Masa Depan Sehat Indonesia: Merumuskan Ideologi Kesehatan yang Adil dan Partisipatif

JAKARTA - Sebuah inisiatif penting dalam arah pembangunan kesehatannasional hadir hari ini, dimana Indonesia Health Development Center (IHDC) resmi merilis laporan publik hasil kajian berjudul “Reinterpretasi Ideologi Kesehatan Indonesia: IHDC Model 2025”, sebuah gagasan strategis yang ingin membangun lewat kemitraan agar sistem kesehatan Indonesia dapat mencapai tujuan utamanya yaitu keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan partisipasi publik.

Kajian Ideologi Kesehatan ini diluncurkan langsung oleh Prof. Nila F. Moeloek, inisiator dan Ketua Dewan Pembina IHDC yang juga Menteri Kesehatan RI 2014-2019 dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah, akademisi lintas disiplin, media, organisasi profesi kesehatan, hingga komunitas masyarakat.

“Kesehatan adalah soal ideologi, bukan sekadar urusan teknis atau statistik. Kita harus bersama bergandengan tangan membangun sistema kesehatan dengan fondasi nilai keadilan. Falsafah Pancasila harus hadir nyata dalam Ideologi Kesehatan yang mmewarnai seluruh kebijakan kesehatan kita termasuk dalam mengatasi tantangan globalisasi,” tegas Prof. Nila dalam sambutan dan penjelasan kontekstual tentang IHDC ini.

Menurut Prof. Nila Moeloek, kajian ini berangkat dari keinginan turut berkontribusi akan kondisi kesehatan Indonesia yang kian banyak tantangan dan permasalahan.

Dalam laporan publik ini, ketua tim peneliti ideologi kesehatan IHDC, Dr. Dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK coba memaparkan bahwa kajian mendalam dan panjang dari tim IHDC dengan keterlibatan berbagai pakar di bidangnya telah melahirkan enam dimensi utama ideologi kesehatan Indonesia, hasil sintesis dari brainstorming pakar, studi literatur, dan diskusi lintas sektor: pertama Kedaulatan yang mengutamakan kendali nasional atas sumber daya kesehatan.

Kedua Komunitas dan Solidaritas – memperkuat gotong royong kesehatan berbasis komunitas, Ketiga kesetaraan dalam menjawab ketimpangan layanan dan perlakuan terhadap kelompok rentan, perempuan, disabilitas, dan masyarakat adat.

Keempat Ekonomi dan Jaminan Pembiayaan dalam rangka memperjuangkan sistem pembiayaan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap kelompok tidak mampu.

Lalu kelima Pendidikan dan Promosi Kesehatan membangun gerakan literasi kesehatan sejak pendidikan dasar hingga komunitas dan keenam Tata Kelola mendorong birokrasi kesehatan yang transparan, partisipatif, dan responsif berbasis teknologi dan kepercayaan publik.

“Setiap dimensi ini disertai dengan indikator keberhasilan yang terukur, seperti roadmap kemandirian, rasio tenaga kesehatan di wilayah tertinggal, tingkatkepesertaan JKN, indeks literasikesehatan, dan sistem audit sosial digital layanan publik, dilengkapi dengan model pengukuran berbasis komunitas,” ujar Dr. Ray Wagiu Basrowi, dalam presentasi blueprint IHDC model.

Menariknya, seluruh dimensi ini tidak berdiri sendiri, melainkan diikat oleh roh utama: partisipasi rakyat. IHDC menyebut partisipasi bukan sekadar pelibatan formal dalam musrenbang, tetapi keterlibatan bermakna rakyat dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem kesehatan mereka sendiri.

“Tanpa partisipasi yang nyata dan kolektif, ideologi hanyalah slogan. Kita ingin rakyat merasamenjadi pemilik sistem kesehatan, bukan hanya pengguna yang pasrah,” ujar Nila Moeloek yang pernah menjadi Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Millenium Development Goals (MDG).

Laporan ini juga memperkuat argumen ilmiah dengan merujuk pada kajian filsafat sosial dan politik. Itu sebabnya, empat pakar kunci yang mewakili puluhan kontributor ahli dalam kajian Ideologi Kesehatan ini menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila disebut sebagai fondasi paling cocok bagi bangsa Indonesia dalam membangun sistem kesehatan berbasis keadilan substantif.

Guru besar antropologi Prof. Semiarto Aji Purwanto dan Pakar bidang hukum dan kebijakan kesehatan Djarot Dimas, SH, MH juga menyoroti pemikiran global yang menyatakan bahwa keadilan adalah “fairness”, yaitu keberpihakan kepada mereka yang paling rentan, bukan sekadar distribusi angka yang merata.

Sementara Guru besar dan ekonom kesehatan Prof Ascobat Gani dan jurnalis humaniora dan kesehatan Adhitya Ramadhan, SIP,menegaskan pentingnya prinsip partisipatori terutama secara kualitas agar komunitas dapat ikut berperan dalam membangun kesehatan secara ideologis dan berkelanjutan.

Dari sinilah IHDC menekankan bahwa kebijakan kesehatan yang baik bukanlah yang mengejar angka cakupan tertinggi, tetapi yang paling berpihak kepada mereka yang paling terpinggirkan.

IHDC mendorong agar hasil kajian ini diintegrasikan ke dalam dokumen-dokumen strategis pembangunan, termasuk pembangunan kesehatan, bahkan menjadi basis advokasi lintas sektor dan gerakan civil society.

Dalam sesi penutupan, IHDC menyerahkan Executive Summary Blueprint Ideologi Kesehatan IHDC Model 2025 secara simbolis kepada perwakilan pemerintah, akademisi, dan media.

IHDC juga berkomitmen untuk melanjutkan kajian ini melalui publikasi ilmiah, forum diskusi publik, serta kampanye edukasi kepada masyarakat.

Sebagai informasi, Indonesia Health Development Center (IHDC) adalah wadah pemikir nirlaba yang bergerak dalam riset, edukasi, dan advokasi sistem kesehatan berbasis nilai.

Didirikan oleh tokoh-tokoh lintas disiplin seperti Prof. Nila F. Moeloek, Dr. Ray Wagiu Basrowi, dan Dr. Levina Chandra Khoe, dr Kianti Darusma, dan Eriq Moeloek, IHDC telah memproduksi kajian penting terkait stunting, gangguan refraksi anak, dan hubungan gizi dengan kognisi anak sekolah.