Pemerintah dan Swasta Bermitra demi Layanan Kesehatan Terbaik
Selasa, 19 November 2019 - 21:10 WIB
Pemerintah dan Swasta Bermitra demi Layanan Kesehatan Terbaik
A
A
A
JAKARTA - Implementasi program Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/ UHC) masih menjadi tantangan bagi banyak negara di dunia. Berdasarkan data, setengah dari populasi dunia saat ini belum mendapatkan akses layanan kesehatan dasar. Pencapaian UHC juga merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan, yang menunjukkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan yang baik.
Di Indonesia, biaya untuk mencapai UHC meningkat secara bertahap, seiring berjalannya waktu yang tentu akan menjadi beban bagi anggaran pemerintah di masa mendatang. Menjangkau semua pihak di sektor informal untuk bergabung dengan JKN melalui pemberian subsidi secara penuh atas premi akan sangat mahal bagi anggaran pemerintah, dan meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular maupun kronis akan menantang kemampuan pemerintah untuk menyediakan semua layanan kesehatan bagi setiap orang.
Perlu dicatat bahwa dalam beberapa pertemuan dan dengar pendapat dengan pemerintah, Komisi IX DPR-RI telah menyerukan opsi untuk mengatasi defisit yang membengkak dari Cakupan Kesehatan Semesta di Indonesia, termasuk merekomendasikan pemerintah untuk mempertimbangkan serta menilai penggunaan model pembiayaan inovatif. Hal ini sejalan dengan upaya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam mencari metode pembiayaan inovatif untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS saat itu, Bambang Brodjonegoro, dalam Konferensi Tahunan SDGs pada 2019 mengatakan, yang menjadi prioritas utama adalah bagaimana membiayai SDGs. Dan, sejumlah tujuan khusus yang berkaitan dengan pencapaian Cakupan Kesehatan Semesta merupakan area kunci untuk dikembangkan terkait penggunaan berbagai metode pembiayaan inovatif, termasuk partisipasi sektor swasta dan nonpemerintah.
Untuk mencapai tujuan itulah Kaukus Kesehatan DPR-RI bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan RI menggelar dialog bertema Pembiayaan Inovatif untuk Mencapai Cakupan Kesehatan Semesta Berkelanjutan di Indonesia. Dialog yang digelar di Jakarta pekan lalu dan disponsori oleh PT Johnson & Johnson Indonesia ini dibuka oleh Ketua Kaukus Kesehatan DPR-RI Suir Syam, dengan keynote speech Mohammad Subuh, mewakili Menteri Kesehatan. Acara ini juga mengundang sejumlah pembicara internasional untuk berbagi sejumlah praktik global dalam pembiayaan inovatif di sektor kesehatan.
Presiden Direktur PT Johnson & Johnson Indonesia Sawan Malik dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kemitraan pemerintah dan perusahaan. "Johnson & Johnson telah bekerja sama dan bermitra dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait agar dapat mengembangkan serta memberikan solusi terintegrasi dan berbasis bukti untuk perawatan kesehatan. Keberlanjutan adalah perhatian utama untuk membantu mencapai tujuan kesehatan di Indonesia. Kami mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mencapai tujuan kesehatan nasional dan memahami bahwa hal ini akan membutuhkan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan, termasuk para donor, organisasi nirlaba, sektor swasta, dan publik," bebernya.
Di Indonesia, biaya untuk mencapai UHC meningkat secara bertahap, seiring berjalannya waktu yang tentu akan menjadi beban bagi anggaran pemerintah di masa mendatang. Menjangkau semua pihak di sektor informal untuk bergabung dengan JKN melalui pemberian subsidi secara penuh atas premi akan sangat mahal bagi anggaran pemerintah, dan meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular maupun kronis akan menantang kemampuan pemerintah untuk menyediakan semua layanan kesehatan bagi setiap orang.
Perlu dicatat bahwa dalam beberapa pertemuan dan dengar pendapat dengan pemerintah, Komisi IX DPR-RI telah menyerukan opsi untuk mengatasi defisit yang membengkak dari Cakupan Kesehatan Semesta di Indonesia, termasuk merekomendasikan pemerintah untuk mempertimbangkan serta menilai penggunaan model pembiayaan inovatif. Hal ini sejalan dengan upaya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam mencari metode pembiayaan inovatif untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS saat itu, Bambang Brodjonegoro, dalam Konferensi Tahunan SDGs pada 2019 mengatakan, yang menjadi prioritas utama adalah bagaimana membiayai SDGs. Dan, sejumlah tujuan khusus yang berkaitan dengan pencapaian Cakupan Kesehatan Semesta merupakan area kunci untuk dikembangkan terkait penggunaan berbagai metode pembiayaan inovatif, termasuk partisipasi sektor swasta dan nonpemerintah.
Untuk mencapai tujuan itulah Kaukus Kesehatan DPR-RI bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan RI menggelar dialog bertema Pembiayaan Inovatif untuk Mencapai Cakupan Kesehatan Semesta Berkelanjutan di Indonesia. Dialog yang digelar di Jakarta pekan lalu dan disponsori oleh PT Johnson & Johnson Indonesia ini dibuka oleh Ketua Kaukus Kesehatan DPR-RI Suir Syam, dengan keynote speech Mohammad Subuh, mewakili Menteri Kesehatan. Acara ini juga mengundang sejumlah pembicara internasional untuk berbagi sejumlah praktik global dalam pembiayaan inovatif di sektor kesehatan.
Presiden Direktur PT Johnson & Johnson Indonesia Sawan Malik dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kemitraan pemerintah dan perusahaan. "Johnson & Johnson telah bekerja sama dan bermitra dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait agar dapat mengembangkan serta memberikan solusi terintegrasi dan berbasis bukti untuk perawatan kesehatan. Keberlanjutan adalah perhatian utama untuk membantu mencapai tujuan kesehatan di Indonesia. Kami mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mencapai tujuan kesehatan nasional dan memahami bahwa hal ini akan membutuhkan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan, termasuk para donor, organisasi nirlaba, sektor swasta, dan publik," bebernya.
(tsa)
