Kasus Covid-19 di Indonesia Kian Terkendali, PPKM Boleh Dicabut?
Kamis, 02 Juni 2022 - 09:49 WIB
loading...
PPKM atau pengetatan di masyarakat tidak bisa dipisahkan dengan status pandemi. Foto Ilustrasi/Dok. SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Kesehatan berdasarkan data Covid-19 terkini mengungkapkan bahwa Indonesia semakin aman. Itu tergambar dari angka konfirmasi yang tidak mengalami lonjakan sekali pun libur panjang, keterisian rumah sakit sangat sedikit, dan angka kematian rendah.
Semakin terkendalinya pandemi Covid-19 juga terlihat dari angka cakupan vaksinasi yang terus mengalami peningkatan. Ya, penerima vaksin dosis pertama sudah 96,19 persen, dosis kedua 80,43 persen, dan dosis ketiga 22.06 persen.
Dari data-data tersebut yang mengerucut bahwa Indonesia semakin aman dari Covid-19, apakah memungkinkan PPKM atau pengetatan di masyarakat dihilangkan? Apakah kebijakan protokol kesehatan masih diperlukan di situasi terkendali seperti sekarang?
Baca Juga: Pandemi Covid-19 di Indonesia Kian Terkendali, Ini Buktinya
Ahli Epidemiologi Griffith University Australia Dicky Budiman menegaskan bahwa PPKM atau pengetatan di masyarakat tidak bisa dipisahkan dengan status pandemi.
"Artinya, selama global masih berstatus pandemi, PPKM atau penerapan protokol kesehatan seperti 5M, 3T, dan vaksinasi, tidak bisa dicabut," tegas Dicky saat dihubungi MNC Portal, Kamis (2/6/2022).
Pandemi dan PPKM atau penerapan protokol kesehatan serta pengetatan di masyarakat adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. PPKM akan menjadi bagian dari masyarakat dunia dan ini bisa menentukan perbaikan kondisi dunia dari sebelumnya.
Bahkan, dengan tetap diberlakukannya protokol kesehatan, kata Dicky, itu bisa menekan semakin meluaskan wabah-wabah yang saat ini bermunculan. Protokol kesehatan terbukti efektif mencegah pandemi dan itu artinya bisa juga untuk mencegah wabah lain.
Baca Juga: Pandemi Terkendali, Bisnis Mal dan Properti Diramal Kian Mulus
"Saat ini banyak bermunculan wabah baru, seperti cacar monyet ataupun hepatitis akut, dan penerapan protokol kesehatan yang ada di dalam naungan PPKM menurut saya bisa menekan wabah meluas di masyarakat. Kebiasaan hidup bersih dan sehat mampu mencegah satu penyakit mewabah," katanya.
Dicky khawatir jika PPKM dicabut malah akan memengaruhi perilaku masyarakat yang bisa meningkatkan risiko penyakit meluas. Di masa transisi ini, sudah sepatutnya satu negara tetap meminta kepada rakyat untuk disiplin protokol kesehatan.
"Kita tidak akan bisa kembali ke kehidupan sebelum pandemi. Kehidupan manusia sudah berubah sejak hadirnya Covid-19 dan itu adalah sesuatu yang mutlak. Lagi pula, perubahan perilaku ini akan sangat bermanfaat bagi manusia dalam mencegah penyakit," terang Dicky.
PPKM bukan hanya soal mengatur pakai masker, tapi mengatur mobilitas masyarakat hingga mengubah perilaku masyarakat yang lebih bersih dan sehat. Sesuatu yang baik muncul dari kebijakan PPKM dan ini pun diakui Badan Kesehatan Dunia (WHO).
"Di dalam PPKM, terikat yang namanya kebiasaan hidup yang lebih sehat. Di sisi lain, kebiasaan baru yang muncul di kala PPKM seperti WFH atau pembelajaran jarak jauh, ini harus jadi opsi yang tetap dilakukan juga, mengingat wabah baru bermunculan belakangan ini," tambah Dicky.
Semakin terkendalinya pandemi Covid-19 juga terlihat dari angka cakupan vaksinasi yang terus mengalami peningkatan. Ya, penerima vaksin dosis pertama sudah 96,19 persen, dosis kedua 80,43 persen, dan dosis ketiga 22.06 persen.
Dari data-data tersebut yang mengerucut bahwa Indonesia semakin aman dari Covid-19, apakah memungkinkan PPKM atau pengetatan di masyarakat dihilangkan? Apakah kebijakan protokol kesehatan masih diperlukan di situasi terkendali seperti sekarang?
Baca Juga: Pandemi Covid-19 di Indonesia Kian Terkendali, Ini Buktinya
Ahli Epidemiologi Griffith University Australia Dicky Budiman menegaskan bahwa PPKM atau pengetatan di masyarakat tidak bisa dipisahkan dengan status pandemi.
"Artinya, selama global masih berstatus pandemi, PPKM atau penerapan protokol kesehatan seperti 5M, 3T, dan vaksinasi, tidak bisa dicabut," tegas Dicky saat dihubungi MNC Portal, Kamis (2/6/2022).
Pandemi dan PPKM atau penerapan protokol kesehatan serta pengetatan di masyarakat adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. PPKM akan menjadi bagian dari masyarakat dunia dan ini bisa menentukan perbaikan kondisi dunia dari sebelumnya.
Bahkan, dengan tetap diberlakukannya protokol kesehatan, kata Dicky, itu bisa menekan semakin meluaskan wabah-wabah yang saat ini bermunculan. Protokol kesehatan terbukti efektif mencegah pandemi dan itu artinya bisa juga untuk mencegah wabah lain.
Baca Juga: Pandemi Terkendali, Bisnis Mal dan Properti Diramal Kian Mulus
"Saat ini banyak bermunculan wabah baru, seperti cacar monyet ataupun hepatitis akut, dan penerapan protokol kesehatan yang ada di dalam naungan PPKM menurut saya bisa menekan wabah meluas di masyarakat. Kebiasaan hidup bersih dan sehat mampu mencegah satu penyakit mewabah," katanya.
Dicky khawatir jika PPKM dicabut malah akan memengaruhi perilaku masyarakat yang bisa meningkatkan risiko penyakit meluas. Di masa transisi ini, sudah sepatutnya satu negara tetap meminta kepada rakyat untuk disiplin protokol kesehatan.
"Kita tidak akan bisa kembali ke kehidupan sebelum pandemi. Kehidupan manusia sudah berubah sejak hadirnya Covid-19 dan itu adalah sesuatu yang mutlak. Lagi pula, perubahan perilaku ini akan sangat bermanfaat bagi manusia dalam mencegah penyakit," terang Dicky.
PPKM bukan hanya soal mengatur pakai masker, tapi mengatur mobilitas masyarakat hingga mengubah perilaku masyarakat yang lebih bersih dan sehat. Sesuatu yang baik muncul dari kebijakan PPKM dan ini pun diakui Badan Kesehatan Dunia (WHO).
"Di dalam PPKM, terikat yang namanya kebiasaan hidup yang lebih sehat. Di sisi lain, kebiasaan baru yang muncul di kala PPKM seperti WFH atau pembelajaran jarak jauh, ini harus jadi opsi yang tetap dilakukan juga, mengingat wabah baru bermunculan belakangan ini," tambah Dicky.
(tsa)
Lihat Juga :
