Kolaborasi untuk Tanggulangi Beban Kesehatan akibat Kanker

"Dari data yang ada terjadi pengeluaran dana sebesar USD11,5 miliar ke luar negeri untuk pengobatan dan kanker merupakan alasan kedua WNI berobat ke luar negeri. Di samping itu 70% kasus kanker didapati pada stadium lanjut dan sampai saat ini pelayanan kanker belum memiliki standar kualitas serta kuantitas SDM/faskes yang merata," papar dr. Eko.

Maka, lanjut dr. Eko, peran serta pemerintah pusat sangat diperlukan. Antara lain dengan membentuk regulasi-regulasi yang mengatur sistem kerja tata kerja organisasi penyelenggara layanan kesehatan kanker, tata kerja dalam organisasi profesional pemberi layanan, serta untuk membentuk sebuah badan negara pengendalian kanker nasional sesuai rekomendasi WHO.

Baca Juga: Peneliti Ungkap Pencegahan Covid-19 Bagi yang Belum Divaksin Dinilai Lebih Buruk, Ini Penjelasannya

“Peran serta pemerintah daerah juga diperlukan dalam membuat kebijakan dan strategi pengendalian kanker, berupa pencegahan dan penanggulangan penyakit kanker melalui peningkatan upaya skrining dan deteksi dini serta penguatan fasilitas kesehatan yang mampu memberikan layanan kanker. Upaya penguatan deteksi dini ini harus kita pikirkan, sehingga minat masyarakat juga makin tinggi untuk melakukan screening dan deteksi dini," kata dr. Eko.