K-Popers Melawan Omnibus Law di Twitter: Strategi Politik Lewat Fandom?
Senin, 12 Oktober 2020 - 21:15 WIB
loading...
Para pencinta K-pop sudah diakui sebagai basis penggemar yang militan, dan kini juga ikut berpartisipasi dalam isu-isu sosial politik. Foto/KCON USA, canvas8.com
A
A
A
JAKARTA - Apatis dengan urusan negara, lebih mencintai Korea daripada Indonesia, dan dianggap spam karena menutupi isu yang seharusnya trending, adalah segelintir stereotip buruk yang sempat tersemat pada K-Popers Indonesia.
Namun stereotip tersebut sepertinya mulai runtuh saat beberapa kali para penggemar K-Pop ikut bersuara dalam isu-isu sosial dan politik.
Misalnya baru-baru ini, banyak di antara para penggemar dunia hiburan Korea tersebut, khususnya di media sosial Twitter, ikut menyuarakan aspirasinya terkait penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).
Namun demikian, apakah hal ini dipandang sebagai strategi politik baru? (Baca Juga: Lagu Buruh Tani jadi Mars saat Demo Omnibus Law, Begini Asal-usulnya )
UU Omnibus Law dengan segala kontroversinya telah menambah daftar panjang kejadian bersejarah kehidupan demokrasi di Indonesia. Penolakan pengesahannya yang dilayangkan banyak masyarakat lintas kalangan dilakukan dengan berbagai cara.
![K-Popers Melawan Omnibus Law di Twitter: Strategi Politik Lewat Fandom?]()
Foto: Sindonews
Elemen-elemen masyarakat seperti buruh, aktivis lingkungan , dan mahasiswa di hampir seluruh wilayah di Indonesia turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya.
Selain cara tersebut, banyak masyarakat yang juga bersuara lewat media sosial. Hasilnya, penolakan UU Omnibus Law menjadi trending di berbagai media sosial selama beberapa hari terakhir, khususnya Twitter.
Twitter adalah media sosial yang berbasis microblog. Setiap pengguna bisa menulis blog/nge-tweet, tapidengan jumlah karakter yang terbatas. Penggunaannya yang sederhana, membuat pengguna aktifnya bisa nge-tweet puluhan bahkan ratusan kali dalam sehari.
Hal ini dimanfaatkan penggunanya untuk membahas berbagai isu. Mulai dari hiburan sampai isu sosial dan politik. Fitur trending topic yang memungkinkan pengguna Twitter untuk melihat topik apa saja yang sedang ramai diperbincangkan, juga sering dimanfaatkan penggunanya, mulai dari men-trending-kan informasi soal artis idola, sampai berkampanye sosial menyebarkan kesadaran tentang isu-isu tertentu.
![K-Popers Melawan Omnibus Law di Twitter: Strategi Politik Lewat Fandom?]()
Foto: @stereophototyp/Unsplash
Takjarang, keributan terjadi di antara pengguna Twitter hanya karena masalah trending. Apalagi K-Popers yang sering disalahkan karena dianggap spam. Apa pun itu, Twitter sudah menjadi basis media sosial bagi para fans K-Pop seluruh dunia.
Akhir-akhir ini, fans K-Pop di Twitter mulai bersuara pada isu-isu sosial dan politik, khususnya UU Omnibus Law. Banyak akun K-Popers yang mencuit soal penolakannya terhadap undang-undang tersebut dengan tagar seperti #MosiTidakPercaya #DPRRIPengkhianatRakyat dan lain sebagainya.
Mereka pun menahan diri untuk tidak men-trending-kan artis idola mereka dan saling mengedukasi satu sama lain terkait UU Omnibus Law. Bahkan beberapa akun fans K-Pop nge-tweet dalam bahasa Inggris supaya fans K-Pop luar negeri pun mengetahui apa yang sedang terjadi di Indonesia. Aksi-aksi ini membuahkan hasil. Isu Omnibus Law menjadi trending topic dunia selama beberapa hari.
