Kemenekraf Mendukung BPI dan AVISI untuk Menyatukan Langkah Melawan Pembajakan Atas Film Nasional
Selasa, 28 Januari 2025 - 16:40 WIB
loading...
Sebagai langkah memerangi pembajakan, BPI dan AVISI, dengan dukungan dari Kemenparekraf, mengadakan Focus Group Discussion bertajuk FGD Anti-Piracy BPI x Ekraf. Foto/MNC Media
A
A
A
JAKARTA - Sebagai langkah nyata untuk memerangi pembajakan, Badan Perfilman Indonesia (BPI) dan Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI), dengan dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), mengadakan Focus Group Discussion bertajuk “FGD Anti-Piracy BPI x Ekraf” pada Selasa, 21 Januari 2025, di Jakarta. Diskusi ini menjadi bagian dari kolaborasi hexa-helix untuk menyatukan langkah semua pemangku kepentingan dalam melindungi industri perfilman dari dampak negatif pembajakan.
Dalam paparannya, Hermawan Sutanto selaku Ketua Umum AVISI, terungkap bahwa sekitar 70% masyarakat Indonesia memilih tetap untuk menonton film nasional secara ilegal padahal mereka sadar bahwa menonton film bajakan dapat merugikan banyak pihak dan menimbulkan dampak negatif yang berkelanjutan. Ketua BPI, Gunawan Paggaru, juga menyampaikan pentingnya kolaborasi antar stakeholder untuk menggerakan industri perfilman nasional.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya, memberikan arahan bahwa aspek perlindungan kekayaan intelektual merupakan pilar yang sangat penting dalam mendorong kemajuan subsektor perfilman.
Melawan pembajakan memerlukan kerjasama berbagai pihak, di antaranya pemerintah yang perlu mengukur dampak ekonomi dan mendukung dengan regulasi, stakeholders industri kreatif yang bersama-sama meningkatkan daya tawar, platform global yang terus didorong untuk memblokir akses pembajak, serta gerakan nasional untuk terus mengedukasi konsumen agar tidak mendukung tontonan bajakan.
Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya, mengungkapkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dalam pemberantasan pembajakan film.
Dalam paparannya, Hermawan Sutanto selaku Ketua Umum AVISI, terungkap bahwa sekitar 70% masyarakat Indonesia memilih tetap untuk menonton film nasional secara ilegal padahal mereka sadar bahwa menonton film bajakan dapat merugikan banyak pihak dan menimbulkan dampak negatif yang berkelanjutan. Ketua BPI, Gunawan Paggaru, juga menyampaikan pentingnya kolaborasi antar stakeholder untuk menggerakan industri perfilman nasional.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya, memberikan arahan bahwa aspek perlindungan kekayaan intelektual merupakan pilar yang sangat penting dalam mendorong kemajuan subsektor perfilman.
Melawan pembajakan memerlukan kerjasama berbagai pihak, di antaranya pemerintah yang perlu mengukur dampak ekonomi dan mendukung dengan regulasi, stakeholders industri kreatif yang bersama-sama meningkatkan daya tawar, platform global yang terus didorong untuk memblokir akses pembajak, serta gerakan nasional untuk terus mengedukasi konsumen agar tidak mendukung tontonan bajakan.
Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya, mengungkapkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dalam pemberantasan pembajakan film.
Lihat Juga :
