Pangeran Hisahito Belum Ingin Menikah, Kekaisaran Jepang Terancam Krisis Suksesi
Selasa, 08 April 2025 - 18:00 WIB
Namun, aturan ketat mengenai suksesi belum mengalami perubahan signifikan. Tahun lalu, parlemen mulai membahas kemungkinan pelonggaran aturan suksesi guna memastikan keberlanjutan Kekaisaran.
Baca Juga: Alasan Menyedihkan Pangeran William Sewa Pengacara Perceraian, Bukan Ingin Pisah dari Kate
Jajak pendapat Kyodo News menunjukkan bahwa sekitar 90 persen masyarakat Jepang mendukung penerus perempuan untuk naik takhta. Perdana Menteri Shigeru Ishiba menegaskan urgensi isu ini.
“Menstabilkan jumlah anggota keluarga kekaisaran merupakan tantangan mendesak,” tuturnya.
Namun, perubahan tersebut masih menghadapi tantangan besar dari kelompok konservatif yang menganggap Kekaisaran Jepang sebagai simbol patriarki. Mereka menolak gagasan suksesi perempuan dan tetap ingin mempertahankan garis keturunan laki-laki.
Organisasi internasional pun turut menyoroti isu ini. Pada Oktober lalu, sebuah komite PBB merekomendasikan agar Jepang memberikan hak yang sama bagi perempuan dalam suksesi takhta, sebagaimana diterapkan di beberapa monarki lain. Namun, Jepang menolak rekomendasi tersebut dengan alasan bahwa aturan pewarisan takhta adalah bagian dari tradisi budaya, bukan isu hak asasi manusia.
Pemerintah Jepang bahkan menangguhkan pendanaan untuk komite hak-hak perempuan PBB serta membatalkan kunjungan salah satu anggotanya karena perbedaan pandangan mengenai hal ini.
Baca Juga: Alasan Menyedihkan Pangeran William Sewa Pengacara Perceraian, Bukan Ingin Pisah dari Kate
Jajak pendapat Kyodo News menunjukkan bahwa sekitar 90 persen masyarakat Jepang mendukung penerus perempuan untuk naik takhta. Perdana Menteri Shigeru Ishiba menegaskan urgensi isu ini.
“Menstabilkan jumlah anggota keluarga kekaisaran merupakan tantangan mendesak,” tuturnya.
Namun, perubahan tersebut masih menghadapi tantangan besar dari kelompok konservatif yang menganggap Kekaisaran Jepang sebagai simbol patriarki. Mereka menolak gagasan suksesi perempuan dan tetap ingin mempertahankan garis keturunan laki-laki.
Organisasi internasional pun turut menyoroti isu ini. Pada Oktober lalu, sebuah komite PBB merekomendasikan agar Jepang memberikan hak yang sama bagi perempuan dalam suksesi takhta, sebagaimana diterapkan di beberapa monarki lain. Namun, Jepang menolak rekomendasi tersebut dengan alasan bahwa aturan pewarisan takhta adalah bagian dari tradisi budaya, bukan isu hak asasi manusia.
Pemerintah Jepang bahkan menangguhkan pendanaan untuk komite hak-hak perempuan PBB serta membatalkan kunjungan salah satu anggotanya karena perbedaan pandangan mengenai hal ini.
(dra)
Lihat Juga :