Pengelolaan Sampah di Kawasan Pariwisata Jadi Perhatian Penting Berbagai Lembaga hingga Komunitas

JAKARTA - Permasalahan sampah di Indonesia, terlebih di sektor pariwisata , menjadi perhatian khusus bagi komunitas, pemerintah juga lembaga-lembaga terkait lainnya.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Chairperson Yayasan Anak Bangsa Bisa (YABB), Monica Oudang dalam diskusi bertajuk Bebas Hambatan Menuju Bebas Sampah: Akselerasikan Inovasimu lewat CCE 2.0 yang digelar secara virtual, Rabu (15/2/2023).

"Banyak sekali belajar dari berbagai pihak yang bersemangat dalam membuat perubahan. Dan kami sendiri ikut melihat beragam hambatan, maupun bermacam solusi yang dihasilkan oleh mereka untuk mengatasinya (sampah)," ungkap Monica Oudang.

Baca juga: Pengelolaan Sampah di Kawasan Destinasi Wisata Bahari Turut Jadi Perhatian Kemenparekraf

Menurutnya, untuk menyelesaikan masalah yang kompleks terhadap sampah, maka dibutuhkan beberapa komponen yang sangat penting.

Pertama, kata dia, perubahan pola pikir dan perilaku di masyarakat. Kemudian, gabungan kekuatan pendekatan ke masyarakat dan teknologi, guna memudahkan dan mempercepat penyelesaiannya.

Selanjutnya, yang ketiga, ownership atau kepemilikan di level masyarakat dan pemerintah lokal. Di mana hal ini agar solusi bisa dijalankan jangka panjang, dan bisa dikembangkan. Oleh karena itu, solusi yang dihasilkan ini bukan hanya pendek, tetapi dapat menjadi solusi jangka panjang dan tidak hanya dihasilkan oleh satu organisasi saja.

"Kami berusaha menciptakan solusi berbasis ekosistem, di mana inovasi itu lahir dari kolaborasi antar sektor untuk menyelesaikan masalah secara sistemik," bebernya.

Lebih lanjut, dia mengatakan jika terdapat tiga hal untuk menyelesaikan masalah tersebut, yakni bagaimana pihaknya bersatu, bisa berkumpul dengan kekuatan dari pihak yang memiliki peran dan keahlian berbeda.

"Kedua, adalah tingkatan bagaimana melebur, membangun serta kolaborasi yang bermakna. Dimulai dari mendorong pengembangan solusi yang transformatif," lanjut dia.

Dan yang terakhir, skill up. Di sini, bagaimana bisa berkembang melalui pilot project dengan ciri-ciri yang terlibat untuk mendapatkan pendanaan, serta mewujudkan ide menjadi dampak yang nyata.

"Kami mengembangkan apa yang kami lakukan sebelumnya. kali ini kami berfokus untuk menyelesaikan permasalahan sampah melalui penerapan ekonomi circular di kawasan pariwisata nasional," papar Monica.

Pada kesempatan yang sama, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo menyampaikan bahwa Kemenparekraf telah diamanati empat tugas di dalamnya. Pertama, harus menyusun SOP. Kedua, implementasi sop. Ketiga, pembentukan unit pengelolaan sampah.

Dan yang keempat, pemberian reward serta punishment kepada pemerintah daerah pengelola masyarakat atas akan pengelolaan sampah di kawasan destinasi wisata bahari.

Pada 2020, Kemenparekraf juga telah mengeluarkan Permen Parekraf nomor 5 tahun 2020, tentang pedoman pengelolaan sampah plastik di destinasi wisata bahari, serta dilengkapi dengan teknis SOP-nya dan aturan lainnya.

Baca juga: MNC Peduli Gelar Kegiatan Donor Darah, Jadi Ajang Aksi Kemanusiaan para Karyawan

"Kami lanjutkan lagi dengan berbagai program pendampingan, SOP pengelolaan sampah plastik lintas kementerian dan lembaga. Serta dengan seluruh pemangku kepentingan di beberapa destinasi wisata bahari, di 6 titik di daerah Bali, Bajo dan Toba," papar Angela, yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Digital dan Ekonomi Kreatif Partai Perindo.