Jamu Aman Bebas Bahan Kimia Obat Jadi Kunci Jaga Warisan Budaya Indonesia

JAKARTA - Tren hidup sehat membuat konsumsi produk herbal, termasuk jamu, semakin diminati masyarakat. Namun, di balik meningkatnya minat tersebut, peredaran jamu yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan.

Untuk meningkatkan kewaspadaan publik, Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Jawa Timur bersama Buleleng menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Menjamu Masa Depan dengan Jamu Aman Bebas BKO” dalam rangkaian Pekan Jamu Nasional 2026 di Banyuwangi, 5 Juni 2026.

Kegiatan ini menjadi ruang edukasi bagi masyarakat agar lebih cermat dalam memilih Obat Bahan Alam (OBA). Sebab, sejumlah produk masih menawarkan klaim “sembuh cepat” atau khasiat instan yang berisiko menyesatkan konsumen.

Padahal, jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang telah hidup selama ratusan tahun. Selain memiliki nilai kesehatan, jamu juga menyimpan potensi ekonomi besar dan menjadi bagian dari identitas bangsa. Karena itu, praktik pencampuran jamu dengan BKO tidak hanya membahayakan konsumen, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap jamu Indonesia.

Berdasarkan data BPOM, temuan OBA mengandung BKO meningkat dari 54 kasus pada 2023 menjadi 104 kasus pada 2024. Angkanya kembali melonjak menjadi 187 kasus pada 2025. Hingga Triwulan I 2026, masih ditemukan 33 kasus serupa.

Produk yang mengandung BKO umumnya dipasarkan dengan klaim hasil cepat atau “cespleng”. Klaim seperti ini kerap menarik perhatian konsumen, meski dapat menyimpan risiko kesehatan jika dikonsumsi tanpa pengawasan.

Yudi Noviandi, M.Sc., Tech., Apt, Kepala Balai Besar POM di Surabaya, menegaskan bahwa Pekan Jamu Nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat masa depan jamu Indonesia yang aman dan berdaya saing.

“Kami ingin memperkuat kolaborasi berbagai pihak untuk mendukung inovasi, pemasaran, dan pengembangan UMKM jamu agar semakin dekat dengan generasi muda serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” jelasnya.

BPOM menilai tingginya permintaan pasar menjadi salah satu faktor yang membuat produk mengandung BKO masih beredar. Karena itu, literasi konsumen perlu terus diperkuat agar masyarakat tidak mudah tergiur klaim instan.

Benny Hendrawan Prabowo, S.Farm., Apt., Kepala Balai POM di Jember, berharap Pekan Jamu Nasional dapat mendorong hadirnya lebih banyak produk jamu asli Indonesia yang bebas BKO.

“Jamu harus terus berkembang menjadi bagian dari gaya hidup modern sehingga generasi muda dapat mengonsumsinya dengan aman, nyaman, dan penuh keyakinan,” ujarnya.

Winanto, S.Si., Apt., M.Si., Kepala Balai POM di Kediri, juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, hingga media.

“Jamu bukan hanya produk kesehatan, tetapi juga warisan budaya bangsa yang harus kita jaga bersama dan dorong agar semakin berdaya saing hingga ke tingkat global,” ungkapnya.

Sementara itu, Rai Gunawan, S.Farm., Apt., Plt. Kepala Balai POM di Buleleng, menyebut edukasi mengenai jamu aman harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

“Edukasi harus terus digaungkan secara berkelanjutan agar masyarakat semakin memahami pentingnya memilih jamu yang aman dan tidak lagi memberikan ruang bagi peredaran produk yang mengandung BKO." Paparnya.

Aziz Jihaduddin, S.Farm., Apt., Kepala Loka POM di Kota Madiun, menambahkan bahwa masyarakat perlu menjadi konsumen yang lebih kritis sebelum membeli atau mengonsumsi produk obat bahan alam. “Masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa izin edar BPOM dan tidak mudah tergiur klaim instan, karena perlindungan terbaik dimulai dari keputusan yang tepat saat memilih produk,” kata dia.

Sebagai bentuk perlindungan diri, masyarakat diimbau menerapkan CEK KLIK sebelum membeli atau mengonsumsi produk obat bahan alam. CEK KLIK meliputi pemeriksaan Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa.

Masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi BPOM Mobile untuk memverifikasi izin edar produk serta mengecek daftar Public Warning BPOM agar terhindar dari produk yang terbukti mengandung BKO.

Melalui FGD ini, BPOM mengajak pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat memperkuat sinergi dalam memutus mata rantai peredaran jamu mengandung BKO. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, meningkatkan daya saing jamu nasional, dan memastikan jamu Indonesia tetap menjadi warisan budaya yang aman, bermutu, serta dipercaya generasi mendatang.

Komitmen terhadap jamu aman menjadi bagian penting dalam menjaga reputasi dan kepercayaan publik. Masa depan jamu Indonesia membutuhkan keterlibatan bersama dengan prinsip 100% Obat Bahan Alam dan 0% kompromi terhadap BKO.