Ernest Prakasa Ikut Suarakan 17+8 Tuntutan Rakyat: Kami hanya Ingin Indonesia Lebih Baik

Rabu, 03 September 2025 - 04:30 WIB
"Apapun tuntutannya yang penting bisa menjaga ketertiban dan keamanan bangsa lebih kondusif," komentar warganet.

"Tuntutan ini semoga bisa didengar oleh para pemimpin, aspirasi kita untuk membangun Indonesia, kawal terus gais," tulis warganet.

17+8 Tuntutan Rakyat yang Viral di Media Sosial



Pernyataan Desta ini merujuk pada gerakan sipil yang sebelumnya disuarakan oleh influencer sekaligus kreator konten, Jerome Polin. Ia bersama sejumlah aktivis mengunggah 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang di akun media sosialnya.

Unggahan tersebut disertai dengan batas waktu (deadline) yang jelas agar pemerintah segera merespons. Gerakan ini pun mengajak seluruh masyarakat untuk aktif mengawal isu tersebut.

"Ini adalah tuntutan dari kami semua, rakyat Indonesia. Sudah dirangkum dan didetailkan 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang lengkap dengan deadline. Kami menunggu. Buktikan suara rakyat didengar," tulis Jerome dikutip dari Instagram @jeromepolin.

"Teman-teman, kita fokus pada poin-poin ini ya! Mari kita kawal dan perjuangkan terus. Jangan sampai fokus kita terpecah belah oleh narasi lain??? GASSS share, repost, dan sebarkan ini seluas-luasnya di semua platform. Salam perjuangan!!" lanjutnya.

Baca Juga: Ernest Prakasa Bingung Namanya Muncul sebagai Penerima BSU, Tercatat Jadi Karyawan Kemenkes

17 Tuntutan Jangka Pendek (Deadline 5 September 2025)



1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.

2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

3. Bekukan kenaikan gaji/ tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).

4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).

5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).

6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.

7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.

9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!