Komnas Perempuan Kecam Pernyataan Seksis Ahmad Dhani soal Pemain Naturalisasi
Jum'at, 07 Maret 2025 - 07:40 WIB
loading...
Komnas Perempuan secara tegas mengecam pernyataan kontroversial yang dilontarkan anggota DPR RI, Ahmad Dhani, dalam rapat Komisi X DPR RI pada 5 Maret 2025. Foto/Instagram Ahmad Dhani
A
A
A
JAKARTA - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) secara tegas mengecam pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh anggota DPR RI, Ahmad Dhani, dalam rapat Komisi X DPR RI pada 5 Maret 2025. Pernyataannya yang menyinggung konsep naturalisasi pemain sepak bola dinilai mengandung unsur seksisme, rasisme, serta merendahkan martabat perempuan Indonesia.
Dalam pernyataannya, Ahmad Dhani mengusulkan agar program naturalisasi diperluas dengan merekrut pemain sepak bola berusia di atas 40 tahun yang berstatus duda, dengan tujuan untuk menikahkan mereka dengan perempuan Indonesia. Menurut Dhani, hal ini akan menghasilkan keturunan “Indonesian born” dengan keterampilan sepak bola yang lebih baik.
Tak hanya itu, pentolan Dewa 19 tersebut juga menambahkan bahwa jika pemain naturalisasi tersebut beragama Islam, maka mereka dapat menikahi hingga empat perempuan Indonesia. Ini merupakan sebuah pernyataan yang dinilai melecehkan dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender serta nilai-nilai kebangsaan.
“Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengecam pernyataan Ahmad Dhani (AD), anggota DPR RI, yang seksis karena melecehkan perempuan, merendahkan martabat Indonesia dan juga bersifat rasis,” kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani melalui siaran resminya, Jumat (7/3/2025).
Baca Juga: Ahmad Dhani Bikin Marah Netizen Gegara Usulan Nyeleneh Pemain Naturalisasi, Dinilai Rendahkan Wanita
![Komnas Perempuan Kecam Pernyataan Seksis Ahmad Dhani soal Pemain Naturalisasi]()
Foto/Instagram Ahmad Dhani
Andy menyatakan bahwa pernyataan mantan suami Maia Estianty itu menempatkan perempuan hanya sebagai alat reproduksi dan pelayan seksual bagi laki-laki. Hal ini bertentangan dengan komitmen Indonesia dalam menegakkan kesetaraan gender serta penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, sebagaimana tertuang dalam berbagai regulasi nasional maupun konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).
“Dengan beralibi out of the box dan intonasi bercanda, AD mengusulkan agar naturalisasi diperluas bagi pemain bola di atas 40 tahun dan mungkin yang duda untuk dinikahkan dengan perempuan agar menghasilkan keturunan Indonesian born yang dinilainya akan bisa memiliki kualitas keterampilan sepakbola yang lebih baik,” jelasnya.
“Pernyataan AD dinilai melecehkan karena menempatkan perempuan sekedar mesin reproduksi anak, pelayan seksual suami. Apalagi pernyataan ini dilanjutkan dengan menyebutkan bahwa jika pemain sepakbola yang dinaturalisasi itu beragama Islam maka bisa dinikahkan dengan empat perempuan,” tambahnya.
Selain dinilai merendahkan perempuan, pernyataan musisi yang kini menjadi wakil rakyat tersebut juga mengandung unsur rasisme karena secara tidak langsung menyiratkan bahwa kualitas genetik pemain sepak bola dari luar negeri lebih unggul dibandingkan dengan pemain asal Indonesia.
Baca Juga: Usulan Nyeleneh Ahmad Dhani: Jodohkan Pemain Naturalisasi dengan Wanita Indonesia
Komnas Perempuan menilai bahwa hal ini merendahkan martabat bangsa serta bertentangan dengan semangat nasionalisme yang seharusnya dijunjung tinggi oleh anggota DPR RI.
