AHY Ambil Cuti untuk Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) mengambil cuti sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rabu (24/4/2024). AHY hadir dalam rapat pleno penetapan Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Saya mendapatkan undangan dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, untuk menghadiri rapat pleno terbuka terkait penetapan pemenang pemilihan presiden tahun 2024. Untuk itu hari ini saya sebenarnya mengambil cuti dalam posisi saya sebagai menteri ATR/Kepala BPN," kata Agus di Kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (24/4/2024).

AHY dalam kesempatan itu juga mengucapkan selamat kepada Prabowo-Gibran. Partai Demokrat, kata AHY, bakal mengawal program dan kebijakan kepemimpinan keduanya dalam lima tahun masa jabatan.



"Partai Demokrat sebagai bagian dari koalisi Indonesia Maju, pasukan pemenang Pilpres 2024 menyatakan siap untuk ikut menyukseskan kebijakan dan program-program pemerintah di bawah kepemimpinan bapak Prabowo Subianto lima tahun ke depan," tuturnya.

Namun AHY mengaku menyerahkan seutuhnya penyusunan posisi di kabinet dan lembaga pemerintahan mendatang kepada presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu merupakan komitmen yang telah dibangun bersama Prabowo.

"Mari kita serahkan kepada beliau (penyusunan kabinet dan lembaga pemerintahan), jangan bebankan pak Prabowo dengan tuntutan berlebihan. Kita harus disiplin," katanya.

AHY dalam kesempatan itu juga memastikan bakal memilih kader-kader terbaik Partai Demokrat dalam membantu pemerintahan Prabowo-Gibran. AHY memastikan partai berlambang mercy itu akan mengambil peran yang baik di eksekutif maupun legislatif.



"Percayakan juga tugas sepenuhnya kepada saya, pada saatnya saya akan memilih kader terbaik Partai Demokrat untuk membantu Pak Prabowo," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, AHY juga mengimbau seluruh masyarakat untuk kembali bersatu dan melakukan rekonsiliasi. Menurutnya hal ini diperlukan dalam menyongsong Indonesia agar menjadi negara yang lebih baik.

"Jika masih ada pihak yang belum puas dan legowo dengan keputusan MK tersebut kami mengimbau untuk tidak mengorbankan kepentingan rakyat yang lebih besar. Rakyat menginginkan agar negaranya damai, rukun, bersatu, adil, maju, dan sejahtera," katanya.