Girry Pratama Pesimis Pemerintah Mampu Berantas Oknum Pembajakan Film di Indonesia, Ini Alasannya

JAKARTA - Sebagai pelaku industri kreatif yang berkecimpung sejak 2014, Girry Pratama mengaku pesimis padaketegasan pemerintah memberantas oknum pembajakan film di Tanah Air.

Sutradara, produser, sekaligus caleg DPR RI Dapil Jawa Barat II Partai Perindo itu beralasan, pembahasan tentang pembajakan film memang telah dilakukan bersama dengan pemerintah. Sayang, pembahasan itu tak membuahkan hasil memuaskan bagi insan bergerak di industri perfilman.

"Kayaknya susah karena pernah dibahas juga waktu dulu, tetapi nggak digubris juga," kata Girry Pratama dalam Podcast Aksi Nyata di kanal YouTube Partai Perindo, Jumat (15/12/2023).

"Mungkin digubris, cuma nggak bisa gitu. Jangankan sekelas Indonesia, film Avengers aja udah ada," sambungnya.

Menurut Girry, pemerintah seharusnya menambahkan satu divisi lagi, terutama untuk mengurus masalah pembajakan film di Tanah Air. Karena semakin ke sini, pembajakan film semakin tak terkendali.

"Kalau menurut saya harus ada divisi. Jadi pemerintah harus keluarin satu divisi lagi," saran Girry, menambahkan.

Kendati demikian, Girry juga tak menampik kalau pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara tegas telah memblokir situs-situs pornografi.

Tetapi, sebagai pelaku industri ekonomi kreatif, Girry juga mengatakan, persoalan pembajakan itu kembali kepada masyarakat. Meskipun fenomena tersebut sangat berdampak luas bagi mereka yang bergerak di industri perfilman.

"Sekarang kalau buka ada situs aneh-aneh sudah diblok, harus buka pakai VPN. Sebenarnya solusinya kalau telegram juga bisa, karena film dibajak mereka pakai link, tetapi kembali lagi ke masyarakat Indonesia," beber Girry.

"Kalau saya jual tetapi nggak ada yang beli susah, makanya masih banyak peminat yang suka nonton bajakan. Tetapi beda-beda tipis, mereka beli bajakan kaset Rp7 ribu, ke bioskop Rp15 ribu atau Rp25 ribu," pungkasnya.