Kontroversi Ibu Negara Korea Selatan, Diungkap lewat Film Dokumenter First Lady
loading...
Film dokumenter First Lady hadir di tengah pemakzulan Presiden Korea Selatan. Foto/ allkpop
A
A
A
JAKARTA – Film dokumenter First Lady hadir di tengah pemakzulan terhadap presiden Korea Selatan yang tengah bergejolak.
Film produksi Kino Films yang dijadwalkan masuk bioskop pada 12 Desember 2024 ini mengungkap berbagai isu kontroversial Kim Keon Hee, istri Presiden Yoon Suk Yeol yang disinyalir telah menyalahgunakan kekuasaan.
Netizen Korea Selatan menyambut positif dan antusias dengan apa yang diungkapkan dalam film ‘First Lady’. Namun, film yang ingin ditayangkan di depan Majelis Nasional dibatalkan.
“Sekretariat Majelis Nasional memberi tahu kami, bahwa mereka tidak akan mengizinkan pemutaran ‘First Lady’ di Majelis Nasional,” kata Kim Jun Hyuk, anggota parlemen dari Partai Demokrat.
“Saya memahami, bahwa Partai Kekuatan Rakyat menentang keras pemutaran film tersebut selama proses peninjauan reservasi tempat, yang mengarah pada ketidaksetujuannya,” ujar dia lagi.
Namun, Majelis Nasional mengeluarkan resolusi yang menuntut pengakhiran darurat militer pada 4 Desember 2024.
Selanjutnya, Majelis Nasional melangsungkan pemungutan suara untuk mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon pada 7 Desember 2024. Mosi tersebut gagal, setelah anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat memilih meninggalkan sidang pleno. Sebagai tanggapan, partai-partai oposisi mengumumkan rencana untuk mengajukan mosi pemakzulan kedua
Dalam konteks ini, perilisan First Lady membawa dampak yang lebih besar, karena film ini semakin mempertegas isu-isu yang melibatkan kekuasaan pribadi Kim Keon Hee, yang diduga telah disalahgunakan.
Diharapkan First Lady dapat menjadi bahan perbincangan yang hangat di Korea Selatan dan di luar negeri.
Film produksi Kino Films yang dijadwalkan masuk bioskop pada 12 Desember 2024 ini mengungkap berbagai isu kontroversial Kim Keon Hee, istri Presiden Yoon Suk Yeol yang disinyalir telah menyalahgunakan kekuasaan.
Netizen Korea Selatan menyambut positif dan antusias dengan apa yang diungkapkan dalam film ‘First Lady’. Namun, film yang ingin ditayangkan di depan Majelis Nasional dibatalkan.
“Sekretariat Majelis Nasional memberi tahu kami, bahwa mereka tidak akan mengizinkan pemutaran ‘First Lady’ di Majelis Nasional,” kata Kim Jun Hyuk, anggota parlemen dari Partai Demokrat.
“Saya memahami, bahwa Partai Kekuatan Rakyat menentang keras pemutaran film tersebut selama proses peninjauan reservasi tempat, yang mengarah pada ketidaksetujuannya,” ujar dia lagi.
Perilisan First Lady di Tengah Ancaman Pemakzulan
Kehadiran film First Lady semakin relevan mengingat ketegangan politik yang memuncak di Korea Selatan. Pasalnya, Presiden Yoon tengah menghadapi ancaman pemakzulan usai keputusan darurat militer yang dikeluarkannya pada 3 Desember 2024.Namun, Majelis Nasional mengeluarkan resolusi yang menuntut pengakhiran darurat militer pada 4 Desember 2024.
Selanjutnya, Majelis Nasional melangsungkan pemungutan suara untuk mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon pada 7 Desember 2024. Mosi tersebut gagal, setelah anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat memilih meninggalkan sidang pleno. Sebagai tanggapan, partai-partai oposisi mengumumkan rencana untuk mengajukan mosi pemakzulan kedua
Dalam konteks ini, perilisan First Lady membawa dampak yang lebih besar, karena film ini semakin mempertegas isu-isu yang melibatkan kekuasaan pribadi Kim Keon Hee, yang diduga telah disalahgunakan.
Diharapkan First Lady dapat menjadi bahan perbincangan yang hangat di Korea Selatan dan di luar negeri.
Kontroversi Kim Keon Hee
Sebagai informasi, film ini akan menampilkan penampilan dari beberapa tokoh, terkait dengan kontroversi masa lalu yang melibatkan Kim Keon Hee. Termasuk di antaranya adalah Pendeta Choi Jae Young, yang menghadiahkan sebuah tas Dior.Lihat Juga :
