Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Ahok Sebut Hanya Hak Angket yang Bisa Bongkar Kecurangan Pemilu 2024
loading...
Politikus PDIP, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai hanya hak angket DPR yang bisa membongkar dugaan kecurangan Pemilu 2024. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Politikus PDIP, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai hanya hak angket DPR yang bisa membongkar dugaan kecurangan Pemilu 2024. Ia pesimistis dengan proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membuka dugaan kecurangan itu.
Menurutnya, ada celah hukum yang membuat dugaan kecurangan tidak bisa diproses di MK terkait Pemilu 2024. Untuk itu, Ahok menilai angket di DPR bisa membongkar skandal dugaan kecurangan Pemilu 2024.
"Itulah kenapa saya bilang saat ini yang paling penting dilakukan tentu hak angket. Ini bukan soal mau menangin siapa, tapi itu bisa mengungkap bukti-bukti dari kecurangan dan cela hukum yang dimanfaatkan," ujar Ahok dalam keterangannya yang dipublikasikan oleh TPN Ganjar-Mahfud, Jumat (8/3/2024).
Menurutnya, MK memiliki keterbatasan untuk mengungkap kecurangan pemilu. Ia melanjutkan hanya DPR yang bisa menyelidiki dugaan kecurangan secara keseluruhan
"Bahkan dapat memperbaiki Undang-Undang yang memiliki celah yang dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Pemilu," tandas Ahok.
Namun, Ahok menyadari bahwa ada banyak pihak yang akan berupaya menghalangi hak angket diproses DPR. Salah satu bentuknya, kata Ahok, memanfaatkan para anggota legislator yang tidak lolos lagi ke Senayan agar tidak memberikan suara untuk pengajuan hak angket.
"Oknum-oknum yang tidak terpilih lagi nih, sementara masa tugas di dewan tinggal beberapa bulan. Nah ada hak nih, kalau dia ditembak duit misalnya, ada tawaran dikasih berapa puluh miliar rupiah supaya enggak enggak usah ikut hak angket, mungkin akan diambil ya," kata Ahok.
Atas dasar itu, Ahok sangat berharap kepada DPR untuk dapat memproses angket sesuai keinginan rakyat Indonesia yang tidak puas terhadal penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Dari pada membiarkan rakyat turun ke jalanan, melakukan sesuatu yang bisa mengganggu ekonomi, mengganggu lalu lintas, yang harus dilakukan saat ini adalah hak angket, dan kita mengandalkan anggota DPR untuk melakukan itu. Harapan saya seperti itu," ungkap Ahok.
Menurutnya, ada celah hukum yang membuat dugaan kecurangan tidak bisa diproses di MK terkait Pemilu 2024. Untuk itu, Ahok menilai angket di DPR bisa membongkar skandal dugaan kecurangan Pemilu 2024.
"Itulah kenapa saya bilang saat ini yang paling penting dilakukan tentu hak angket. Ini bukan soal mau menangin siapa, tapi itu bisa mengungkap bukti-bukti dari kecurangan dan cela hukum yang dimanfaatkan," ujar Ahok dalam keterangannya yang dipublikasikan oleh TPN Ganjar-Mahfud, Jumat (8/3/2024).
Menurutnya, MK memiliki keterbatasan untuk mengungkap kecurangan pemilu. Ia melanjutkan hanya DPR yang bisa menyelidiki dugaan kecurangan secara keseluruhan
"Bahkan dapat memperbaiki Undang-Undang yang memiliki celah yang dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Pemilu," tandas Ahok.
Namun, Ahok menyadari bahwa ada banyak pihak yang akan berupaya menghalangi hak angket diproses DPR. Salah satu bentuknya, kata Ahok, memanfaatkan para anggota legislator yang tidak lolos lagi ke Senayan agar tidak memberikan suara untuk pengajuan hak angket.
"Oknum-oknum yang tidak terpilih lagi nih, sementara masa tugas di dewan tinggal beberapa bulan. Nah ada hak nih, kalau dia ditembak duit misalnya, ada tawaran dikasih berapa puluh miliar rupiah supaya enggak enggak usah ikut hak angket, mungkin akan diambil ya," kata Ahok.
Atas dasar itu, Ahok sangat berharap kepada DPR untuk dapat memproses angket sesuai keinginan rakyat Indonesia yang tidak puas terhadal penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Dari pada membiarkan rakyat turun ke jalanan, melakukan sesuatu yang bisa mengganggu ekonomi, mengganggu lalu lintas, yang harus dilakukan saat ini adalah hak angket, dan kita mengandalkan anggota DPR untuk melakukan itu. Harapan saya seperti itu," ungkap Ahok.
(kri)
Explore More