BPOM Dukung Hilirisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Obat dan Makanan

JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah melakukan langkah dan upaya dalam mendukung hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan obat dan makanan. Salah satu hal yang dilakukan adalah membentuk Satuan Tugas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Produk Fitofarmaka.

Hal tersebut terungkap dalam dialog nasional bertema Sinergitas Dalam Hilirisasi Riset Obat, Obat Tradisional, dan Pangan untuk Percepatan Perizinan yang digagas BPOM di Jakarta, beberapa hari lalu. Kegiatan itu turut dihadiri para peneliti dari akademisi dan institusi penelitian, serta pelaku usaha di Jakarta.

"Kegiatan hari ini merupakan rangkaian dari implementasi Satgas untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang progres langkah dan upaya BPOM dalam pendampingan kepada peneliti dan pelaku usaha. Pendampingan tersebut bertujuan untuk mengawal agar produk inovasi riset yang siap dihilirisasi memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin edar," ungkap Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito dalam pernyataan tertulisnya.

Menurut Penny, BPOM berkomitmen terus menjalankan Instruksi Presiden No 6 Tahun 2016 dengan mendorong percepatan kemandirian dan meningkatkan daya saing industri obat, obat tradisional, dan pangan di Indonesia. Sebagai otoritas obat dan makanan di Indonesia, BPOM melakukan pengawalan sepanjang product life cycle yang merupakan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan, karena merupakan satu kesatuan mencakup pre dan post-market.

"Kami mengharapkan kegiatan ini menjadi forum yang dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menginventarisasi penelitian yang berpotensi dihilirasi dan menjadi media komunikasi serta membangun intensive partnership dan sinergi antara ABG (academia, business dan government)," ujar Penny.

Hal tersebut, lanjut Penny, akan menjadi kunci keberhasilan mendapatkan solusi atas kendala maupun gap yang dihadapi oleh para peneliti dan pelaku usaha dalam rangka percepatan hilirisasi hasil riset. "Siklus ini merupakan unsur kritikal bagi efektivitas perlindungan masyarakat dari risiko obat dan makanan yang membahayakan kesehatan masyarakat," tutupnya.