CISDI Dorong Menkes Budi Gunadi Perkuat Layanan Kesehatan Primer dan 3T
Rabu, 23 Desember 2020 - 21:01 WIB
Sebagai Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional sejak 20 Juli 2020, Budi Gunadi Sadikin bersama Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, intens melakukan diplomasi multilateral terkait pengadaan vaksin Covid-19 . Alhasil, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjanjikan Indonesia sebagai negara penerima vaksin bagi 23% populasi. Per 6 Desember 2020, Indonesia sudah menerima kloter pertama vaksin yang diproduksi oleh PT. Sinovac BioTech sebanyak 1,2 juta dosis. Kloter kedua vaksin tersebut akan diterima sebanyak 1,8 juta dosis sementara 30 juta dosis akan dikirim dalam bentuk bahan baku curah di bulan Januari 2021.
Meskipun vaksin sudah masif digadang sebagai jalan keluar untuk menghentikan pandemi, umum diketahui bahwa vaksin tidak akan menjadi peluru perak dari segala kekacauan ini. Untuk itu, CISDI mendorong Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk melakukan reformasi layanan kesehatan primer serta terus menegakkan upaya tes, lacak kasus, pengobatan dan isolasi sebagai jalan keluar pandemi.
"Kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin bahwa sektor kesehatan harus menjadi yang terdepan dalam penanganan pandemi dan Menteri Kesehatan harus bisa mengambil alih kepemimpinan secara nasional. Dalam kacamata kami, perlu ada reformasi sistem kesehatan termasuk penguatan layanan kesehatan primer untuk mendorong tidak hanya kesiapan faskes dan distribusi vaksin, tetapi juga menegakkan surveilans, 3T (test, trace, treatment), serta upaya promotif dan pencegahan di tingkat komunitas dan individual," ujar Direktur Kebijakan CISDI, Olivia Herlinda.
Adapun yang tidak kalah penting, menurut Olivia adalah kesiapan logistik dan penerimaan masyarakat terhadap vaksin juga harus diharap secara serius. Upaya ini membutuhkan intervensi sistemik yang perlu disiapkan dengan cepat. CISDI berharap Menkes dapat melihat perspektif kesiapan sistem sebagai upaya integral dalam menyelesaikan permasalahan pandemi. Artinya, transformasi puskesmas dan perspektif kesehatan masyarakat perlu segera diperkuat.
"Selain itu, kami juga meminta Menkes menetapkan indikator yang jelas sesegera mungkin khususnya terkait penurunan jumlah orang sakit dan orang tertular. Indikator ini nantinya akan melindungi tenaga kesehatan dan mampu mengurangi beban kesehatan," ungkap Olivia.
Meskipun vaksin sudah masif digadang sebagai jalan keluar untuk menghentikan pandemi, umum diketahui bahwa vaksin tidak akan menjadi peluru perak dari segala kekacauan ini. Untuk itu, CISDI mendorong Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk melakukan reformasi layanan kesehatan primer serta terus menegakkan upaya tes, lacak kasus, pengobatan dan isolasi sebagai jalan keluar pandemi.
"Kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin bahwa sektor kesehatan harus menjadi yang terdepan dalam penanganan pandemi dan Menteri Kesehatan harus bisa mengambil alih kepemimpinan secara nasional. Dalam kacamata kami, perlu ada reformasi sistem kesehatan termasuk penguatan layanan kesehatan primer untuk mendorong tidak hanya kesiapan faskes dan distribusi vaksin, tetapi juga menegakkan surveilans, 3T (test, trace, treatment), serta upaya promotif dan pencegahan di tingkat komunitas dan individual," ujar Direktur Kebijakan CISDI, Olivia Herlinda.
Adapun yang tidak kalah penting, menurut Olivia adalah kesiapan logistik dan penerimaan masyarakat terhadap vaksin juga harus diharap secara serius. Upaya ini membutuhkan intervensi sistemik yang perlu disiapkan dengan cepat. CISDI berharap Menkes dapat melihat perspektif kesiapan sistem sebagai upaya integral dalam menyelesaikan permasalahan pandemi. Artinya, transformasi puskesmas dan perspektif kesehatan masyarakat perlu segera diperkuat.
"Selain itu, kami juga meminta Menkes menetapkan indikator yang jelas sesegera mungkin khususnya terkait penurunan jumlah orang sakit dan orang tertular. Indikator ini nantinya akan melindungi tenaga kesehatan dan mampu mengurangi beban kesehatan," ungkap Olivia.
Lihat Juga :