Gelar Workshop, Kemenparekraf Berupaya Tingkatkan Kompetensi Pelaku Pariwisata

JAKARTA - Dalam upaya meningkatkan kompetensi para pelaku pariwisata nasional, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menggelar workshop atau uji petik Penyusunan Rancangan SKKNI, KKNI, dan Skema Okupasi Bidang Pariwisata.

Kegiatan tersebut dilaksanakan serentak di 10 hotel di Nusa Tenggara Barat , Selasa (18/10/2022). Di antaranya adalah di Merumatta Senggigi Hotel, Aruna Hotel, Holiday Inn Senggigi Hotel, Jayakarta Hotel, Lombok Astoria Hotel, Aston Inn Lombok Hotel, Prime Park Lombok Hotel, Golden Palace Hotel, Lombok Raya Hotel, dan Santika Hotel.

Direktur Standardisasi Kompetensi Kemenparekraf, Titik lestari menyebutkan, penyusunan Competency Based Standards ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran program Indonesia Tourism Development Project atau Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) yang bekerjasama dengan Bank Dunia dalam rangka meningkatkan kompetensi para pelaku pariwisata nasional.

Baca juga: Waspada Gangguan Ginjal Akut, Orang Tua Disarankan Tidak Buru-Buru Beri Anak Obat ketika Demam

"Dalam penyusunan Competency Based-Standard ini kami telah melibatkan stakeholders dari asosiasi, industri, perguruan tinggi dan LSP. Pada kegiatan uji petik ini kami juga melibatkan seluruh stakeholders terkait dan para pemangku kepentingan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat," tuturnya, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (18/10/2022).

Menurut Titik, kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan output kesepakatan unit kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini dan menjawab tantangan perkembangan pariwisata di masa depan, khususnya di 6 DPP.

"Tujuan dari kegiatan ini adalah memverifikasi, memvalidasi, dan memperoleh kesepakatan pemangku kepentingan terhadap rancangan pemetaan standar kompetensi dan unit kompetensi pada SKKNI, rancangan penjenjangan kualifikasi dan identifikasi kemungkinan jabatan pada KKNI, serta rancangan peta okupasi pada Skema Okupasi 10 Bidang Pariwisata," paparnya.

Hal senada diungkapkan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Diah Martini Mohamad Paham. Menurutnya, kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian Program Pengembangan dan Pengakuan Kompetensi SDM Pariwisata.

Program tersebut, lanjut dia, bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pasokan tenaga kerja terampil bagi sektor pariwisata, dengan bukti kompetensi berupa sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP di 6 Destinasi Pariwisata Prioritas.

"Melalui kegiatan ini diharapkan akan mampu menyebarluaskan informasi terkait kegiatan untuk mendorong masyarakat atau SDM pariwisata berpartisipasi lebih aktif pada rangkaian program tersebut," ujar Diah Martini.

Selain NTB, Kemenparekraf juga melaksanakan workshop ini di Toba, Sumatera Utara, pada 11 Oktober lalu. Kemudian, pada 13 Oktober 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peserta yang mengikuti kegiatan ini meliputi perwakilan unsur pemerintah, akademisi, asosiasi, industri, serta komunitas untuk setiap bidang pariwisata yaitu MICE, Event, Tour Leader, Tour Guide, Rock Climbing, Destinations, Safety Guard Water Tourism, Paramotor, Ecotourism, dan Rafting.

Inspektur Utama Kemenparekraf, Restog Krisna Kusuma menambahkan, kebangkitan pariwisata pasca pandemi harus mampu menjawab 3 issue penting, yaitu sustainability, digitalization, dan local community.

"Untuk itu, peningkatkan SDM yang unggul dan berdaya saing menjadi salah satu fokus utama dalam fase kebangkitan pariwisata pasca pandemi ini," ucap dia.

Dia berharap workshop ini dapat menghasilkan output sebagaimana yang seharusnya, sehingga proses penyelesaian standar ini dapat berjalan sesuai dengan timeline yang ada dan akuntabel.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mengatakan, Certification of Tourism Human Resources and Competency-Based Standards merupakan program unggulan.

Baca juga: 3 Artis yang Dinikahi Anak Pejabat, Nomor 2 sang Suami Sudah Jadi Wakil Gubernur

"Kedua program tersebut merupakan program unggulan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan yang menggunakan Dana PHLN (Pinjaman Hibah Luar Negeri) dari World Bank," tuturnya.