Masa Depan Sehat Indonesia: Merumuskan Ideologi Kesehatan yang Adil dan Partisipatif
Rabu, 20 Agustus 2025 - 15:47 WIB
Keempat Ekonomi dan Jaminan Pembiayaan dalam rangka memperjuangkan sistem pembiayaan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap kelompok tidak mampu.
Lalu kelima Pendidikan dan Promosi Kesehatan membangun gerakan literasi kesehatan sejak pendidikan dasar hingga komunitas dan keenam Tata Kelola mendorong birokrasi kesehatan yang transparan, partisipatif, dan responsif berbasis teknologi dan kepercayaan publik.
“Setiap dimensi ini disertai dengan indikator keberhasilan yang terukur, seperti roadmap kemandirian, rasio tenaga kesehatan di wilayah tertinggal, tingkatkepesertaan JKN, indeks literasikesehatan, dan sistem audit sosial digital layanan publik, dilengkapi dengan model pengukuran berbasis komunitas,” ujar Dr. Ray Wagiu Basrowi, dalam presentasi blueprint IHDC model.
Menariknya, seluruh dimensi ini tidak berdiri sendiri, melainkan diikat oleh roh utama: partisipasi rakyat. IHDC menyebut partisipasi bukan sekadar pelibatan formal dalam musrenbang, tetapi keterlibatan bermakna rakyat dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem kesehatan mereka sendiri.
“Tanpa partisipasi yang nyata dan kolektif, ideologi hanyalah slogan. Kita ingin rakyat merasamenjadi pemilik sistem kesehatan, bukan hanya pengguna yang pasrah,” ujar Nila Moeloek yang pernah menjadi Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Millenium Development Goals (MDG).
Laporan ini juga memperkuat argumen ilmiah dengan merujuk pada kajian filsafat sosial dan politik. Itu sebabnya, empat pakar kunci yang mewakili puluhan kontributor ahli dalam kajian Ideologi Kesehatan ini menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila disebut sebagai fondasi paling cocok bagi bangsa Indonesia dalam membangun sistem kesehatan berbasis keadilan substantif.
Guru besar antropologi Prof. Semiarto Aji Purwanto dan Pakar bidang hukum dan kebijakan kesehatan Djarot Dimas, SH, MH juga menyoroti pemikiran global yang menyatakan bahwa keadilan adalah “fairness”, yaitu keberpihakan kepada mereka yang paling rentan, bukan sekadar distribusi angka yang merata.
Lalu kelima Pendidikan dan Promosi Kesehatan membangun gerakan literasi kesehatan sejak pendidikan dasar hingga komunitas dan keenam Tata Kelola mendorong birokrasi kesehatan yang transparan, partisipatif, dan responsif berbasis teknologi dan kepercayaan publik.
“Setiap dimensi ini disertai dengan indikator keberhasilan yang terukur, seperti roadmap kemandirian, rasio tenaga kesehatan di wilayah tertinggal, tingkatkepesertaan JKN, indeks literasikesehatan, dan sistem audit sosial digital layanan publik, dilengkapi dengan model pengukuran berbasis komunitas,” ujar Dr. Ray Wagiu Basrowi, dalam presentasi blueprint IHDC model.
Menariknya, seluruh dimensi ini tidak berdiri sendiri, melainkan diikat oleh roh utama: partisipasi rakyat. IHDC menyebut partisipasi bukan sekadar pelibatan formal dalam musrenbang, tetapi keterlibatan bermakna rakyat dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem kesehatan mereka sendiri.
“Tanpa partisipasi yang nyata dan kolektif, ideologi hanyalah slogan. Kita ingin rakyat merasamenjadi pemilik sistem kesehatan, bukan hanya pengguna yang pasrah,” ujar Nila Moeloek yang pernah menjadi Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Millenium Development Goals (MDG).
Laporan ini juga memperkuat argumen ilmiah dengan merujuk pada kajian filsafat sosial dan politik. Itu sebabnya, empat pakar kunci yang mewakili puluhan kontributor ahli dalam kajian Ideologi Kesehatan ini menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila disebut sebagai fondasi paling cocok bagi bangsa Indonesia dalam membangun sistem kesehatan berbasis keadilan substantif.
Guru besar antropologi Prof. Semiarto Aji Purwanto dan Pakar bidang hukum dan kebijakan kesehatan Djarot Dimas, SH, MH juga menyoroti pemikiran global yang menyatakan bahwa keadilan adalah “fairness”, yaitu keberpihakan kepada mereka yang paling rentan, bukan sekadar distribusi angka yang merata.
Lihat Juga :