Tangani Komorbid Pasien Covid-19 dengan Perkuat Layanan di Puskesmas

Menurutnya, sebenarnya pemerintah sudah memberikan kelonggaran bagi penyandang penyakit tertentu untuk tidak mendatangi fasilitas kesehatan. Pasien yang terlalu berisiko bisa diwakili keluarga, asalkan bukan pasien baru. "Pemerintah juga memberikan pengobatan untuk dua bulan sehingga kunjungan menjadi lebih jarang," ujanya.

Rapat Komisi IX DPR dengan Kemenkes dan jajarannya pada 17 November lalu menyoroti persoalan ini. Tingginya kematian pada pasien Covid-19 yang disertai penyakit penyerta seperti diabetes, salah satunya disebabkan pelayanan dasar di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP/ Puskesmas ) belum maksimal.

Tanpa intervensi yang agresif, dikhawatirkan pengelolaan diabetes semakin menurun, dan membuat pasien semakin rentan selama pandemi. Baik rentan komplikasi maupun rentan mengalami keparahan dan kematian saat tertular Covid-19.

Anggota Komisi IX DPR, Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si. menuturkan, berbagai upaya memang mesti dilakukan, salah satunya melakukan inovasi pelayanan publik untuk pasien diabetes di Puskesmas. Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, oleh karena itu harus lebih diberdayakan.

"Di awal pandemi pemerintah cukup kedodoran, namun kita maklum karena semua masih belajar bagaimana menyiapkan protokol Covid-19 dan memperkuat SDM untuk penanganan korban. Namun sekarang sudah lebih dari 8 bulan pandemi, seharusnya sudah tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk tidak membenahi pelayanan di Puskesmas," tutur Netty.

Dia menambahkan agar Kementerian Kesehatan untuk mengoptimalkan penanganan penyakit penyerta Covid-19, termasuk diabetes, dengan cara memperkuat berbagai layanan dasar di FKTP. "Pelayanan minimal yang harus adalah adalah deteksi dini diabetes, cek gula darah, dan memastikan ketersediaan obat-obatan antidiabetes, termasuk insulin," ungkap Netty.