Vaksin HPV Mendesak Menjadi Program Nasional
Kamis, 01 Maret 2018 - 08:24 WIB
Vaksin HPV Mendesak Menjadi Program Nasional
A
A
A
JAKARTA - Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia (HOGI) mendorong program nasional vaksin HPV untuk mencegah kanker serviks segera dilaksanakan pemerintah, mengingat kondisinya sudah mendesak. Hal itu ditegaskan Ketua HOGI Prof. dr. Andrijono SpOG(K) di hadapan anggota Komisi IX DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi IX, awal Februari.
Skrining atau deteksi dini kanker serviks dengan tes pap smear dan IVA sampai saat ini tidak dapat menurunkan angka kejadian kanker serviks. Apalagi cakupan deteksi dini kanker serviks baru mencapai 11%, yaitu 4% dengan IVA dan 9% dengan pap smear. Lebih dari 70% kanker serviks disebabkan oleh HPV tipe 16 dan 18. HOGI menganjurkan vaksin diberikan untuk usia 9-55 tahun, namun lebih efektif untuk anak usia 9-13 tahun, sebelum si anak terpapar HPV.
Risiko tertular HPV pada perempuan di Indonesia semakin tinggi karena pernikahan usia dini yang masih tinggi. Sayangnya vaksin HPV belum dijadikan program nasional. “Kalau vaksin diberikan secara sporadis di wilayah-wilayah kecil seperti ini tidak akan efektif. Program nasional vaksin HPV sudah sangat mendesak,” ujar Andrijono.
HOGI berharap pembahasan anggaran Kementerian Kesehatan di tahun 2018 ini sudah memasukkan program nasional vaksin HPV sehingga nanti program nasional vaksin HPV sudah bisa terlaksana pada 2019. “Paling lambat tahun 2020 harus sudah terlaksana,” ujar Andrijono.
Irma Chaniago, Anggota Komisi IX DPR-RI sepakat dengan usulan tersebut. “Komisi IX sangat mendukung vaksin HPV menjadi program nasional. Kami sudah menyampaikan juga kepada Menteri Kesehatan agar tidak lagi menunda program ini. Biaya untuk program vaksin nasional jauh lebih murah dibandingkan biaya pengobatan, yang sangat membebani BPJS,” ujarnya.
Saat ini harga vaksin HPV di praktik dokter pribadi sekitar Rp750.000. Dibutuhkan minimal dua kali suntikan dengan jarak tiga bulan, sehingga biaya sekitar Rp1,5 juta, belum termasuk biaya jasa dokter dan administrasi rumah sakit.
“Jika dijadikan program nasional, harganya akan jauh lebih terjangkau. Provinsi DKI yang sudah melakukan program ini hanya membutuhkan biaya sekitar 200-300 ribu sekali suntik. Kalau menjadi program nasional, tentu harga akan turun lagi,” jelas Irma.
Andrijono menambahkan, tanpa vaksinasi maka masyarakat hanya akan menyaksikan lebih banyak kematian perempuan karena kanker serviks. Saat ini di Yogyakarta, daftar tunggu untuk terapi penyinaran (radioterapi) pasien BPJS bahkan sampai satu tahun. Banyak yang meninggal sebelum sempat diterapi. Daftar tunggu mengular karena hanya ada satu alat radioterapi di RSUD dr. Sardjito. Persoalan yang sama ditemukan di Semarang, Surabaya dan di wilayah lain.
Di negara-negara yang sudah menjalankan program vaksin HPV secara nasional, kejadian kanker serviks secara signifikan turun. Misalnya di Australia turun 50% setelah menjalankan program 10 tahun, bahkan Kanada dan Swedia turun 80-84%.
Hasil vaksinasi sudah bisa dilihat dalam lima tahun sejak program dijalankan. Salah satu indikasi vaksin efektif dapat dilihat dengan insiden kutil kelamin, yang juga disebabkan HPV tipe tertentu, yang biasanya ikut turun. (Sri Noviarni)
Skrining atau deteksi dini kanker serviks dengan tes pap smear dan IVA sampai saat ini tidak dapat menurunkan angka kejadian kanker serviks. Apalagi cakupan deteksi dini kanker serviks baru mencapai 11%, yaitu 4% dengan IVA dan 9% dengan pap smear. Lebih dari 70% kanker serviks disebabkan oleh HPV tipe 16 dan 18. HOGI menganjurkan vaksin diberikan untuk usia 9-55 tahun, namun lebih efektif untuk anak usia 9-13 tahun, sebelum si anak terpapar HPV.
Risiko tertular HPV pada perempuan di Indonesia semakin tinggi karena pernikahan usia dini yang masih tinggi. Sayangnya vaksin HPV belum dijadikan program nasional. “Kalau vaksin diberikan secara sporadis di wilayah-wilayah kecil seperti ini tidak akan efektif. Program nasional vaksin HPV sudah sangat mendesak,” ujar Andrijono.
HOGI berharap pembahasan anggaran Kementerian Kesehatan di tahun 2018 ini sudah memasukkan program nasional vaksin HPV sehingga nanti program nasional vaksin HPV sudah bisa terlaksana pada 2019. “Paling lambat tahun 2020 harus sudah terlaksana,” ujar Andrijono.
Irma Chaniago, Anggota Komisi IX DPR-RI sepakat dengan usulan tersebut. “Komisi IX sangat mendukung vaksin HPV menjadi program nasional. Kami sudah menyampaikan juga kepada Menteri Kesehatan agar tidak lagi menunda program ini. Biaya untuk program vaksin nasional jauh lebih murah dibandingkan biaya pengobatan, yang sangat membebani BPJS,” ujarnya.
Saat ini harga vaksin HPV di praktik dokter pribadi sekitar Rp750.000. Dibutuhkan minimal dua kali suntikan dengan jarak tiga bulan, sehingga biaya sekitar Rp1,5 juta, belum termasuk biaya jasa dokter dan administrasi rumah sakit.
“Jika dijadikan program nasional, harganya akan jauh lebih terjangkau. Provinsi DKI yang sudah melakukan program ini hanya membutuhkan biaya sekitar 200-300 ribu sekali suntik. Kalau menjadi program nasional, tentu harga akan turun lagi,” jelas Irma.
Andrijono menambahkan, tanpa vaksinasi maka masyarakat hanya akan menyaksikan lebih banyak kematian perempuan karena kanker serviks. Saat ini di Yogyakarta, daftar tunggu untuk terapi penyinaran (radioterapi) pasien BPJS bahkan sampai satu tahun. Banyak yang meninggal sebelum sempat diterapi. Daftar tunggu mengular karena hanya ada satu alat radioterapi di RSUD dr. Sardjito. Persoalan yang sama ditemukan di Semarang, Surabaya dan di wilayah lain.
Di negara-negara yang sudah menjalankan program vaksin HPV secara nasional, kejadian kanker serviks secara signifikan turun. Misalnya di Australia turun 50% setelah menjalankan program 10 tahun, bahkan Kanada dan Swedia turun 80-84%.
Hasil vaksinasi sudah bisa dilihat dalam lima tahun sejak program dijalankan. Salah satu indikasi vaksin efektif dapat dilihat dengan insiden kutil kelamin, yang juga disebabkan HPV tipe tertentu, yang biasanya ikut turun. (Sri Noviarni)
(nfl)
