Podcast dengan RCTI, Deddy Corbuzier: Content Creator Dilindungi, Tanggung Jawab di OTT
Minggu, 30 Agustus 2020 - 20:08 WIB
loading...
Deddy Corbuzier menyelenggarakan podcast membahas uji materi UU Penyiaran oleh RCTI. Foto/YouTube Deddy Corbuzier
A
A
A
JAKARTA - RCTI mengajukan permohonan uji materi (judicial review) UU Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi. Uji materi itu ditujukan guna mengatur korporasi Over the Top (OTT), tak ada sama sekali terkait dengan kebebasan ekspresi content creator.
"Permohonan kita itu kalau dibaca benar-benar, bisa di-download terbuka, itu ditujukan ke OTT, yaitu korporasi yang menyalurkan kontennya lewat internet," kata Corporate Legal Director MNC Group Christophorus Taufik pada Minggu (30/8).
Adapun content creator adalah pengisi konten dari korporasi tersebut yang tidak disebutkan dalam pengajuan uji materi UU Penyiaran. Subyek UU Penyiaran adalah institusi, bukan individu. (Baca Juga: Redam Kemarahan Kreator Konten, Deddy Corbuzier Dapat Pencerahan dari RCTI)
Justru, lanjut Christophorus, bila permohonan tersebut dikabulkan akan melindungi content creator dari ancaman UU ITE.
"Dunia penyiaran yang dipayungi UU Penyiaran, bila ada kesalahan atau ada yang tidak suka dengan siaran, masyakarat bisa mengadu ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Ada wadahnya, ada teguran dulu, bisa diperbaiki, sehingga tidak langsung dipidanakan," beber Christophorus.
Di dunia penyiaran, lanjutnya, ada sederet teguran oleh KPI. Di OTT, tidak ada teguran, tapi yang dipenjara banyak.
Penafsiran penonton yang berbeda-beda bisa berujung pada pelaporan yang dapat menggiring konten ke penjara, karena tidak ada saluran pengaduan.
"Sekarang pilihan (bagi yang tidak suka dengan content creator ) cuma dua, ke polisi atau pidana, atau diblokir," kata Christophorus.
Uji materi UU Penyiaran ke MK, lanjut Christophorus, ditujukan agar korporasi penyiaran berbasis internet mengikuti aturan di UU Penyiaran.
Sementara itu, Direktur Programming dan Akuisisi RCTI Dini Putri mengatakan, bila permohonan dikabulkan, maka ketika ada kesalahan, yang ditegur bukan content creator melainkan korporasinya.
"Sama halnya dengan di televisi, bila ada kesalahan di dalam konten, bukan content creator atau artis yang ditegur, tapi televisinya. Meski misalnya ada improvisasi artis di sana," ungkapnya.
Dini memaparkan, isu bersiaran live harus minta izin, sama sekali tidak benar. Semua pihak bebas bersiaran live seperti biasanya.
"Kita bicara korporasinya, bukan content creator," tegas Dini.
Mendengar penjelasan tersebut, Deddy Corbuzier mengatakan, berarti bila UU Penyiaran dikabulkan, bukan membatasi orang untuk bersiaran, tapi justru melindungi pembuat konten. (Baca Juga: RCTI Godok Rencana Program Awarding Khusus Kreator Konten )
"Jadi, yang diminta, OTT atau korporasi, bukan content creator . Content creator bebas mau ngapain aja. Tapi, kalau ada sesuatu (yang dinilai melanggar), yang bertanggung jawab korporasinya, karena selama ini korporasi tidak pernah bertanggung jawab, sedangkan TV sebagai media penyiaran biasanya terkena," kata Deddy.
Jadi, bila hal ini disetujui MK, lanjutnya, content creator lebih aman. Tinggal tugas OTT dan content creator menyusun aturannya bersama pemerintah.
"Permohonan kita itu kalau dibaca benar-benar, bisa di-download terbuka, itu ditujukan ke OTT, yaitu korporasi yang menyalurkan kontennya lewat internet," kata Corporate Legal Director MNC Group Christophorus Taufik pada Minggu (30/8).
Adapun content creator adalah pengisi konten dari korporasi tersebut yang tidak disebutkan dalam pengajuan uji materi UU Penyiaran. Subyek UU Penyiaran adalah institusi, bukan individu. (Baca Juga: Redam Kemarahan Kreator Konten, Deddy Corbuzier Dapat Pencerahan dari RCTI)
Justru, lanjut Christophorus, bila permohonan tersebut dikabulkan akan melindungi content creator dari ancaman UU ITE.
"Dunia penyiaran yang dipayungi UU Penyiaran, bila ada kesalahan atau ada yang tidak suka dengan siaran, masyakarat bisa mengadu ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Ada wadahnya, ada teguran dulu, bisa diperbaiki, sehingga tidak langsung dipidanakan," beber Christophorus.
Di dunia penyiaran, lanjutnya, ada sederet teguran oleh KPI. Di OTT, tidak ada teguran, tapi yang dipenjara banyak.
Penafsiran penonton yang berbeda-beda bisa berujung pada pelaporan yang dapat menggiring konten ke penjara, karena tidak ada saluran pengaduan.
"Sekarang pilihan (bagi yang tidak suka dengan content creator ) cuma dua, ke polisi atau pidana, atau diblokir," kata Christophorus.
Uji materi UU Penyiaran ke MK, lanjut Christophorus, ditujukan agar korporasi penyiaran berbasis internet mengikuti aturan di UU Penyiaran.
Sementara itu, Direktur Programming dan Akuisisi RCTI Dini Putri mengatakan, bila permohonan dikabulkan, maka ketika ada kesalahan, yang ditegur bukan content creator melainkan korporasinya.
"Sama halnya dengan di televisi, bila ada kesalahan di dalam konten, bukan content creator atau artis yang ditegur, tapi televisinya. Meski misalnya ada improvisasi artis di sana," ungkapnya.
Dini memaparkan, isu bersiaran live harus minta izin, sama sekali tidak benar. Semua pihak bebas bersiaran live seperti biasanya.
"Kita bicara korporasinya, bukan content creator," tegas Dini.
Mendengar penjelasan tersebut, Deddy Corbuzier mengatakan, berarti bila UU Penyiaran dikabulkan, bukan membatasi orang untuk bersiaran, tapi justru melindungi pembuat konten. (Baca Juga: RCTI Godok Rencana Program Awarding Khusus Kreator Konten )
"Jadi, yang diminta, OTT atau korporasi, bukan content creator . Content creator bebas mau ngapain aja. Tapi, kalau ada sesuatu (yang dinilai melanggar), yang bertanggung jawab korporasinya, karena selama ini korporasi tidak pernah bertanggung jawab, sedangkan TV sebagai media penyiaran biasanya terkena," kata Deddy.
Jadi, bila hal ini disetujui MK, lanjutnya, content creator lebih aman. Tinggal tugas OTT dan content creator menyusun aturannya bersama pemerintah.
(tsa)
Lihat Juga :
