Asosiasi Tembakau Nilai Pasal 156 RUU Kesehatan Lemahkan IHT
Selasa, 04 Juli 2023 - 06:50 WIB
loading...
A
A
A
Cukup beralasan memang jika RUU Kesehatan sangat diskriminatif dan eksesif terhadap ekosistem pertembakau. Terkait pasal dalam draft yang beredar, dengan diaturnya produk kemasan tembakau maka IHT perlahan akan dimatikan yang berujung pada matinya mata pencaharian petani tembakau, dipertegas lewat upaya penyamarataan tembakau dengan narkotika.
Baca Juga: Cara Menurunkan Kolesterol dalam Semalam, Cukup Lakukan 8 Langkah Ini
Terkait hal tersebut, penolakan keras juga datang dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) yang melihat aturan ini sebagai bentuk kezaliman pemerintah. Di mana sejumlah pasal tembakau dalam RUU Kesehatan sangat diskriminatif terlihat dari wacana pengusul yang juga ingin menekan pergerakan petani tembakau.
“Pengusul tidak ingin tembakau ada di Indonesia sehingga kesannya ada monopoli. Bukan tidak mungkin kedepannya petani bisa ditangkap apabila menanam tembakau. Pembeli pun juga akan memilih bahan lain karena takut dikenai pasal,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan APTI Agus Pamudji
Agus pun meminta agar pemerintah tidak mematikan sektor ekonomi tembakau karena saat pasal ini disahkan kemungkinan produk tembakau hilang yang juga diikuti hilangnya rokok tembakau. “Ini adalah pasal yang begitu jahat dan undang-undang yang cacat karena dari rancangan hingga ke tahap pengesahan hanya disosialisasikan lewat media,” ungkap Agus.
Hal senada disampaikan Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi yang menjelaskan di pasal tembakau tersebut Kemenkes akan memiliki kewenangan dalam mengatur standarisasi kemasan produk tembakau yang dapat menimbulkan disharmonisasi antar kementerian.
“Jangan sampai kebijakan ini dinyatakan cacat formil setelah disahkan karena dalam proses pembentukan tidak melibatkan partisipasi publik yang maksimal sebagai salah satu syarat pembentukan undang-undang yang baik," ujar Agus.
"Kami harap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang adil dan berimbang serta mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial terhadap seluruh rantai pasok IHT," tandasnya.
Baca Juga: Cara Menurunkan Kolesterol dalam Semalam, Cukup Lakukan 8 Langkah Ini
Terkait hal tersebut, penolakan keras juga datang dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) yang melihat aturan ini sebagai bentuk kezaliman pemerintah. Di mana sejumlah pasal tembakau dalam RUU Kesehatan sangat diskriminatif terlihat dari wacana pengusul yang juga ingin menekan pergerakan petani tembakau.
“Pengusul tidak ingin tembakau ada di Indonesia sehingga kesannya ada monopoli. Bukan tidak mungkin kedepannya petani bisa ditangkap apabila menanam tembakau. Pembeli pun juga akan memilih bahan lain karena takut dikenai pasal,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan APTI Agus Pamudji
Agus pun meminta agar pemerintah tidak mematikan sektor ekonomi tembakau karena saat pasal ini disahkan kemungkinan produk tembakau hilang yang juga diikuti hilangnya rokok tembakau. “Ini adalah pasal yang begitu jahat dan undang-undang yang cacat karena dari rancangan hingga ke tahap pengesahan hanya disosialisasikan lewat media,” ungkap Agus.
Hal senada disampaikan Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi yang menjelaskan di pasal tembakau tersebut Kemenkes akan memiliki kewenangan dalam mengatur standarisasi kemasan produk tembakau yang dapat menimbulkan disharmonisasi antar kementerian.
“Jangan sampai kebijakan ini dinyatakan cacat formil setelah disahkan karena dalam proses pembentukan tidak melibatkan partisipasi publik yang maksimal sebagai salah satu syarat pembentukan undang-undang yang baik," ujar Agus.
"Kami harap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang adil dan berimbang serta mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial terhadap seluruh rantai pasok IHT," tandasnya.
(dra)
Lihat Juga :
