. Apalagi Taman Wisata Manggrov Klawalu menjadi taman wisata mangrove pertama di Papua.

"Taman Wisata Manggrov ini dibangun dengan DAK Pariwisata Tahun Anggaran 2018, sebesar Rp 2.615.850.000," kata Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenpar Dadang Rizki Ratman, Jumat (17/5/2019).

Menurut Dadang, pembangunan destinasi ini menjadi sangat penting. Pasalnya Sorong merupakan pintu masuk wisatawan ke Raja Ampat. Dengan demikian diharapkan wisatawan tidak hanya sekadar lewat, tetapi juga berkunjung ke Sorong. Imbasnya perkembangan perekonomian masyarakat dari pariwisata.

"Tentunya ini merupakan peluang bagi Sorong. Maka dari itu Kemenpar akan terus mendorong peningkatan destinasi di Sorong. Dengan itu diharapkan pariwisata Sorong juga akan kecipratan rejeki dari wisatawan yang berkunjung ke Raja Ampat," cetus Dadang Rizki.

Bicara soal daya pesona Taman Wisata Manggrov Klawalu memang luar biasa. Berada di Jalan Malibela Kelurahan Klawalu Kota Sorong, destinasi ini menawarkan pesona hutan mangrove yang asri. Apa pelantaran kayu yang panjang membuat destinasi ini makin instagrameble. Fasilitasnya pun lengkap. Dari mulai lahan parkir, toilet, dermaga hingga gazebo siap memanjakan wisatawan.

"Taman Wisata Manggrov Klawalu ini memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk dikembangkan. Disatu sisi destinasi ini semakin memberikan pilihan yang tidak monoton bagi wisatawan. Tentunya juga untuk mendukung Sorong sebagai salah satu destinasi baru di Papua Barat," ujar Asdep Pengembangan Destinasi Regional III Harwan Ekon Cahyo Wirasto.

Bagi Wali Kota Sorong, Lambert Jitmau, kehadiran taman wisata ini akan memperkuat posisi Sorong. Dengan diresmikannya destinasi ini akan semakin menarik wisatawan Nusantara ke Sorong. Sehingga akan memberi pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitarnya. Lambert berjanji untuk menyelesaikan kekurangan-kekurangan fasilitas fisik yang belum lengkap.

Wali Kota pun telah memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk segera mengaspal jalan menuju ke lokasi taman wisata manggrove. Demikian pula Kepala Dinas Perhubungan secepatnya membangun Dermaga untuk kapal-kapal wisata dari Raja Ampat. Dengan itu wisatawan dari Raja Ampat dapat lebih mudah berkunjung.

"MOU antara Pemerintah Kota Sorong dan Pemilik Hak Ulayat terkait pembagian hasil dari retribusi masuk taman wisata juga harus segera selesai. Saya juga berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini, Kementerian Pariwisata RI melalui Deputi Destinasi Pariwisata untuk pembangunan destinasi wisata baru lainnya kedepan. Terimakasih Kemenpar yang telah membangun destinasi ini," paparnya.

Sementara itu, pemilik hak ulayat Yonas Malibela menyampaikan jika dirinya siap bekerjasama dengan Kemenpar dan Pemerintah Daerah Kota Sorong. Sehingga destinasi ini semakin berkembang. " Saya selaku pemilik hak ulayat telah menghibahkan Lahan seluas 5 hektar kepada Pemerintah Kota Sorong untuk membangun destinasi wisata karena akan memberikan manfaat bagi anak - cucu kami turun-temurun," ucapnya.

Bagi Menteri Pariwisata Arief Yahya, pembangunan ini merupakan bukti aktifnya Kemenpar memoles destinasi yang ada. Walau pun dana yang dikucurkan terbatas, tetapi Kemenpar berusaha untuk mengakomodir semua.

Apalagi fenomena saat ini semua daerah berlomba untuk membangun pariwisata di daerah mereka masing-masing. Demam pariwisata sudah merasuk ke daerah di tingkat Pemprov, Pemkot, dan Pemkab. Ini terlihat dari usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) pariwisata tahun 2019. Usulan dari daerah yang naik 100 kali lipat dibandingkan dengan usulan tahun lalu.

Usulan daerah untuk DAK Pariwisata tahun 2019 sebanyak 487 daerah. Yang terdiri dari 27 provinsi, 460 kabupaten/kota. Semua mengusulkan DAK Reguler dengan total nilai Rp36,63 triliun. Selain itu 61 Daerah yang terdiri dari 9 Provinsi serta 52 Kabupaten/Kota mengusulkan DAK Penugasan total senilai Rp827,61 miliar.

"Untuk DAK pariwisata kita cuma punya anggaran Rp1,003 triliun. Makanya Kemenpar pun tak dapat mengakomodir semua. Kami utamakan yang utama. Terutama yang CEO daerahnya memiliki komitmen membangun pariwisata," ujar menteri asal Banyuwangi itu.