“Pernyataan ini juga merendahkan martabat Indonesia dengan rasisme karena seolah kualitas laki-laki pesepakbola dari luar negeri memiliki sifat genetik yang lebih baik daripada dari Indonesia. Kalimat rasis tampak dalam penekanan agar naturalisasi tidak kepada yang bule karena ras Eropa yang berbeda,” ujarnya.
Komnas Perempuan juga menyoroti bahwa dalam sistem hukum Indonesia, pernikahan memiliki ketentuan yang jelas, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur dengan ketat persyaratan poligami untuk mencegah eksploitasi terhadap perempuan.
Pernyataan pria 52 tahun itu yang menyebutkan kemungkinan pemain sepak bola yang beragama Islam dapat menikahi empat perempuan justru menunjukkan ketidaktahuannya terhadap aturan yang berlaku, serta mengabaikan prinsip penghormatan terhadap perempuan sebagai individu yang memiliki hak dan martabat yang setara.
Baca Juga: Ahmad Dhani Sindir Adab Agnez Mo: Contoh yang Tidak Baik!
“Padahal hukum Indonesia, dalam hal ini UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, mengatur ketentuan dan prasyarat yang ketat untuk mencegah perkawinan lebih dari satu orang menjadi sekedar menguntungkan satu pihak dan mengeksploitasi lainnya,” ungkapnya.
Untuk itu, Komnas Perempuan mendesak Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Ahmad Dhani terkait pernyataan kontroversialnya ini. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bahwa wakil rakyat tidak menyampaikan pernyataan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan, kebangsaan, serta menghormati hak asasi manusia.
“Seluruh pimpinan dan anggota DPR RI memiliki mandat untuk mengawal empat Pilar Kebangsaan sebagai landasan dalam pembuatan Undang-Undang dan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pernyataan yang disampaikan seluruh anggota DPR RI dalam situasi apa pun. Keempat Pilar Kebangsaan itu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ucapnya.
“Mengingat bahwa pernyataan AD berpotensi melanggar hak asasi perempuan, mencederai citra, kehormatan dan kewibawaan DPR RI, khususnya Komisi X yang juga mengawal bidang pendidikan, Komnas Perempuan mendorong Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk memeriksa kasus ini lebih lanjut,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Komnas Perempuan juga merekomendasikan agar pimpinan DPR RI memberikan pelatihan dan penguatan kapasitas kepada seluruh anggota DPR dalam hal konstitusi, hak asasi manusia, serta prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini dinilai penting agar para wakil rakyat dapat menjalankan tugasnya secara profesional, berintegritas, dan tidak melontarkan pernyataan yang diskriminatif atau merugikan kelompok tertentu.
“Selain bertentangan dengan nilai-nilai dalam 4 Pilar Kebangsaan, pernyataan ini mengindikasikan ketidakseriusan dalam melaksanakan tugas DPR RI, yaitu terkait peran pengawasan DPR RI pada ketersediaan dukungan dan tata kelola pembinaan pesepakbola nusantara agar putra-putri bangsa Indonesia dapat berprestasi optimal di cabang olahraga ini,” tuturnya.
“Komnas Perempuan juga merekomendasikan kepada pimpinan DPR RI untuk melakukan penguatan kapasitas anggota DPR RI dalam hal konstitusi, HAM, dan kesetaraan dan keadilan agar dapat mengemban tugasnya sebagai wakil rakyat secara profesional, berintegritas, amanah dan sesuai dengan etika yang berlaku,” sambungnya.
Komnas Perempuan juga menyoroti pentingnya peran partai politik dalam memberikan pemahaman serta pengawasan terhadap para kadernya, termasuk dalam hal pernyataan yang disampaikan di ruang publik. Partai yang mengusung Ahmad Dhani dalam pemilihan legislatif diharapkan dapat mengambil sikap tegas untuk memastikan kadernya tidak menyampaikan pernyataan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, nondiskriminasi, serta kesetaraan dan keadilan gender.
