K-Popers Melawan Omnibus Law di Twitter: Strategi Politik Lewat Fandom?
Senin, 12 Oktober 2020 - 21:15 WIB
loading...
Para pencinta K-pop sudah diakui sebagai basis penggemar yang militan, dan kini juga ikut berpartisipasi dalam isu-isu sosial politik. Foto/KCON USA, canvas8.com
A
A
A
JAKARTA - Apatis dengan urusan negara, lebih mencintai Korea daripada Indonesia, dan dianggap spam karena menutupi isu yang seharusnya trending, adalah segelintir stereotip buruk yang sempat tersemat pada K-Popers Indonesia.
Namun stereotip tersebut sepertinya mulai runtuh saat beberapa kali para penggemar K-Pop ikut bersuara dalam isu-isu sosial dan politik.
Misalnya baru-baru ini, banyak di antara para penggemar dunia hiburan Korea tersebut, khususnya di media sosial Twitter, ikut menyuarakan aspirasinya terkait penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).
Namun demikian, apakah hal ini dipandang sebagai strategi politik baru? (Baca Juga: Lagu Buruh Tani jadi Mars saat Demo Omnibus Law, Begini Asal-usulnya )
UU Omnibus Law dengan segala kontroversinya telah menambah daftar panjang kejadian bersejarah kehidupan demokrasi di Indonesia. Penolakan pengesahannya yang dilayangkan banyak masyarakat lintas kalangan dilakukan dengan berbagai cara.
![K-Popers Melawan Omnibus Law di Twitter: Strategi Politik Lewat Fandom?]()
Foto: Sindonews
Elemen-elemen masyarakat seperti buruh, aktivis lingkungan , dan mahasiswa di hampir seluruh wilayah di Indonesia turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya.
Selain cara tersebut, banyak masyarakat yang juga bersuara lewat media sosial. Hasilnya, penolakan UU Omnibus Law menjadi trending di berbagai media sosial selama beberapa hari terakhir, khususnya Twitter.
Twitter adalah media sosial yang berbasis microblog. Setiap pengguna bisa menulis blog/nge-tweet, tapidengan jumlah karakter yang terbatas. Penggunaannya yang sederhana, membuat pengguna aktifnya bisa nge-tweet puluhan bahkan ratusan kali dalam sehari.
Namun stereotip tersebut sepertinya mulai runtuh saat beberapa kali para penggemar K-Pop ikut bersuara dalam isu-isu sosial dan politik.
Misalnya baru-baru ini, banyak di antara para penggemar dunia hiburan Korea tersebut, khususnya di media sosial Twitter, ikut menyuarakan aspirasinya terkait penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).
Namun demikian, apakah hal ini dipandang sebagai strategi politik baru? (Baca Juga: Lagu Buruh Tani jadi Mars saat Demo Omnibus Law, Begini Asal-usulnya )
UU Omnibus Law dengan segala kontroversinya telah menambah daftar panjang kejadian bersejarah kehidupan demokrasi di Indonesia. Penolakan pengesahannya yang dilayangkan banyak masyarakat lintas kalangan dilakukan dengan berbagai cara.
Foto: Sindonews
Elemen-elemen masyarakat seperti buruh, aktivis lingkungan , dan mahasiswa di hampir seluruh wilayah di Indonesia turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya.
Selain cara tersebut, banyak masyarakat yang juga bersuara lewat media sosial. Hasilnya, penolakan UU Omnibus Law menjadi trending di berbagai media sosial selama beberapa hari terakhir, khususnya Twitter.
Twitter adalah media sosial yang berbasis microblog. Setiap pengguna bisa menulis blog/nge-tweet, tapidengan jumlah karakter yang terbatas. Penggunaannya yang sederhana, membuat pengguna aktifnya bisa nge-tweet puluhan bahkan ratusan kali dalam sehari.
Lihat Juga :
