PDIP Kritisi Cara Komunikasi Pj Gubernur DKI Heru Budi

JAKARTA - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengkritisi cara komunikasi Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono selama setahun menjabat. Fraksi PDIP meminta cara komunikasi Heru ini bisa diperbaiki.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, cara komunikasi yang kurang baik dari Pj Gubernur DKI dapat membuat jalannya program-program menjadi tersendat.

"Pertama, komunikasi publik Pak Heru kurang baik. Masih sama, maka ini perlu diperbaiki," kata Gembong kepada awak media, Senin (9/10/2023).

"Ketika komunikasi baik maka eksekusi akan berjalan baik. Tetapi karena komunikasi publiknya kurang baik maka yang terjadi tersendat sendat," sambungnya.

Meski begitu, Gembong menyoroti hal positif di era kepempimpinan Heru Budi sebagai Pj Gubernur DKI. Di antaranya sodetan Ciliwung yang kembali disentuh dan penghijauan.



"Secara kacamata dirasakan rakyat Jakarta contoh sodetan Ciliwung yang selama 5 tahun tidak disentuh Gubernur terdahulu. Kemudian penghijauan berjalan, itu hal positif," ujarnya.

Adapun masa jabatan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta segera berakhir pada pertengahan bulan ini. Meski begitu, merujuk pada Pasal 8 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota dijelaskan masa jabatan Pj Gubernur hanya setahun dan dapat diperpanjang setahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.