Kemenkum Lantik 10 Komisioner LMKN 2025-2028, Termasuk Marcell Siahaan dan Makki Ungu
Jum'at, 08 Agustus 2025 - 19:00 WIB
loading...
Pemerintah melalui Kementerian Hukum (Kemenkum) secara resmi melantik 10 Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode 2025–2028. Foto/Ravie Mulia Wardani
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Hukum (Kemenkum) secara resmi melantik 10 Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode 2025–2028, Jumat (8/8/2025). Beberapa nama populer dari industri musik Tanah Air turut masuk dalam jajaran, di antaranya Marcell Siahaan dan Makki Omar Parikesit (Makki Ungu).
Prosesi pelantikan berlangsung di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum di Jakarta. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan para komisioner yang baru.
Dalam sambutannya, Dirjen Kekayaan Intelektual Ir. Razilu menyampaikan sejumlah pesan penting kepada jajaran LMKN terpilih. Ia menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan hak cipta dan hak terkait di Indonesia.
"Setiap rupiah yang ditarik dan didistribusikan harus dapat dipertanggungjawabkan. Sistem harus terbuka, adil, dan berpihak pada pemilik hak. Era digital tidak memberi ruang bagi ketertutupan," kata Razilu di Kantor DJKI, Jakarta, Jumat (8/8/2025).
Baca Juga: Piyu Umumkan AKSI Segera Gugat LMKN, Pertanyakan Kewenangan dan Kinerja Royalti
![Kemenkum Lantik 10 Komisioner LMKN 2025-2028, Termasuk Marcell Siahaan dan Makki Ungu]()
Foto/Ravie Mulia Wardani
LMKN juga diminta fokus pada penyusunan pedoman tarif royalti yang lebih adil, mempercepat proses distribusi bagi pemilik hak, memperkuat database karya dan lisensi, serta menjalin kolaborasi aktif dengan LMKN dan pelaku industri.
Pelantikan ini juga menjadi bagian dari implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkum) No. 27 Tahun 2025, yang membawa sejumlah pembaruan penting dalam pengelolaan hak cipta di Indonesia. Salah satu poin penting adalah komposisi Komisioner LMKN yang kini berasal dari berbagai latar belakang, yakni pemerintah, ahli hukum, dan perwakilan LMKN.
Peraturan ini juga menetapkan penurunan batas biaya operasional LMKN dari sebelumnya 20 persen menjadi hanya 8 persen, serta memperjelas klasifikasi layanan publik komersial dalam format analog maupun digital. Selain itu, Permenkum ini memperketat persyaratan pendirian LMK dan mengatur mekanisme pengawasan, perpanjangan izin, serta pencabutan izin bagi LMK.
Berikut 10 nama yang dilantik sebagai Komisioner LMKN periode 2025–2028, terbagi dalam dua kelompok:
Baca Juga: Kunto Aji Sindir LMKN, Bandingkan dengan Panitia Kurban yang Sudah Digitalisasi Pembagian Daging
1. Andi Muhanan Tambolututu
2. M. Noor Korompot
3. Dedy Kurniadi
4. Makki Omar Parikesit
5. Aji M. Mirza Ferdinand
1. Wiliam
2. Ahmad Ali Fahmi
3. Suyud Margono
4. Jusak Irwan Setiono
5. Marcell Siahaan
Baca Juga: Pernyataan Sikap LMKN Terkait Tata Kelola Lagu: Bayar Royalti Tak Bikin Bangkrut
Prosesi pelantikan berlangsung di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum di Jakarta. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan para komisioner yang baru.
Harapan untuk LMKN Baru
Dalam sambutannya, Dirjen Kekayaan Intelektual Ir. Razilu menyampaikan sejumlah pesan penting kepada jajaran LMKN terpilih. Ia menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan hak cipta dan hak terkait di Indonesia.
"Setiap rupiah yang ditarik dan didistribusikan harus dapat dipertanggungjawabkan. Sistem harus terbuka, adil, dan berpihak pada pemilik hak. Era digital tidak memberi ruang bagi ketertutupan," kata Razilu di Kantor DJKI, Jakarta, Jumat (8/8/2025).
Baca Juga: Piyu Umumkan AKSI Segera Gugat LMKN, Pertanyakan Kewenangan dan Kinerja Royalti
Foto/Ravie Mulia Wardani
LMKN juga diminta fokus pada penyusunan pedoman tarif royalti yang lebih adil, mempercepat proses distribusi bagi pemilik hak, memperkuat database karya dan lisensi, serta menjalin kolaborasi aktif dengan LMKN dan pelaku industri.
Komposisi dan Aturan Baru dalam Permenkum 27/2025
Pelantikan ini juga menjadi bagian dari implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkum) No. 27 Tahun 2025, yang membawa sejumlah pembaruan penting dalam pengelolaan hak cipta di Indonesia. Salah satu poin penting adalah komposisi Komisioner LMKN yang kini berasal dari berbagai latar belakang, yakni pemerintah, ahli hukum, dan perwakilan LMKN.
Peraturan ini juga menetapkan penurunan batas biaya operasional LMKN dari sebelumnya 20 persen menjadi hanya 8 persen, serta memperjelas klasifikasi layanan publik komersial dalam format analog maupun digital. Selain itu, Permenkum ini memperketat persyaratan pendirian LMK dan mengatur mekanisme pengawasan, perpanjangan izin, serta pencabutan izin bagi LMK.
Daftar Komisioner LMKN 2025–2028
Berikut 10 nama yang dilantik sebagai Komisioner LMKN periode 2025–2028, terbagi dalam dua kelompok:
Baca Juga: Kunto Aji Sindir LMKN, Bandingkan dengan Panitia Kurban yang Sudah Digitalisasi Pembagian Daging
Komisioner LMKN Pencipta
1. Andi Muhanan Tambolututu
2. M. Noor Korompot
3. Dedy Kurniadi
4. Makki Omar Parikesit
5. Aji M. Mirza Ferdinand
Komisioner LMKN Pemilik Hak Terkait
1. Wiliam
2. Ahmad Ali Fahmi
3. Suyud Margono
4. Jusak Irwan Setiono
5. Marcell Siahaan
Baca Juga: Pernyataan Sikap LMKN Terkait Tata Kelola Lagu: Bayar Royalti Tak Bikin Bangkrut
(dra)
Lihat Juga :
