Denny Sumargo Kritik Kenaikan PPN 12%: Masyarakat Terbebani

JAKARTA - Denny Sumargo mengkritik rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi menambah beban masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

Denny pun merasa khawatir dengan nasib masyarakat setelah peraturan PPN 12 persen itu ditetapkan. Terlebih, di tengah kenaikan ini, terjadi ketimpangan antara nilai pajak yang tinggi dengan fasilitas dan kesejahteraan yang diterima masyarakat di Indonesia.

"Saya sebenarnya memikirkan masyarakat aja. Pasti banyak masyarakat terbebani dengan nilai yang cukup tinggi," kata Denny di Thamrin, Jakarta Pusat, belum lama ini.

"Akan tetapi, kita tahu sendiri, eksekusi yang terjadi dari kebijakan itu, membuat banyak masyarakat belum puas. Sebenarnya kalau dengan pajak yang tinggi, tapi hasil yang puas, saya pikir orang tidak terlalu masalah," lanjutnya.


Foto/Instagram Denny Sumargo





Lebih lanjut, suami Olivia Allan ini membandingkan situasi di Indonesia dengan negara-negara maju yang menerapkan pajak tinggi tetapi diimbangi dengan fasilitas dan kesejahteraan masyarakat yang memadai.

"Karena banyak negara maju yang pajaknya tinggi, tapi fasilitasnya juga memadai. Masyarakat punya hak untuk komplain juga. Misalnya ada jalan rusak, masyarakat bisa protes," jelasnya.

"Di sini, hal itu belum berjalan dengan baik," sambungnya.

Pria yang akrab disapa Densu ini pun berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan kenaikan PPN 12 persen. Sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian di masa depan.



"Sebenarnya bisa dipertimbangkan lagi, kalau memang masyarakat sudah siap," ujarnya.

"Jangan sampai terjadi problem yang malah membuat perekonomian kita jadi trouble," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025, sebagai bagian dari upaya meningkatkan pendapatan negara, menjaga keseimbangan fiskal, hingga mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri.

Namun, rencana ini telah menuai berbagai kritik. Termasuk dari tokoh publik seperti Denny Sumargo, yang mengkhawatirkan dampaknya terhadap masyarakat luas.