Presiden Jokowi Sambut Baik Usulan Penyelamatan Industri Perfilman Nasional
Kamis, 11 Maret 2021 - 01:26 WIB
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima dan menyambut baik permintaan para pelaku industri film untuk menyelamatkan industri tersebut dari hulu sampai hilir lantaran terkena dampak sangat besar akibat pandemi.
Para pelaku industri film yang terdiri dari produser film, sutradara, aktor, pemilik bioskop, dan pengurus asosiasi serta Badan Perfilman Indonesia mengajukan lima permintaan kepada pemerintah. Yaitu stimulus untuk distribusi film lewat dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan mekanisme yang transparan, kampanye "Kembali Menonton di Bioskop" berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Satgas COVID-19 untuk menghilangkan stigma negatif menonton bioskop di kala pandemi, keringanan pajak hiburan atas bisnis film Indonesia, langkah cepat, nyata, dan tegas memberantas pembajakan film, serta percepatan vaksinasi bagi para pekerja industri film.
Presiden Jokowi meminta langkah konkret pemetaan stimulus dan rancangan penyebarannya yang dapat dipertanggungjawabkan. Presiden menyatakan akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menyusun paket stimulus seraya terus berkomunikasi dengan pelaku industri seiring dengan usaha penanggulangan COVID-19, vaksinasi, dan pemulihan ekonomi nasional.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang hadir pada kesempatan tersebut mengatakan, kementeriannya akan melakukan sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) untuk bioskop seperti dilakukan di sektor pariwisata lain demi meyakinkan penonton. Pemerintah Pusat juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mulai melakukan pembukaan bioskop-bioskop di area kuning yang belum dibuka.
Untuk menangani pembajakan, Presiden Jokowi akan segera membuat satuan kerja yang merupakan gabungan antara Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Untuk vaksinasi, Sandiaga sedang melakukan pendataan hingga 14 Maret 2021, berkoordinasi dengan Badan Perfilman Indonesia (BPI) dan vaksinasi bisa dimulai pada awal April 2021.
"Segenap pekerja film berterima kasih atas respon cepat Bapak Presiden, Menparekraf, dan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Semoga setiap langkah konkret koordinasi pemerintah pusat, daerah, dan pelaku industri akan mengembalikan film Indonesia berjaya di bioskop dan menempati hati penonton tercintanya. Bagi kami film Indonesia adalah bakti untuk negeri dan kami siap bekerja sama serta menyiapkan langkah konkret dan strategi yang matang bersama pemerintah," beber Chand Parwez selaku Ketua Badan Perfilman Indonesia melalui siaran resminya, kemarin.
Industri perfilman Indonesia yang sebelum pandemi menduduki peringkat sepuluh dunia sebagai pasar film terbesar di dunia dengan nilai sebesar USD500 juta di akhir 2019, menderita penurunan sebesar 97% di kala pandemi sepanjang 2020.
Industri perfilman Indonesia adalah industri yang menopang perekonomian Indonesia secara signifikan, dengan lebih dari 50.000 tenaga kerja di subsektor film, animasi, video di tahun 2019, dan lebih dari 2.500 jumlah usaha. Kontribusi industri film Indonesia ke GDP sebesar Rp15 triliun di tahun 2019.
Bioskop yang berkontribusi atas 90% sumber pendapatan distribusi film Indonesia semenjak Maret 2020, telah ditutup sementara dan hingga saat ini masih terdapat lebih dari 50% lokasi bioskop di Tanah Air yang belum diizinkan untuk beroperasi kembali.
Adapun dampak pandemi bagi pekerja film juga sangat besar. Tahun 2019 terdapat 129 judul film nasional yang dirilis di bioskop dengan total penonton film nasional sebesar 52 juta orang. Ini berarti satu judul film ditonton oleh kurang lebih 400.000 penonton. Dibandingkan dengan kondisi selama pandemi, data per akhir Februari 2021 menunjukkan terdapat 9 judul film nasional yang dirilis di bioskop dengan total penonton hanya sekitar 400.000 orang.
