4 Fakta Ekonomi Rusia Dihujani Sanksi Barat, Justru Berkembang

JAKARTA - Ekonomi Rusia kini tengah menjadi sorotan setelah mendapat banyak sanksi dari Barat. Pasalnya, efektivitas sanksi ini masih diperdebatkan karena sampai saat ini ekonomi Moskow tak hanya mampu bertahan, bahkan berkembang.

Belum lama ini Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengumumkan sanksi terhadap 500 perusahaan Rusia dengan maksud menyasar pembiayaan mesin perang Rusia. Pembatasan ekspor akan diberlakukan pada hampir 100 perusahaan atau individu untuk membatasi kemampuan Rusia memproduksi senjata.



Sanksi itu belum termasuk sanksi yang diberikan Barat sejak Rusia mulai menginvasi Ukraina pada tahun 2022. Inggris dan Uni Eropa, bersama negara-negara lain termasuk Australia, Kanada, dan Jepang, telah menerapkan lebih dari 16.500 sanksi terhadap Rusia.

Sekitar 70% aset bank-bank Rusia juga dibekukan, menurut Uni Eropa, dan beberapa di antaranya dikeluarkan dari Swift, layanan pesan berkecepatan tinggi untuk lembaga keuangan. Tujuan pemberian sanksi ini adalah untuk melemahkan perekonomian Rusia.

Dilansir dari Carnegie Endowment, secara umum pemberitaan ekonomi Rusia terbagi menjadi dua kubu yakni yang mengabarkan jika Moskow diambang kehancuran, dan yang menyebut jika sanksi tersebut semakin membuat Rusia lebih kuat. Lantas manakah yang benar? Berikut ini beberapa kumpulan fakta untuk mengetahui keadaan ekonomi Rusia saat ini.

4 Fakta Ekonomi Rusia Selama Terkena Sanksi Barat

1. Banyak Perusahaan Barat Hengkang dari Rusia

Sejak Rusia terkena sanksi dari Barat, mulai banyak perusahaan yang meninggalkan Moskow termasuk McDonald's, Coca-Cola, Starbucks dan Heineken.

Meski begitu tak semua perusahaan Barat telah melangkah pergi, masih ada beberapa perusahaan yang masih bertahan seperti perusahaan kosmetik Amerika, Avon, dan PepsiCo.

2. Minyak Buat Perekonomian Rusia tetap Bertahan

Dilansir dari Euro News, meskipun dikenakan banyak sanksi, Rusia tetap menjadi salah satu eksportir minyak terbesar di dunia, dan mendapat keuntungan dari keputusan Arab Saudi tahun lalu yang mengurangi ekspor minyak mentah.