Sebelum PPKM Darurat Diberlakukan, Ini Saran Epidemiolog
Rabu, 30 Juni 2021 - 06:36 WIB
loading...
A
A
A
"Apa yang harus direspons terkait delta varian ini? Ya sebetulnya tiga respons strategi yang kombinasi. Pertama, 3T (testing, tracing, treatment) yang betul-betul masif, artinya untuk ukuran Indonesia setidaknya (testing) 500.000 sehari. Kemudian, vaksinasi," beber dr Dicky saat dihubungi MNC Portal, Selasa (29/6).
Lalu, yang terakhir adalah 5M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. "5M ini yang masih menjadi catatan merah kita. Ditambah, dalam situasi mencegah, sebetulnya harus ada lockdown. Itu yang terbukti di negara-negara berhasil," terangnya.
Dengan adanya istilah PPKM Darurat ini, dia berharap pemerintah mampu menerapkan kebijakan tersebut dengan ketat. Misalnya, memberlakukan work from home (WFH) 100 persen untuk pegawai negeri dan swasta. Kemudian, juga memperketat akses keluar masuk di tiap-tiap daerah.
Baca juga: Belum Masuk ke Indonesia, Kemenkes Tetap Ingatkan Waspada Covid-19 Varian Lambda
"Intinya, sebenarnya sudah tidak boleh ada toleransi pergerakan mobilitas. Misalnya WFH harus 100 persen. Kemudian juga bayangan saya, kalau PPKM Darurat, ya keluar masuk daerah, apalagi penerbangan, menurut saya harus dihentikan dulu dua minggu ini, kecuali yang betul-betul esensial," tutupnya.
Lalu, yang terakhir adalah 5M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. "5M ini yang masih menjadi catatan merah kita. Ditambah, dalam situasi mencegah, sebetulnya harus ada lockdown. Itu yang terbukti di negara-negara berhasil," terangnya.
Dengan adanya istilah PPKM Darurat ini, dia berharap pemerintah mampu menerapkan kebijakan tersebut dengan ketat. Misalnya, memberlakukan work from home (WFH) 100 persen untuk pegawai negeri dan swasta. Kemudian, juga memperketat akses keluar masuk di tiap-tiap daerah.
Baca juga: Belum Masuk ke Indonesia, Kemenkes Tetap Ingatkan Waspada Covid-19 Varian Lambda
"Intinya, sebenarnya sudah tidak boleh ada toleransi pergerakan mobilitas. Misalnya WFH harus 100 persen. Kemudian juga bayangan saya, kalau PPKM Darurat, ya keluar masuk daerah, apalagi penerbangan, menurut saya harus dihentikan dulu dua minggu ini, kecuali yang betul-betul esensial," tutupnya.
(nug)
Lihat Juga :