![K-Popers Melawan Omnibus Law di Twitter: Strategi Politik Lewat Fandom?]()
Foto: Twitter @DOYOUNG_096
Terdapat alasan kenapa fans K-Pop tergugah untuk men-trending-kan isu-isu sosial politik. Sejatinya, mereka juga adalah orang Indonesia yang masih peduli terhadap kehidupan sesamanya. Sadar bahwa mereka punya kekuatan dalam men-trending-kan suatu isu, para K-Popers pun bekerja sama membantu menyebarkan kesadaran terhadap isu-isu sosial dan politik.
Dari fenomena tersebut kita dapat melihat bahwa realitas fandom , seperti fans K-Pop, sudah lebih dari sekedar wadah untuk berbagi minat mengenai artis idola.
![K-Popers Melawan Omnibus Law di Twitter: Strategi Politik Lewat Fandom?]()
Foto: Twitter@Cahyaniarmy1
Dengan beragam latar belakang, mereka saling berbagi pengetahuan dan opini untuk mengedukasi satu sama lain terkait isu-isu sosial politik yang sedang mencuat.
Di sisi lain, dengan jumlah yang banyak dan sense of belonging yang begitu tinggi, fans K-Pop dipandang sebagai kelompok yang mudah dalam memviralkan sesuatu. (Baca Juga: 7 Drama Korea Termahal, dari Serialnya Lee Min-ho sampai IU )
Strategi ini sudah disadari banyak label atau merek. Kita bisa melihat berapa banyak perusahaan yang memanfaatkan kekuatan fans K-Pop dalam memviralkan sesuatu hingga menjadikan artis idola K-Popers sebagai brand ambassador, guna mendapatkan exposure dari para fans K-Pop.
![K-Popers Melawan Omnibus Law di Twitter: Strategi Politik Lewat Fandom?]()
Foto:@bermixstudio/Unsplash
Dengan perubahan perilaku fans K-Pop yang mulai peduli terhadap isu-isu sosial dan politik, tidak mustahil jika hal ini dipandang berpotensi sebagai strategi politik baru yang menyusupi interaksi antar-K-Popers.
Untuk menghindarinya, para K-Popers dapat membekali diri dengan kemampuan literasi digital dan mengkritisi setiap informasi yang mereka peroleh di internet. (Baca Juga: Buntut Kemarahan Netizen China ke BTS, Samsung dan Fila Hapus Konten Terkait Grup Tersebut )
Peter Leonaldy ND
Kontributor GenSINDO
Universitas Indonesia
Instagram: @peterleonaldy
Namun stereotip tersebut sepertinya mulai runtuh saat beberapa kali para penggemar K-Pop ikut bersuara dalam isu-isu sosial dan politik.
Misalnya baru-baru ini, banyak di antara para penggemar dunia hiburan Korea tersebut, khususnya di media sosial Twitter, ikut menyuarakan aspirasinya terkait penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).
Namun demikian, apakah hal ini dipandang sebagai strategi politik baru? (Baca Juga: Lagu Buruh Tani jadi Mars saat Demo Omnibus Law, Begini Asal-usulnya )
UU Omnibus Law dengan segala kontroversinya telah menambah daftar panjang kejadian bersejarah kehidupan demokrasi di Indonesia. Penolakan pengesahannya yang dilayangkan banyak masyarakat lintas kalangan dilakukan dengan berbagai cara.
Foto: Sindonews
Elemen-elemen masyarakat seperti buruh, aktivis lingkungan , dan mahasiswa di hampir seluruh wilayah di Indonesia turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya.
Selain cara tersebut, banyak masyarakat yang juga bersuara lewat media sosial. Hasilnya, penolakan UU Omnibus Law menjadi trending di berbagai media sosial selama beberapa hari terakhir, khususnya Twitter.
Twitter adalah media sosial yang berbasis microblog. Setiap pengguna bisa menulis blog/nge-tweet, tapidengan jumlah karakter yang terbatas. Penggunaannya yang sederhana, membuat pengguna aktifnya bisa nge-tweet puluhan bahkan ratusan kali dalam sehari.
