Beban Ganda Wanita Jadi Kendala Kesetaraan Gender
Sabtu, 19 Desember 2020 - 11:52 WIB
loading...
A
A
A
Gati mengaku hampir keluar dari pekerjaan karena ingin mengikuti suami berbisnis. Tetapi, keinginan itu selalu ditahan dan diberi kesempatan oleh kementerian untuk menduduki jabatan lebih tinggi. "Tidak mudah menjadi dirjen karena harus bersaing dengan laki-laki, sehingga kita perlu menunjukkan keunggulan kita. Keseriusan saya memperhatikan hal-hal kecil untuk diselesaikan mungkin menjadi salah satu keunggulan sehingga saya bisa berada di posisi ini," tutur wanita peraih Satya Lencana Karya ini.
Tidak hanya Gati yang mampu menduduki jabatan tinggi di bangku kementerian, mantan anggota DPR dari Fraksi Demokrat Inggrid Kansil juga berhasil menduduki jabatan tinggi sebagai ketua Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia (IPMI). Inggrid berharap bisa memajukan ekonomi Indonesia melalui kreatifitas yang dimiliki perempuan.
Inggrid juga berharap keberhasilan para pengusaha muslimah baik di tingkat daerah, nasional, maupun regional dapat menyetarakan peran perempuan yang bisa ikut memajukan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan.
"Keberadaan IPMI ini bisa menjadi wadah bagi para pengusaha muslimah di Indonesia untuk bersinergi dan mengembangan jaringan usaha, termasuk meningkatkan daya saing uaha dalam menghadapi tantangan ekonomi global," ungkap Inggrid kepada Koran SINDO, Jumat (18/12/2020).
Inggrid menambahkan, peran perempuan saat ini dilihat tidak hanya dari ranah formal, juga di bidang nonformal. Terbukti, banyak perempuan Indonesia yang bisa mandiri dan aktif mengembangkan ide, sehingga tidak ada lagi kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki.
Meski begitu, menurut pengamat kebijakan publik dari Univeritas Indonesia (UI) Sri Budi Eko Wardani, tidak banyak perempuan duduk di posisi jabatan tinggi birokasi. Puskopol UI mencatat hanya 22,38% perempuan yang duduk di jabatan struktural kementerian atau lembaga.
"Semakin tinggi jabatan, semakin sedikit jumlah perempuan. Data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menunjukkan bahwa untuk jabatan fungsional jumlah keterwakilan perempuan itu berimbang dengan laki-laki. Namun, di struktural jomplang," jelasnya.
Salah satu kendala untuk mempromosikan perempuan pada jabatan struktural tinggi karena beban ganda perempuan yang tidak dikenali secara formal dalam regulasi. Kedua, peraturan promosi karier di birokasi tidak mengakomodir kondisi perempuan yang memiliki beban ganda.
Tidak hanya Gati yang mampu menduduki jabatan tinggi di bangku kementerian, mantan anggota DPR dari Fraksi Demokrat Inggrid Kansil juga berhasil menduduki jabatan tinggi sebagai ketua Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia (IPMI). Inggrid berharap bisa memajukan ekonomi Indonesia melalui kreatifitas yang dimiliki perempuan.
Inggrid juga berharap keberhasilan para pengusaha muslimah baik di tingkat daerah, nasional, maupun regional dapat menyetarakan peran perempuan yang bisa ikut memajukan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan.
"Keberadaan IPMI ini bisa menjadi wadah bagi para pengusaha muslimah di Indonesia untuk bersinergi dan mengembangan jaringan usaha, termasuk meningkatkan daya saing uaha dalam menghadapi tantangan ekonomi global," ungkap Inggrid kepada Koran SINDO, Jumat (18/12/2020).
Inggrid menambahkan, peran perempuan saat ini dilihat tidak hanya dari ranah formal, juga di bidang nonformal. Terbukti, banyak perempuan Indonesia yang bisa mandiri dan aktif mengembangkan ide, sehingga tidak ada lagi kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki.
Meski begitu, menurut pengamat kebijakan publik dari Univeritas Indonesia (UI) Sri Budi Eko Wardani, tidak banyak perempuan duduk di posisi jabatan tinggi birokasi. Puskopol UI mencatat hanya 22,38% perempuan yang duduk di jabatan struktural kementerian atau lembaga.
"Semakin tinggi jabatan, semakin sedikit jumlah perempuan. Data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menunjukkan bahwa untuk jabatan fungsional jumlah keterwakilan perempuan itu berimbang dengan laki-laki. Namun, di struktural jomplang," jelasnya.
Salah satu kendala untuk mempromosikan perempuan pada jabatan struktural tinggi karena beban ganda perempuan yang tidak dikenali secara formal dalam regulasi. Kedua, peraturan promosi karier di birokasi tidak mengakomodir kondisi perempuan yang memiliki beban ganda.
Lihat Juga :
