Asyik! Cuti Melahirkan Jadi 6 Bulan, Suami Dapat Libur 3 Hari
Selasa, 04 Juni 2024 - 17:24 WIB
Kaum wanita bisa bernapas lega soal cuti melahirkan. Pasalnya, perempuan bisa cuti melahirkan 6 bulan. Foto/ themamanurse
JAKARTA – Kaum wanita bisa bernapas lega soal cuti melahirkan. Pasalnya, perempuan bisa mendapat cuti melahirkan 6 bulan, semula tiga bulan. Hal ini berdasarkan keputusan Pemerintah dan DPR RI yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) menjadi Undang-Undang.
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2024).
Ketua DPR Puan Maharani menanyakan persetujuan RUU KIA ini. Setelahnya, Puan mengetuk palu tanda mengesahkan rancangan Undang-Undang tersebut menjadi UU.
“Selanjutnya kami akan menanykan dari setiap fraksi apakah RUU KIA pada fase 1000 hari pertama kehidupan dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU, setuju ya? terima kasih,” kata Puan.
Puan menjelaskan ada 8 fraksi yang menyetukui RUU KIA ini yakni PDI P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP yang setuju dengan RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase seribu hari pertama kehidupan.
Sementara, Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam pidatonya memaparkan di tengah pengesahan RUU KIA ini. Dia mengatakan kesejahteraan ibu dan anak siduh menjadi tanggung jawab negara dan perlu diperhatikan.
“Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 juga mengamanatkan negara menjamin kehidupan sejahtera lahir dan batin bagi setiap warga negara, termasuk ibu dan anak,” jelas Bintang.
Bintang mengatakan betapa pentingnya UU tersebut untuk ibu dan anak Tanah Air. Bintang mengatakan UU KIA ini juga bisa menjadi solusi dan memberi harapan kesejahteraan untuk ibu dan anak di Indonesia.
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2024).
Ketua DPR Puan Maharani menanyakan persetujuan RUU KIA ini. Setelahnya, Puan mengetuk palu tanda mengesahkan rancangan Undang-Undang tersebut menjadi UU.
“Selanjutnya kami akan menanykan dari setiap fraksi apakah RUU KIA pada fase 1000 hari pertama kehidupan dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU, setuju ya? terima kasih,” kata Puan.
Puan menjelaskan ada 8 fraksi yang menyetukui RUU KIA ini yakni PDI P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP yang setuju dengan RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase seribu hari pertama kehidupan.
Sementara, Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam pidatonya memaparkan di tengah pengesahan RUU KIA ini. Dia mengatakan kesejahteraan ibu dan anak siduh menjadi tanggung jawab negara dan perlu diperhatikan.
“Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 juga mengamanatkan negara menjamin kehidupan sejahtera lahir dan batin bagi setiap warga negara, termasuk ibu dan anak,” jelas Bintang.
Bintang mengatakan betapa pentingnya UU tersebut untuk ibu dan anak Tanah Air. Bintang mengatakan UU KIA ini juga bisa menjadi solusi dan memberi harapan kesejahteraan untuk ibu dan anak di Indonesia.
tulis komentar anda