KDRT Tak Terbukti di Sidang Cerai, Paula Verhoeven Tetap Laporkan Baim Wong ke Komnas Perempuan
Senin, 12 Mei 2025 - 17:00 WIB
loading...
Paula Verhoeven, melalui kuasa hukumnya Siti Aminah, menyatakan bahwa dugaan KDRT yang dituduhkan kepada Baim Wong, tidak terbukti dalam proses sidang. Foto/Instagram Paula Verhoeven
A
A
A
JAKARTA - Paula Verhoeven , melalui kuasa hukumnya Siti Aminah, menyatakan bahwa dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dituduhkan kepada mantan suaminya, Baim Wong, tidak terbukti dalam proses sidang perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Meski begitu, pihak Paula Verhoeven tetap melanjutkan langkah untuk melaporkan Baim Wong atas dugaan KDRT ke Komnas Perempuan.
“Komnas Perempuan itu salah satu fungsinya adalah melakukan pendokumentasian dan penelusuran fakta tentang hak perempuan. Jadi memang tidak melulu itu konteks hukum pidana," kata Siti di Cikini, Jakarta Pusat, belum lama ini.
Menurut Siti, Paula mengaku mengalami keempat bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, psikis, serta dugaan eksploitasi ekonomi. Meski tidak bisa dibuktikan secara hukum di pengadilan agama, laporan tersebut tetap diterima oleh Komnas Perempuan sebagai bahan kajian dan masukan untuk edukasi publik serta penyusunan kebijakan.
Baca Juga: Baim Wong Sentil Paula Verhoeven usai Dilaporkan soal KDRT ke Komnas Perempuan
![KDRT Tak Terbukti di Sidang Cerai, Paula Verhoeven Tetap Laporkan Baim Wong ke Komnas Perempuan]()
Foto/Instagram Paula Verhoeven
"Dan memang kami menyampaikan berdasarkan pengalaman. Keempat bentuk kekerasan itu ada dialami oleh Ibu Paula dan ini akan menjadi catatan bagi Komnas Perempuan untuk melakukan pendidikan publik maupun untuk perubahan kebijakan," jelasnya.
"Misalkan contohnya eksploitasi ekonomi, itu kemungkinan yang luas ya. Misalnya apa sih yang dialami, oh ternyata yang dialami misalkan eksploitasi ekonomi itu tidak mendapatkan pembagian hasil pekerjaan. Padahal sama-sama bekerja. Nah dalam konteks hak asasi manusia itu masuk tuh, makanya itu dicatat," lanjutnya.
Siti juga menegaskan bahwa Komnas Perempuan bukan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, melainkan institusi nasional yang memberikan rekomendasi dan pertimbangan berdasarkan laporan yang diterima.
"Jadi Komnas Perempuan itu tidak berfungsi sebagai projustisia. Dia lembaga nasional. Dan fungsinya adalah memberikan saran dan pertimbangan. Bukan projustisia seperti kepolisian atau apa," ujarnya.
Baca Juga: Paula Verhoeven Ajukan Banding atas Putusan Cerai dengan Baim Wong
Terkait tidak terbuktinya KDRT dalam sidang cerai Paula dan Baim, Siti menyebut hal itu bukan persoalan utama.
Di sisi lain, Paula berharap pengalamannya ini bisa menjadi perhatian publik dan mendorong perlindungan lebih baik bagi perempuan dalam hubungan rumah tangga.
"KDRT itu memang tidak dibuktikan di Pengadilan Agama. Tapi dibuktikan di Pengadilan Negeri, peradilan umum. Ibu Paula menyampaikan KDRT yang ia alami di Pengadilan Agama itu agar hakim mempertimbangkan bahwa ia mengalami," ungkapnya.
"Bukan konteks terbukti atau tidak, ia mengalami. Dan itulah yang harus dianalisa oleh hakim terkait pengambilan keputusan," tandasnya.
Baca Juga: Paula Verhoeven Ajukan Banding Putusan Cerai, Baim Wong Siap Ambil Langkah Hukum Balik
Meski begitu, pihak Paula Verhoeven tetap melanjutkan langkah untuk melaporkan Baim Wong atas dugaan KDRT ke Komnas Perempuan.
“Komnas Perempuan itu salah satu fungsinya adalah melakukan pendokumentasian dan penelusuran fakta tentang hak perempuan. Jadi memang tidak melulu itu konteks hukum pidana," kata Siti di Cikini, Jakarta Pusat, belum lama ini.
Menurut Siti, Paula mengaku mengalami keempat bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, psikis, serta dugaan eksploitasi ekonomi. Meski tidak bisa dibuktikan secara hukum di pengadilan agama, laporan tersebut tetap diterima oleh Komnas Perempuan sebagai bahan kajian dan masukan untuk edukasi publik serta penyusunan kebijakan.
Baca Juga: Baim Wong Sentil Paula Verhoeven usai Dilaporkan soal KDRT ke Komnas Perempuan
Foto/Instagram Paula Verhoeven
"Dan memang kami menyampaikan berdasarkan pengalaman. Keempat bentuk kekerasan itu ada dialami oleh Ibu Paula dan ini akan menjadi catatan bagi Komnas Perempuan untuk melakukan pendidikan publik maupun untuk perubahan kebijakan," jelasnya.
"Misalkan contohnya eksploitasi ekonomi, itu kemungkinan yang luas ya. Misalnya apa sih yang dialami, oh ternyata yang dialami misalkan eksploitasi ekonomi itu tidak mendapatkan pembagian hasil pekerjaan. Padahal sama-sama bekerja. Nah dalam konteks hak asasi manusia itu masuk tuh, makanya itu dicatat," lanjutnya.
Siti juga menegaskan bahwa Komnas Perempuan bukan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, melainkan institusi nasional yang memberikan rekomendasi dan pertimbangan berdasarkan laporan yang diterima.
"Jadi Komnas Perempuan itu tidak berfungsi sebagai projustisia. Dia lembaga nasional. Dan fungsinya adalah memberikan saran dan pertimbangan. Bukan projustisia seperti kepolisian atau apa," ujarnya.
Baca Juga: Paula Verhoeven Ajukan Banding atas Putusan Cerai dengan Baim Wong
Terkait tidak terbuktinya KDRT dalam sidang cerai Paula dan Baim, Siti menyebut hal itu bukan persoalan utama.
Di sisi lain, Paula berharap pengalamannya ini bisa menjadi perhatian publik dan mendorong perlindungan lebih baik bagi perempuan dalam hubungan rumah tangga.
"KDRT itu memang tidak dibuktikan di Pengadilan Agama. Tapi dibuktikan di Pengadilan Negeri, peradilan umum. Ibu Paula menyampaikan KDRT yang ia alami di Pengadilan Agama itu agar hakim mempertimbangkan bahwa ia mengalami," ungkapnya.
"Bukan konteks terbukti atau tidak, ia mengalami. Dan itulah yang harus dianalisa oleh hakim terkait pengambilan keputusan," tandasnya.
Baca Juga: Paula Verhoeven Ajukan Banding Putusan Cerai, Baim Wong Siap Ambil Langkah Hukum Balik
(dra)
Lihat Juga :
