Indonesia Beruntung Bisa Masuk 40 Negara Pertama yang Vaksinasi

JAKARTA - Pemerintah tampak serius dalam menangani Covid-19 di Tanah Air. Hal ini terbukti dengan didatangkannya vaksin Sinovac dalam upaya memutus mata rantai Covid-19. Saat ini, proses vaksinasi mulai dilakukan dengan tenaga kesehatan (nakes) sebagai prioritas utama karena dianggap sebagai kelompok rentan yang mudah terpapar Covid-19.



Alur vaksinasi di Indonesia ini dilakukan secara bertahap mulai dari nakes, pekerja publik, lansia dan masyarakat umum dengan total sasaran keseluruhan pelaksanaan vaksin Covid-19 mencapai 181.554.465 yang dijadwalkan hingga Maret 2022. Saat ini pemerintah masih berupaya mendatangkan sejumlah dosis vaksin untuk memenuhi program vaksinasi untuk masyarakat Indonesia.



Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, saat ini pengadaan vaksin di Indonesia sudah bisa mendapatkan 4 jenis vaksin dari berbagai macam perusahaan farmasi. Di antaranya Sinovac sudah mendapatkan kontrak sebanyak 125 juta, lalu Pfizer sebanyak 50 juta, AstraZeneca sebanyak 50 juta, dan Novavax dengan kontrak 50 juta.

"Pengamanan ini untuk menghindari blok apabila ada negara-negara lain yang menginginkan vaksin. Kita berkejasama dengan World Helath Organization (WHO) dan aktif berkomunikasi dengan Gavi. Gavi menjanjikan vaksin mulai 18 juta vaksin hingga 108 juta vaksin yang akan diberikan secara gratis," terang Menkes Budi dalam Webinar Vaksin Covid-19 untuk Indonesia Bangkit yang disiarkan langsung MNC Portal Indonesia, Sabtu (30/1/2021).

Lebih lanjut, Menkes Budi menilai Indonesia menjadi salah satu negara yang bisa dibilang beruntung. Sebab mampu menjadi 40 negara pertama yang bisa melakukan vaksinasi. Nantinya, vaksin ini akan diberikan ke 70 persen masyarakat Indonesia.



"Total masyarakat Indonesia jumlahnya 280 juta orang dan sebanyak 70 persen penduduk yang berusia di atas 18 tahun berjumlah 188 juta. Setelah dipilah lagi dari lansia dan komorbid dihasilkan angka sekitar 181 juta penduduk. Kita akan melakukan ini selama 15 bulan, tapi Presiden Jokowi meminta untuk dipercepat selama 12 tahun," tuntasnya.