; ?>/images/googleplay.png){kind=small}
Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Angela Tanoesoedibjo Hadiri Penerbitan Sertifikat HPL Zona 1 Parapuar: Kami akan Support Terus
loading...
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo menghadiri penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Zona 1 Parapuar, Labuan Bajo, NTT. Foto/ wiwie.
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) RI Angela Tanoesoedibjo menghadiri penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Zona 1 Parapuar, Labuan Bajo, NTT.
Angela Tanoesoedibjo mengapresiasi langkah yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atas penerbitan SK MenATR/BPN Nomor 110.
“Pada hari ini sudah ada serah terima HPL, saya berterima kasih kepada Kementerian ATR untuk hal ini,” ujar Angela Tanoesoedibjo dalam acara Seremonial Serah Terima Sertifikat HPL Lahan Otorita BPOLBF di Parapuar, Jumat (15/9/2023).
SK tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) seluas 129,609 hektare itu diharapkan dapat meyakinkan para investor dalam merencanakan investasinya di Parapuar.
Sekadar informasi, Zona 1 ini merupakan zona budaya yang akan dimanfaatkan sebagai pusat budaya, research center, area UMKM, museum hingga galeri.
“Kita harapkan para investor bisa segera melihat potensi dari kawasan Parapuar ini dan segera membangun. Karena ini zona 1, yaitu zona budaya sehingga kita harapkan sekitar 20 persen dari kawasan ini bisa dimanfaatkan untuk pembangunan-pembangunan yang terkait dengan budaya,” tuturnya.
Lebih lanjut, Wamenparekraf menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo agar pembangunan di Parapuar tidak ada yang mangkrak.
“Pesannya, saya hanya mengulangi apa yang Pak Presiden katakan bahwa jangan ada yang mangkrak. Saya titip kepada kawan-kawan di sini, kami akan support terus,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Antoni, menyampaikan salah satu masalah besar investor dalam berinvestasi di Parapuar adalah kepastian hukum.
“Inilah yang menjadi tugas utama yang diberikan Pak Presiden kepada kami di Kementerian ATR/BPN, bagaimana memberikan legal certainty kepada para investor yang datang untuk kemudian dengan senang hati dan nyaman dengan kepastian dapat berusaha di Indonesia ini,” tutur Raja.
Dia berharap sertifikat HPL yang diberikan ini dapat dimanfaatkan dengan baik dalam pengelolaannya.
“Kami harapkan tanah ini dapat digunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara, Direktur Utama BPOLBF Shana Fatina mengatakan bahwa penerbitan sertifikat HPL Zona 1 Parapuar merupakan langkah strategis yang menandakan awal dari inovasi kepariwisataan di Labuan Bajo Flores.
“Alhamdulillah pada hari ini bisa disampaikan bahwa sertifikat HPL BPOLBF telah terbit, dan termasuk cepat di antara badan otorita yang lain,” katanya.
“Dan tentu semuanya ini tak lepas dan terimakasih kami yang sebesar-besarnya atas dukungan dari seluruh pihak mulai dari instansi pusat dan daerah, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung selama proses legalisasi kami ini,” ucap Shanna lagi.
Angela Tanoesoedibjo mengapresiasi langkah yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atas penerbitan SK MenATR/BPN Nomor 110.
“Pada hari ini sudah ada serah terima HPL, saya berterima kasih kepada Kementerian ATR untuk hal ini,” ujar Angela Tanoesoedibjo dalam acara Seremonial Serah Terima Sertifikat HPL Lahan Otorita BPOLBF di Parapuar, Jumat (15/9/2023).
SK tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) seluas 129,609 hektare itu diharapkan dapat meyakinkan para investor dalam merencanakan investasinya di Parapuar.
Sekadar informasi, Zona 1 ini merupakan zona budaya yang akan dimanfaatkan sebagai pusat budaya, research center, area UMKM, museum hingga galeri.
“Kita harapkan para investor bisa segera melihat potensi dari kawasan Parapuar ini dan segera membangun. Karena ini zona 1, yaitu zona budaya sehingga kita harapkan sekitar 20 persen dari kawasan ini bisa dimanfaatkan untuk pembangunan-pembangunan yang terkait dengan budaya,” tuturnya.
Lebih lanjut, Wamenparekraf menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo agar pembangunan di Parapuar tidak ada yang mangkrak.
“Pesannya, saya hanya mengulangi apa yang Pak Presiden katakan bahwa jangan ada yang mangkrak. Saya titip kepada kawan-kawan di sini, kami akan support terus,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Antoni, menyampaikan salah satu masalah besar investor dalam berinvestasi di Parapuar adalah kepastian hukum.
“Inilah yang menjadi tugas utama yang diberikan Pak Presiden kepada kami di Kementerian ATR/BPN, bagaimana memberikan legal certainty kepada para investor yang datang untuk kemudian dengan senang hati dan nyaman dengan kepastian dapat berusaha di Indonesia ini,” tutur Raja.
Dia berharap sertifikat HPL yang diberikan ini dapat dimanfaatkan dengan baik dalam pengelolaannya.
“Kami harapkan tanah ini dapat digunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara, Direktur Utama BPOLBF Shana Fatina mengatakan bahwa penerbitan sertifikat HPL Zona 1 Parapuar merupakan langkah strategis yang menandakan awal dari inovasi kepariwisataan di Labuan Bajo Flores.
Baca Juga
“Alhamdulillah pada hari ini bisa disampaikan bahwa sertifikat HPL BPOLBF telah terbit, dan termasuk cepat di antara badan otorita yang lain,” katanya.
“Dan tentu semuanya ini tak lepas dan terimakasih kami yang sebesar-besarnya atas dukungan dari seluruh pihak mulai dari instansi pusat dan daerah, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung selama proses legalisasi kami ini,” ucap Shanna lagi.
(tdy)
Explore More