Para pelaku industri film yang terdiri dari produser film, sutradara, aktor, pemilik bioskop, dan pengurus asosiasi serta Badan Perfilman Indonesia mengajukan lima permintaan kepada pemerintah. Yaitu stimulus untuk distribusi film lewat dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan mekanisme yang transparan, kampanye "Kembali Menonton di Bioskop" berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Satgas COVID-19 untuk menghilangkan stigma negatif menonton bioskop di kala pandemi, keringanan pajak hiburan atas bisnis film Indonesia, langkah cepat, nyata, dan tegas memberantas pembajakan film, serta percepatan vaksinasi bagi para pekerja industri film.
Presiden Jokowi meminta langkah konkret pemetaan stimulus dan rancangan penyebarannya yang dapat dipertanggungjawabkan. Presiden menyatakan akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menyusun paket stimulus seraya terus berkomunikasi dengan pelaku industri seiring dengan usaha penanggulangan COVID-19, vaksinasi, dan pemulihan ekonomi nasional.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang hadir pada kesempatan tersebut mengatakan, kementeriannya akan melakukan sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) untuk bioskop seperti dilakukan di sektor pariwisata lain demi meyakinkan penonton. Pemerintah Pusat juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mulai melakukan pembukaan bioskop-bioskop di area kuning yang belum dibuka.
Untuk menangani pembajakan, Presiden Jokowi akan segera membuat satuan kerja yang merupakan gabungan antara Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Untuk vaksinasi, Sandiaga sedang melakukan pendataan hingga 14 Maret 2021, berkoordinasi dengan Badan Perfilman Indonesia (BPI) dan vaksinasi bisa dimulai pada awal April 2021.
"Segenap pekerja film berterima kasih atas respon cepat Bapak Presiden, Menparekraf, dan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Semoga setiap langkah konkret koordinasi pemerintah pusat, daerah, dan pelaku industri akan mengembalikan film Indonesia berjaya di bioskop dan menempati hati penonton tercintanya. Bagi kami film Indonesia adalah bakti untuk negeri dan kami siap bekerja sama serta menyiapkan langkah konkret dan strategi yang matang bersama pemerintah," beber Chand Parwez selaku Ketua Badan Perfilman Indonesia melalui siaran resminya, kemarin.
Industri perfilman Indonesia yang sebelum pandemi menduduki peringkat sepuluh dunia sebagai pasar film terbesar di dunia dengan nilai sebesar USD500 juta di akhir 2019, menderita penurunan sebesar 97% di kala pandemi sepanjang 2020.
Industri perfilman Indonesia adalah industri yang menopang perekonomian Indonesia secara signifikan, dengan lebih dari 50.000 tenaga kerja di subsektor film, animasi, video di tahun 2019, dan lebih dari 2.500 jumlah usaha. Kontribusi industri film Indonesia ke GDP sebesar Rp15 triliun di tahun 2019.
Baca Juga
Bioskop yang berkontribusi atas 90% sumber pendapatan distribusi film Indonesia semenjak Maret 2020, telah ditutup sementara dan hingga saat ini masih terdapat lebih dari 50% lokasi bioskop di Tanah Air yang belum diizinkan untuk beroperasi kembali.
Adapun dampak pandemi bagi pekerja film juga sangat besar. Tahun 2019 terdapat 129 judul film nasional yang dirilis di bioskop dengan total penonton film nasional sebesar 52 juta orang. Ini berarti satu judul film ditonton oleh kurang lebih 400.000 penonton. Dibandingkan dengan kondisi selama pandemi, data per akhir Februari 2021 menunjukkan terdapat 9 judul film nasional yang dirilis di bioskop dengan total penonton hanya sekitar 400.000 orang.
(tsa)
tulis komentar anda