Akses Internet Tidak Merata
Selasa, 21 April 2015 - 10:08 WIB
Akses Internet Tidak Merata
A
A
A
Sebanyak 78,5% pengguna internet berada di wilayah Barat. Ini menunjukkan ketidakmerataan penggunaan internet di Indonesia.
Padahal, 38% penggunaan internet di Kawasan Indonesia Timur (KTI) justru untuk keperluan pendidikan. Hal itu diungkap oleh Ketua Puskakom UI Inaya Rakhmani, yang menyebut bahwa kendala utama pengguna internet di KTI adalah sinyal yang buruk. Padahal, infrastruktur broadband di KTI dibutuhkan untuk menopang akses informasi, berjejaring sosial, bahkan berjualan online yang dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di KTI yang jauh lebih rendah dibanding wilayah Barat.
Kebutuhan masyarakat KTI akan koneksi data broadband ini sudah nyata. Hal itu terlihat dari penetrasi jumlah internet terhadap jumlah penduduk di Sulawesi yang paling tinggi dibanding pulau lainnya, yakni mencapai 39 persen. Selain itu, pengguna internet di NTT, NTB, Maluku, dan Papua paling banyak mengakses internet selama satu jam per hari dibanding wilayah lain.
Menurut Ketua Asosisasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) Samuel Pangerapan, penyebaran penetrasi internet dipengaruhi oleh dua faktor. Yakni daya beli masyarakat dan kesiapan jaringan atau infrastruktur.
”Bila infrastruktur serat optik dan layanan broadband sudah tersedia di KTI, saya yakin industri broadband akan meningkat karena penyedia jasa internet (ISP) akan berbisnis disana,” katanya. Dampak lain, lanjut Samuel, tentu saja mendorong pertumbuhan ekonomi. ”Bank Dunia menyebut bahwa penetrasi broadband yang mencapai 10 persen akan mendorong peningkatan PDB 1,38 persen,” ungkapnya.
Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono mengatakan, wilayah Indonesia yang secara geografis amat luas dan berjauhan memang menyulitkan pembangunan infrastruktur jaringan broadband. Belum lagi cakupan wilayah yang sangat besar dan jumlah penduduk relatif sedikit.
Untuk itu, cara yang paling masuk akal untuk mewujudkannya adalah menggelar jaringan kabel serat optik di darat yang menjangkau kecamatan di seluruh tanah air, untuk lantas dikombinasikan dengan jaringan radio yang lebih feasible untuk wilayah luas namun dengan kepadatan penduduk rendah. PT Telkom memang sudah berencana menggelar jaringan serat optik yang menghubungkan Manado- Maluku-Papua. Tapi, menurut Nonot, pemerintah juga tetap butuh pihak swasta untuk berinvestasi di KTI.
”Pemerintah harus menjamin swasta tidak rugi berinvestasi di KTI, salah satunya menggunakan data kontribusi pelayanan universal (USO) yang senilai Rp1,8 triliun per tahun untuk menutup biaya operasional penyediaan akses broadband di KTI,” paparnya.
Nonot membayangkan kedepannya sekolah di pedalaman bisa melakukan video conference dengan guru di Jakarta. Begitupun rumah sakit atau puskesmas yang juga langsung dapat berkomunikasi dengan dokter di Jakarta. ”Bayangkan efisiensi yang didapat,” ungkapnya.
Danang arradian
Padahal, 38% penggunaan internet di Kawasan Indonesia Timur (KTI) justru untuk keperluan pendidikan. Hal itu diungkap oleh Ketua Puskakom UI Inaya Rakhmani, yang menyebut bahwa kendala utama pengguna internet di KTI adalah sinyal yang buruk. Padahal, infrastruktur broadband di KTI dibutuhkan untuk menopang akses informasi, berjejaring sosial, bahkan berjualan online yang dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di KTI yang jauh lebih rendah dibanding wilayah Barat.
Kebutuhan masyarakat KTI akan koneksi data broadband ini sudah nyata. Hal itu terlihat dari penetrasi jumlah internet terhadap jumlah penduduk di Sulawesi yang paling tinggi dibanding pulau lainnya, yakni mencapai 39 persen. Selain itu, pengguna internet di NTT, NTB, Maluku, dan Papua paling banyak mengakses internet selama satu jam per hari dibanding wilayah lain.
Menurut Ketua Asosisasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) Samuel Pangerapan, penyebaran penetrasi internet dipengaruhi oleh dua faktor. Yakni daya beli masyarakat dan kesiapan jaringan atau infrastruktur.
”Bila infrastruktur serat optik dan layanan broadband sudah tersedia di KTI, saya yakin industri broadband akan meningkat karena penyedia jasa internet (ISP) akan berbisnis disana,” katanya. Dampak lain, lanjut Samuel, tentu saja mendorong pertumbuhan ekonomi. ”Bank Dunia menyebut bahwa penetrasi broadband yang mencapai 10 persen akan mendorong peningkatan PDB 1,38 persen,” ungkapnya.
Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono mengatakan, wilayah Indonesia yang secara geografis amat luas dan berjauhan memang menyulitkan pembangunan infrastruktur jaringan broadband. Belum lagi cakupan wilayah yang sangat besar dan jumlah penduduk relatif sedikit.
Untuk itu, cara yang paling masuk akal untuk mewujudkannya adalah menggelar jaringan kabel serat optik di darat yang menjangkau kecamatan di seluruh tanah air, untuk lantas dikombinasikan dengan jaringan radio yang lebih feasible untuk wilayah luas namun dengan kepadatan penduduk rendah. PT Telkom memang sudah berencana menggelar jaringan serat optik yang menghubungkan Manado- Maluku-Papua. Tapi, menurut Nonot, pemerintah juga tetap butuh pihak swasta untuk berinvestasi di KTI.
”Pemerintah harus menjamin swasta tidak rugi berinvestasi di KTI, salah satunya menggunakan data kontribusi pelayanan universal (USO) yang senilai Rp1,8 triliun per tahun untuk menutup biaya operasional penyediaan akses broadband di KTI,” paparnya.
Nonot membayangkan kedepannya sekolah di pedalaman bisa melakukan video conference dengan guru di Jakarta. Begitupun rumah sakit atau puskesmas yang juga langsung dapat berkomunikasi dengan dokter di Jakarta. ”Bayangkan efisiensi yang didapat,” ungkapnya.
Danang arradian
(ars)