“Selain itu, Partai Politik dan khususnya Partai Politik yang mengusung AD, perlu memberikan pemahaman dan pengawasan kinerja pada anggota DRR RI yang diusungnya, termasuk dalam hal pernyataan, agar seturut dengan prinsip-prinsip HAM, non diskriminasi serta kesetaraan dan keadilan gender,” pungkasnya.
Dalam pernyataannya, Ahmad Dhani mengusulkan agar program naturalisasi diperluas dengan merekrut pemain sepak bola berusia di atas 40 tahun yang berstatus duda, dengan tujuan untuk menikahkan mereka dengan perempuan Indonesia. Menurut Dhani, hal ini akan menghasilkan keturunan “Indonesian born” dengan keterampilan sepak bola yang lebih baik.
Tak hanya itu, pentolan Dewa 19 tersebut juga menambahkan bahwa jika pemain naturalisasi tersebut beragama Islam, maka mereka dapat menikahi hingga empat perempuan Indonesia. Ini merupakan sebuah pernyataan yang dinilai melecehkan dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender serta nilai-nilai kebangsaan.
“Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengecam pernyataan Ahmad Dhani (AD), anggota DPR RI, yang seksis karena melecehkan perempuan, merendahkan martabat Indonesia dan juga bersifat rasis,” kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani melalui siaran resminya, Jumat (7/3/2025).
Baca Juga: Ahmad Dhani Bikin Marah Netizen Gegara Usulan Nyeleneh Pemain Naturalisasi, Dinilai Rendahkan Wanita
Foto/Instagram Ahmad Dhani
Andy menyatakan bahwa pernyataan mantan suami Maia Estianty itu menempatkan perempuan hanya sebagai alat reproduksi dan pelayan seksual bagi laki-laki. Hal ini bertentangan dengan komitmen Indonesia dalam menegakkan kesetaraan gender serta penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, sebagaimana tertuang dalam berbagai regulasi nasional maupun konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).
“Dengan beralibi out of the box dan intonasi bercanda, AD mengusulkan agar naturalisasi diperluas bagi pemain bola di atas 40 tahun dan mungkin yang duda untuk dinikahkan dengan perempuan agar menghasilkan keturunan Indonesian born yang dinilainya akan bisa memiliki kualitas keterampilan sepakbola yang lebih baik,” jelasnya.
“Pernyataan AD dinilai melecehkan karena menempatkan perempuan sekedar mesin reproduksi anak, pelayan seksual suami. Apalagi pernyataan ini dilanjutkan dengan menyebutkan bahwa jika pemain sepakbola yang dinaturalisasi itu beragama Islam maka bisa dinikahkan dengan empat perempuan,” tambahnya.
Selain dinilai merendahkan perempuan, pernyataan musisi yang kini menjadi wakil rakyat tersebut juga mengandung unsur rasisme karena secara tidak langsung menyiratkan bahwa kualitas genetik pemain sepak bola dari luar negeri lebih unggul dibandingkan dengan pemain asal Indonesia.
Baca Juga: Usulan Nyeleneh Ahmad Dhani: Jodohkan Pemain Naturalisasi dengan Wanita Indonesia
Komnas Perempuan menilai bahwa hal ini merendahkan martabat bangsa serta bertentangan dengan semangat nasionalisme yang seharusnya dijunjung tinggi oleh anggota DPR RI.
“Pernyataan ini juga merendahkan martabat Indonesia dengan rasisme karena seolah kualitas laki-laki pesepakbola dari luar negeri memiliki sifat genetik yang lebih baik daripada dari Indonesia. Kalimat rasis tampak dalam penekanan agar naturalisasi tidak kepada yang bule karena ras Eropa yang berbeda,” ujarnya.