Hal ini dimanfaatkan penggunanya untuk membahas berbagai isu. Mulai dari hiburan sampai isu sosial dan politik. Fitur trending topic yang memungkinkan pengguna Twitter untuk melihat topik apa saja yang sedang ramai diperbincangkan, juga sering dimanfaatkan penggunanya, mulai dari men-trending-kan informasi soal artis idola, sampai berkampanye sosial menyebarkan kesadaran tentang isu-isu tertentu.
Foto: @stereophototyp/Unsplash
Takjarang, keributan terjadi di antara pengguna Twitter hanya karena masalah trending. Apalagi K-Popers yang sering disalahkan karena dianggap spam. Apa pun itu, Twitter sudah menjadi basis media sosial bagi para fans K-Pop seluruh dunia.
Akhir-akhir ini, fans K-Pop di Twitter mulai bersuara pada isu-isu sosial dan politik, khususnya UU Omnibus Law. Banyak akun K-Popers yang mencuit soal penolakannya terhadap undang-undang tersebut dengan tagar seperti #MosiTidakPercaya #DPRRIPengkhianatRakyat dan lain sebagainya.
Mereka pun menahan diri untuk tidak men-trending-kan artis idola mereka dan saling mengedukasi satu sama lain terkait UU Omnibus Law. Bahkan beberapa akun fans K-Pop nge-tweet dalam bahasa Inggris supaya fans K-Pop luar negeri pun mengetahui apa yang sedang terjadi di Indonesia. Aksi-aksi ini membuahkan hasil. Isu Omnibus Law menjadi trending topic dunia selama beberapa hari.
Foto: Twitter @DOYOUNG_096
Terdapat alasan kenapa fans K-Pop tergugah untuk men-trending-kan isu-isu sosial politik. Sejatinya, mereka juga adalah orang Indonesia yang masih peduli terhadap kehidupan sesamanya. Sadar bahwa mereka punya kekuatan dalam men-trending-kan suatu isu, para K-Popers pun bekerja sama membantu menyebarkan kesadaran terhadap isu-isu sosial dan politik.
Dari fenomena tersebut kita dapat melihat bahwa realitas fandom , seperti fans K-Pop, sudah lebih dari sekedar wadah untuk berbagi minat mengenai artis idola.
Foto: Twitter@Cahyaniarmy1
Dengan beragam latar belakang, mereka saling berbagi pengetahuan dan opini untuk mengedukasi satu sama lain terkait isu-isu sosial politik yang sedang mencuat.
Di sisi lain, dengan jumlah yang banyak dan sense of belonging yang begitu tinggi, fans K-Pop dipandang sebagai kelompok yang mudah dalam memviralkan sesuatu. (Baca Juga: 7 Drama Korea Termahal, dari Serialnya Lee Min-ho sampai IU )
Strategi ini sudah disadari banyak label atau merek. Kita bisa melihat berapa banyak perusahaan yang memanfaatkan kekuatan fans K-Pop dalam memviralkan sesuatu hingga menjadikan artis idola K-Popers sebagai brand ambassador, guna mendapatkan exposure dari para fans K-Pop.
Foto:@bermixstudio/Unsplash
Dengan perubahan perilaku fans K-Pop yang mulai peduli terhadap isu-isu sosial dan politik, tidak mustahil jika hal ini dipandang berpotensi sebagai strategi politik baru yang menyusupi interaksi antar-K-Popers.
Untuk menghindarinya, para K-Popers dapat membekali diri dengan kemampuan literasi digital dan mengkritisi setiap informasi yang mereka peroleh di internet. (Baca Juga: Buntut Kemarahan Netizen China ke BTS, Samsung dan Fila Hapus Konten Terkait Grup Tersebut )
Peter Leonaldy ND
Kontributor GenSINDO
Universitas Indonesia
Instagram: @peterleonaldy
(it)
Lihat Juga :
