; ?>/images/googleplay.png){kind=small}
Presiden StandupIndo Adjis Doa Ibu Aspirasi Ganjar Pranowo
loading...
Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo kongkow bareng dengan para seniman dan Gen Z di M Bloc, Jakarta Selatan pada Senin, 23 Oktober 2023 sore. Foto/Achmad Al Fiqri
A
A
A
JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo kongkow bareng dengan para seniman dan Gen Z di M Bloc, Jakarta Selatan pada Senin, 23 Oktober 2023 sore. Dalam acara itu, turut hadir pula Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Mahfud MD dan Presiden StandupIndo, Adjis Doa Ibu.
Pada kesempatan itu, Adjis turut meluapkan keresahan dan aspirasi terkait tata kelola sewa tempat penyelanggaraan festival milik pemerintah. Dari pengalamannya, Adjis merasa biaya sewa tempat acara yang dikelola oleh pemerintah relatif mahal.
"Sudah mahal, mereka minta jatah freepass, minta ID. Tetapi ID-nya diputar lagi pak ke orang-orang yang sebenarnya tidak berhak untuk dapat," kata Adjis.
Padahal, kata Adjis, pihaknya turut melibatkan pelaku UMKM untuk menjajakan daganganya di festival yang diselenggarakan oleh pihaknya. Alhasil, ia mengaku kerap berat hati bila mematok harga sewa untuk pelaku UMKM.
"Sebenarnya jadi kayak untung buat mereka, nggak terlalu besar, karena kami harus mematok harga sewa mahal untuk menutupi sewa tempat," ucap Adjis.
"Sama perizinan kadang juga kita nggak tahu ini berapa (harga sewa tempat) sih harusnya?" tambahnya.
Merespon itu, Ganjar merasa tarif sewa tempat harus jelas. Salah satu caranya, tarif sewa tempat perlu disosialisasikan agar masyarakat bisa mengetahui.
"Ya kalau tarif ada izin mesti di declare itu, berapa ditempel sehingga orang bisa mengerti. Lebih dari itu memang harus ada kontrol," jelas Ganjar.
Salah satu cara untuk mengontrol, disebut Ganjar, perlu dioptimalkan penggunaan aplikasi LAPOR. Melalui aplikasi itu, Ganjar merasa, pemerintah dapat mengantisipasi dan mengevaluasi tata kelola pelayanan masyarakat yang kerap dikeluhkan.
Pada kesempatan itu, Adjis turut meluapkan keresahan dan aspirasi terkait tata kelola sewa tempat penyelanggaraan festival milik pemerintah. Dari pengalamannya, Adjis merasa biaya sewa tempat acara yang dikelola oleh pemerintah relatif mahal.
"Sudah mahal, mereka minta jatah freepass, minta ID. Tetapi ID-nya diputar lagi pak ke orang-orang yang sebenarnya tidak berhak untuk dapat," kata Adjis.
Padahal, kata Adjis, pihaknya turut melibatkan pelaku UMKM untuk menjajakan daganganya di festival yang diselenggarakan oleh pihaknya. Alhasil, ia mengaku kerap berat hati bila mematok harga sewa untuk pelaku UMKM.
"Sebenarnya jadi kayak untung buat mereka, nggak terlalu besar, karena kami harus mematok harga sewa mahal untuk menutupi sewa tempat," ucap Adjis.
"Sama perizinan kadang juga kita nggak tahu ini berapa (harga sewa tempat) sih harusnya?" tambahnya.
Merespon itu, Ganjar merasa tarif sewa tempat harus jelas. Salah satu caranya, tarif sewa tempat perlu disosialisasikan agar masyarakat bisa mengetahui.
"Ya kalau tarif ada izin mesti di declare itu, berapa ditempel sehingga orang bisa mengerti. Lebih dari itu memang harus ada kontrol," jelas Ganjar.
Salah satu cara untuk mengontrol, disebut Ganjar, perlu dioptimalkan penggunaan aplikasi LAPOR. Melalui aplikasi itu, Ganjar merasa, pemerintah dapat mengantisipasi dan mengevaluasi tata kelola pelayanan masyarakat yang kerap dikeluhkan.
Explore More