Menhub Ajak Menkeu dan Menteri PUPR Tinjau Proyek LRT Palembang
Kamis, 25 Mei 2017 - 11:08 WIB
Menhub Ajak Menkeu dan Menteri PUPR Tinjau Proyek LRT Palembang
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengunjungi proyek Light Rail Transit (LRT) di Palembang.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Budi menjelaskan bahwa proyek pembangunan LRT di Palembang ini sudah mencapai progres 42,68%. Menurutnya, proyek tersebut dikerjakan relatif cepat di atas target yang telah ditetapkan saat dimulainya pembangunan.
"Kita akan selesaikan konstruksi pada Desember 2017 dan pada Maret tahun depan dilanjutkan dengan pembangunan sarananya," kata dia dalam rilisnya di Jakarta, Kamis (25/5/2017).
Mantan Dirut PT Angkasa Pura II (Persero) ini menambahkan, untuk investasi prasarana dilakukan oleh pemerintah sedangkan investasi sarana oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang nantinya akan menggunakan skema public service obligation (PSO).
Kereta yang akan digunakan didesain dengan konstruksi yang aman oleh PT INKA untuk dapat menampung sebanyak 300 orang dan 600 orang pada kondisi 'peak hour'. Terkait dengan tarif yang akan ditetapkan, mantan Bos Ancol ini menjelaskan akan melakukan kajian untuk tarif karena berhubungan dengan daya beli masyarakat.
"Kita sedang mendesain berapa tarif yang akan dikenakan pada saat operasional nanti. Seperti halnya di Jakarta, selisih antara biaya investasi dan daya beli itu yang akan dibayar dengan PSO," tuturnya.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Budi menjelaskan bahwa proyek pembangunan LRT di Palembang ini sudah mencapai progres 42,68%. Menurutnya, proyek tersebut dikerjakan relatif cepat di atas target yang telah ditetapkan saat dimulainya pembangunan.
"Kita akan selesaikan konstruksi pada Desember 2017 dan pada Maret tahun depan dilanjutkan dengan pembangunan sarananya," kata dia dalam rilisnya di Jakarta, Kamis (25/5/2017).
Mantan Dirut PT Angkasa Pura II (Persero) ini menambahkan, untuk investasi prasarana dilakukan oleh pemerintah sedangkan investasi sarana oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang nantinya akan menggunakan skema public service obligation (PSO).
Kereta yang akan digunakan didesain dengan konstruksi yang aman oleh PT INKA untuk dapat menampung sebanyak 300 orang dan 600 orang pada kondisi 'peak hour'. Terkait dengan tarif yang akan ditetapkan, mantan Bos Ancol ini menjelaskan akan melakukan kajian untuk tarif karena berhubungan dengan daya beli masyarakat.
"Kita sedang mendesain berapa tarif yang akan dikenakan pada saat operasional nanti. Seperti halnya di Jakarta, selisih antara biaya investasi dan daya beli itu yang akan dibayar dengan PSO," tuturnya.
(izz)
