Vision+ Ungkap Pembajakan Film Rugikan Industri Kreatif hingga Rp30 Triliun
Kamis, 15 Januari 2026 - 16:15 WIB
"Ini pertama kalinya kita melihat skala pembajakan digital di Indonesia sebesar ini. Dampaknya sangat terasa pada pertumbuhan ekonomi, ketersediaan lapangan kerja, hingga keberlangsungan industri kreatif secara keseluruhan," kata Darmawan saat diwawancarai di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Menanggapi situasi tersebut, Darmawan menuturkan bahwa Vision+ telah menyiapkan dan menjalankan tiga pilar strategi utama untuk menekan angka pembajakan. Terlebih, Vision+ sendiri merupakan salah layanan live streaming yang cukup besar di Indonesia.
Ia menerangkan, strategi pertama yang bakal dilakukan Vision+ adalah mengantisipasi alasan mahalnya biaya langganan. Antisipasi tersebut diimplementasikan Vision+ dengan menghadirkan paket mulai dari Rp20.000 per bulan.
Tujuannya, agar masyarakat dapat mengakses konten berkualitas secara legal tanpa memberatkan kantong.
Baca Juga : Apa Itu Microdrama? Mengenal Drama Singkat yang Jadi Andalan VISION+
Kemudian, langkah kedua adalah aktif bekerja sama dengan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi, DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual), dan Kemenparekraf untuk melakukan take down terhadap konten-konten ilegal di berbagai platform.
Menanggapi situasi tersebut, Darmawan menuturkan bahwa Vision+ telah menyiapkan dan menjalankan tiga pilar strategi utama untuk menekan angka pembajakan. Terlebih, Vision+ sendiri merupakan salah layanan live streaming yang cukup besar di Indonesia.
Ia menerangkan, strategi pertama yang bakal dilakukan Vision+ adalah mengantisipasi alasan mahalnya biaya langganan. Antisipasi tersebut diimplementasikan Vision+ dengan menghadirkan paket mulai dari Rp20.000 per bulan.
Tujuannya, agar masyarakat dapat mengakses konten berkualitas secara legal tanpa memberatkan kantong.
Baca Juga : Apa Itu Microdrama? Mengenal Drama Singkat yang Jadi Andalan VISION+
Kemudian, langkah kedua adalah aktif bekerja sama dengan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi, DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual), dan Kemenparekraf untuk melakukan take down terhadap konten-konten ilegal di berbagai platform.
Lihat Juga :