Komnas Perempuan juga menyoroti bahwa dalam sistem hukum Indonesia, pernikahan memiliki ketentuan yang jelas, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur dengan ketat persyaratan poligami untuk mencegah eksploitasi terhadap perempuan.
Pernyataan pria 52 tahun itu yang menyebutkan kemungkinan pemain sepak bola yang beragama Islam dapat menikahi empat perempuan justru menunjukkan ketidaktahuannya terhadap aturan yang berlaku, serta mengabaikan prinsip penghormatan terhadap perempuan sebagai individu yang memiliki hak dan martabat yang setara.
Baca Juga: Ahmad Dhani Sindir Adab Agnez Mo: Contoh yang Tidak Baik!
“Padahal hukum Indonesia, dalam hal ini UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, mengatur ketentuan dan prasyarat yang ketat untuk mencegah perkawinan lebih dari satu orang menjadi sekedar menguntungkan satu pihak dan mengeksploitasi lainnya,” ungkapnya.
Untuk itu, Komnas Perempuan mendesak Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Ahmad Dhani terkait pernyataan kontroversialnya ini. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bahwa wakil rakyat tidak menyampaikan pernyataan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan, kebangsaan, serta menghormati hak asasi manusia.
“Seluruh pimpinan dan anggota DPR RI memiliki mandat untuk mengawal empat Pilar Kebangsaan sebagai landasan dalam pembuatan Undang-Undang dan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pernyataan yang disampaikan seluruh anggota DPR RI dalam situasi apa pun. Keempat Pilar Kebangsaan itu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ucapnya.
“Mengingat bahwa pernyataan AD berpotensi melanggar hak asasi perempuan, mencederai citra, kehormatan dan kewibawaan DPR RI, khususnya Komisi X yang juga mengawal bidang pendidikan, Komnas Perempuan mendorong Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk memeriksa kasus ini lebih lanjut,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Komnas Perempuan juga merekomendasikan agar pimpinan DPR RI memberikan pelatihan dan penguatan kapasitas kepada seluruh anggota DPR dalam hal konstitusi, hak asasi manusia, serta prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini dinilai penting agar para wakil rakyat dapat menjalankan tugasnya secara profesional, berintegritas, dan tidak melontarkan pernyataan yang diskriminatif atau merugikan kelompok tertentu.
“Selain bertentangan dengan nilai-nilai dalam 4 Pilar Kebangsaan, pernyataan ini mengindikasikan ketidakseriusan dalam melaksanakan tugas DPR RI, yaitu terkait peran pengawasan DPR RI pada ketersediaan dukungan dan tata kelola pembinaan pesepakbola nusantara agar putra-putri bangsa Indonesia dapat berprestasi optimal di cabang olahraga ini,” tuturnya.
“Komnas Perempuan juga merekomendasikan kepada pimpinan DPR RI untuk melakukan penguatan kapasitas anggota DPR RI dalam hal konstitusi, HAM, dan kesetaraan dan keadilan agar dapat mengemban tugasnya sebagai wakil rakyat secara profesional, berintegritas, amanah dan sesuai dengan etika yang berlaku,” sambungnya.
Komnas Perempuan juga menyoroti pentingnya peran partai politik dalam memberikan pemahaman serta pengawasan terhadap para kadernya, termasuk dalam hal pernyataan yang disampaikan di ruang publik. Partai yang mengusung Ahmad Dhani dalam pemilihan legislatif diharapkan dapat mengambil sikap tegas untuk memastikan kadernya tidak menyampaikan pernyataan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, nondiskriminasi, serta kesetaraan dan keadilan gender.
“Selain itu, Partai Politik dan khususnya Partai Politik yang mengusung AD, perlu memberikan pemahaman dan pengawasan kinerja pada anggota DRR RI yang diusungnya, termasuk dalam hal pernyataan, agar seturut dengan prinsip-prinsip HAM, non diskriminasi serta kesetaraan dan keadilan gender,” pungkasnya.
(dra)
Lihat Juga :
