Angela Tanoesoedibjo Hadiri Penerbitan Sertifikat HPL Zona 1 Parapuar: Kami akan Support Terus
loading...
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo menghadiri penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Zona 1 Parapuar, Labuan Bajo, NTT. Foto/ wiwie.
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) RI Angela Tanoesoedibjo menghadiri penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Zona 1 Parapuar, Labuan Bajo, NTT.
Angela Tanoesoedibjo mengapresiasi langkah yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atas penerbitan SK MenATR/BPN Nomor 110.
“Pada hari ini sudah ada serah terima HPL, saya berterima kasih kepada Kementerian ATR untuk hal ini,” ujar Angela Tanoesoedibjo dalam acara Seremonial Serah Terima Sertifikat HPL Lahan Otorita BPOLBF di Parapuar, Jumat (15/9/2023).
SK tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) seluas 129,609 hektare itu diharapkan dapat meyakinkan para investor dalam merencanakan investasinya di Parapuar.
Sekadar informasi, Zona 1 ini merupakan zona budaya yang akan dimanfaatkan sebagai pusat budaya, research center, area UMKM, museum hingga galeri.
“Kita harapkan para investor bisa segera melihat potensi dari kawasan Parapuar ini dan segera membangun. Karena ini zona 1, yaitu zona budaya sehingga kita harapkan sekitar 20 persen dari kawasan ini bisa dimanfaatkan untuk pembangunan-pembangunan yang terkait dengan budaya,” tuturnya.
Lebih lanjut, Wamenparekraf menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo agar pembangunan di Parapuar tidak ada yang mangkrak.
“Pesannya, saya hanya mengulangi apa yang Pak Presiden katakan bahwa jangan ada yang mangkrak. Saya titip kepada kawan-kawan di sini, kami akan support terus,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Antoni, menyampaikan salah satu masalah besar investor dalam berinvestasi di Parapuar adalah kepastian hukum.
Angela Tanoesoedibjo mengapresiasi langkah yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atas penerbitan SK MenATR/BPN Nomor 110.
“Pada hari ini sudah ada serah terima HPL, saya berterima kasih kepada Kementerian ATR untuk hal ini,” ujar Angela Tanoesoedibjo dalam acara Seremonial Serah Terima Sertifikat HPL Lahan Otorita BPOLBF di Parapuar, Jumat (15/9/2023).
SK tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) seluas 129,609 hektare itu diharapkan dapat meyakinkan para investor dalam merencanakan investasinya di Parapuar.
Sekadar informasi, Zona 1 ini merupakan zona budaya yang akan dimanfaatkan sebagai pusat budaya, research center, area UMKM, museum hingga galeri.
“Kita harapkan para investor bisa segera melihat potensi dari kawasan Parapuar ini dan segera membangun. Karena ini zona 1, yaitu zona budaya sehingga kita harapkan sekitar 20 persen dari kawasan ini bisa dimanfaatkan untuk pembangunan-pembangunan yang terkait dengan budaya,” tuturnya.
Lebih lanjut, Wamenparekraf menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo agar pembangunan di Parapuar tidak ada yang mangkrak.
“Pesannya, saya hanya mengulangi apa yang Pak Presiden katakan bahwa jangan ada yang mangkrak. Saya titip kepada kawan-kawan di sini, kami akan support terus,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Antoni, menyampaikan salah satu masalah besar investor dalam berinvestasi di Parapuar adalah kepastian hukum.
