Girry Pratama Pesimis Pemerintah Mampu Berantas Oknum Pembajakan Film di Indonesia, Ini Alasannya
Sabtu, 16 Desember 2023 - 00:30 WIB
Girry Pratama (kiri) dalam Podcast Aksi Nyata di kanal YouTube Partai Perindo, Jumat (15/12/2023). Foto/YouTube Partai Perindo
JAKARTA - Sebagai pelaku industri kreatif yang berkecimpung sejak 2014, Girry Pratama mengaku pesimis padaketegasan pemerintah memberantas oknum pembajakan film di Tanah Air.
Sutradara, produser, sekaligus caleg DPR RI Dapil Jawa Barat II Partai Perindo itu beralasan, pembahasan tentang pembajakan film memang telah dilakukan bersama dengan pemerintah. Sayang, pembahasan itu tak membuahkan hasil memuaskan bagi insan bergerak di industri perfilman.
"Kayaknya susah karena pernah dibahas juga waktu dulu, tetapi nggak digubris juga," kata Girry Pratama dalam Podcast Aksi Nyata di kanal YouTube Partai Perindo, Jumat (15/12/2023).
"Mungkin digubris, cuma nggak bisa gitu. Jangankan sekelas Indonesia, film Avengers aja udah ada," sambungnya.
Menurut Girry, pemerintah seharusnya menambahkan satu divisi lagi, terutama untuk mengurus masalah pembajakan film di Tanah Air. Karena semakin ke sini, pembajakan film semakin tak terkendali.
"Kalau menurut saya harus ada divisi. Jadi pemerintah harus keluarin satu divisi lagi," saran Girry, menambahkan.
Sutradara, produser, sekaligus caleg DPR RI Dapil Jawa Barat II Partai Perindo itu beralasan, pembahasan tentang pembajakan film memang telah dilakukan bersama dengan pemerintah. Sayang, pembahasan itu tak membuahkan hasil memuaskan bagi insan bergerak di industri perfilman.
"Kayaknya susah karena pernah dibahas juga waktu dulu, tetapi nggak digubris juga," kata Girry Pratama dalam Podcast Aksi Nyata di kanal YouTube Partai Perindo, Jumat (15/12/2023).
"Mungkin digubris, cuma nggak bisa gitu. Jangankan sekelas Indonesia, film Avengers aja udah ada," sambungnya.
Menurut Girry, pemerintah seharusnya menambahkan satu divisi lagi, terutama untuk mengurus masalah pembajakan film di Tanah Air. Karena semakin ke sini, pembajakan film semakin tak terkendali.
"Kalau menurut saya harus ada divisi. Jadi pemerintah harus keluarin satu divisi lagi," saran Girry, menambahkan.
Lihat Juga :