Ariel, Armand Maulana, hingga Judika Sambangi Fraksi PDIP di DPR, Ada Apa?
Senin, 10 November 2025 - 18:56 WIB
loading...
Pengurus Vibrasi Suara Indonesia (VISI) yang dipimpin Armand Maulana dan Ariel NOAH saat audiensi dengan Fraksi PDIP di Gedung DPR RI, Senin (10/11/2025). Foto/Felddy.
A
A
A
JAKARTA - Pengurus Vibrasi Suara Indonesia (VISI) yang dipimpin oleh musisi terkemuka Armand Maulana dan Nazril Irham atau akrab dikenal Ariel NOAH tiba-tiba mendatangi Gedung DPR RI, Senin (10/11/2025). Mereka melakukan audiensi dengan Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan keluhan dan masukan terkait transparansi royalti di industri musik Tanah Air.
Kedatangannya diterima langsung oleh Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto dan sejumlah anggota Fraksi PDIP lainnya. Dari pihak VISI, selain Armand Maulana dan Ariel NOAH, tampak hadir juga Judika, Yuni Shara, Fadli Padi Reborn, dan Vina Panduwinata.
Baca juga: Temui Menkum Supratman, CISAC Dukung Transparansi Royalti di Indonesia
"Kami datang ke sini untuk memberikan angle dari penyanyi terkait permasalahan yang memang sekarang sedang sangat viral untuk kalangan musik. Masalah royalti, tapi sebetulnya masalah royalti ini, sudah mengerucut beda dengan satu tahunan lalu lah itu masih banyak liar," kata Armand dalam audiensi.
Vokalis grup Band GIGI itu turut menyinggung mengenai aturan royalti yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta. Ia berharap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dapat beroperasi dengan lebih transparan kepada para pelaku industri musik.
Baca juga: Alasan Once Dukung Lembaga Manajemen Kolektif Satu Pintu
"Permalasahan ini mengenai royalti, 2014 disahkanlah UU hak cipta, tadinya sangat liar sebelum itu, bahkan dulu banyak asosiasi dan yayasan. Itu dulu membuat bingung dan lumayan rada kacau karena kayak pengusaha-pengusaha, hotel, restoran, cafe, karaoke, bisa didatangi oleh LMK-LMK sebelum nama LMK ada anggaplah itu LMK, bisa berkali-kali," ujarnya.
Ia juga mengisahkan permasalahan yang kerap dihadapi para penyanyi saat membawakan lagu seseorang, di mana muncul anggapan bahwa penyanyi yang harus membayar royalti kepada pencipta, alih-alih penyelenggara acara yang seharusnya bertanggung jawab.
Ia khawatir permasalahan ini bisa berdampak luas dan merugikan banyak pihak, terutama para penyanyi di daerah.
"Kebayang penyanyi-penyanyi di daerah Pak, Bu, penyanyi-penyanyi Pantura Atau mungkin teman-teman Mas Andi dari IPJ, Institut Pengamen Jalanan di sini yang sudah hadir. Ini akan bisa banyak yang terkriminalisasi kalau Ini menjadi bola liar," ungkapnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto menyatakan pihaknya akan menampung aspirasi dari VISI. Utut menegaskan bahwa permasalahan terkait royalti ini harus disikapi dengan serius.
"Kita harus kerja serius, ini masalah serius. Kalau menurut saya ini UU ini harus kita kerjakan sebaik-baiknya. Mba Selly dan teman-teman di Baleg," kata Utut.
"Karena ini banyak sekali yang terlibat dan ini berkaitan erat dengan kebudayaan. Makin berbudaya kita, makin pintar kita ngatur seadil-adilnya," imbuhnya.
Kedatangannya diterima langsung oleh Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto dan sejumlah anggota Fraksi PDIP lainnya. Dari pihak VISI, selain Armand Maulana dan Ariel NOAH, tampak hadir juga Judika, Yuni Shara, Fadli Padi Reborn, dan Vina Panduwinata.
Baca juga: Temui Menkum Supratman, CISAC Dukung Transparansi Royalti di Indonesia
"Kami datang ke sini untuk memberikan angle dari penyanyi terkait permasalahan yang memang sekarang sedang sangat viral untuk kalangan musik. Masalah royalti, tapi sebetulnya masalah royalti ini, sudah mengerucut beda dengan satu tahunan lalu lah itu masih banyak liar," kata Armand dalam audiensi.
Vokalis grup Band GIGI itu turut menyinggung mengenai aturan royalti yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta. Ia berharap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dapat beroperasi dengan lebih transparan kepada para pelaku industri musik.
Baca juga: Alasan Once Dukung Lembaga Manajemen Kolektif Satu Pintu
"Permalasahan ini mengenai royalti, 2014 disahkanlah UU hak cipta, tadinya sangat liar sebelum itu, bahkan dulu banyak asosiasi dan yayasan. Itu dulu membuat bingung dan lumayan rada kacau karena kayak pengusaha-pengusaha, hotel, restoran, cafe, karaoke, bisa didatangi oleh LMK-LMK sebelum nama LMK ada anggaplah itu LMK, bisa berkali-kali," ujarnya.
Ia juga mengisahkan permasalahan yang kerap dihadapi para penyanyi saat membawakan lagu seseorang, di mana muncul anggapan bahwa penyanyi yang harus membayar royalti kepada pencipta, alih-alih penyelenggara acara yang seharusnya bertanggung jawab.
Ia khawatir permasalahan ini bisa berdampak luas dan merugikan banyak pihak, terutama para penyanyi di daerah.
"Kebayang penyanyi-penyanyi di daerah Pak, Bu, penyanyi-penyanyi Pantura Atau mungkin teman-teman Mas Andi dari IPJ, Institut Pengamen Jalanan di sini yang sudah hadir. Ini akan bisa banyak yang terkriminalisasi kalau Ini menjadi bola liar," ungkapnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto menyatakan pihaknya akan menampung aspirasi dari VISI. Utut menegaskan bahwa permasalahan terkait royalti ini harus disikapi dengan serius.
"Kita harus kerja serius, ini masalah serius. Kalau menurut saya ini UU ini harus kita kerjakan sebaik-baiknya. Mba Selly dan teman-teman di Baleg," kata Utut.
"Karena ini banyak sekali yang terlibat dan ini berkaitan erat dengan kebudayaan. Makin berbudaya kita, makin pintar kita ngatur seadil-adilnya," imbuhnya.
(nnz)
Lihat Juga :
