Wamenparekraf Dorong Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Wisata di Sidoarjo

SIDOARJO - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo mendorong peningkatan dan penguatan kualitas tata kelola destinasi wisata serta produk ekonomi kreatif (ekraf) di Sidoarjo, Jawa Timur.

Angela mengatakan, tata kelola destinasi wisata dan ekonomi kreatif diperlukan dalam meningkatkan daya saing destinasi pariwisata dan produk dari daerah tersebut.

“Banyak sekali pertanyaan dari para pelaku UMKM terkait bagaimana meningkatkan kualitas usaha mereka, bagaimana bisa naik kelas, bagaimana agar usaha bisa berkelanjutkan," kata Angela saat Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Produk Ekraf Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo pada Mingu, 11 Februari 2024.

"Saya rasa itu semua dimulai dari tata kelola yang baik. Tentunya itu juga harus tahu seperti apa situasi di lapangan, karena pasti berbeda-beda, maka kita harus berkolaborasi," sambungnya.





Dalam hal ini Angela memberikan contoh kondisi pelaku pengrajin tas kulit di Tanggulangin yang dia tinjau sebelum hadir dalam acara tersebut.

Angela mengisahkan, pengrajin kulit di Tanggulangin sempat berjaya di era 1990-an. Namun kini kondisinya mulai redup. Sehingga menurutnya perlu didorong dengan penguatan tata kelola usaha agar lebih baik.

“Bagaimana Tanggulangin ini bisa menjadi destinasi pariwisata lagi ke depannya dan pusat ekonomi kreatif, pengrajin-pengrajin harus ada regenerasi. Tadi saya lihat juga peralatan-peralatannya juga harus lebih bersaing. Jadi ini bicara tata kelola, maka saat mendapatkan pemasukan dari koperasi, pemasukan ini untuk meningkatkan apa?" jelasnya.

"Nah ini kan tata kelola di sana. Itulah kenapa kita harus betul-betul bekerja sama untuk mengetahui apa yang dibutuhkan. Tata kelola seperti apa yang dibutuhkan agar lebih spesifik dari masing masing pelaku ekraf,” langsung.



Di sisi lain, Angela berharap digelarnya bimbingan ini dapat menampung aspirasi selain juga menyamakan pola pikir dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku parekraf. Sehingga nantinya pemerintah dapat menghadirkan program yang tepat sasaran dan tepat manfaat.