Pemerintah Izinkan Drama 'Snowdrop' Ditayangkan, tapi dengan Syarat
loading...
Drama Korea kontroversial Snowdrop akhirnya diizinkan tayang oleh pemerintah Korea Selatan. Foto/JTBC
A
A
A
SEOUL - Pemerintah Korea Selatan lewat Blue House akhirnya mengizinkan drama Korea yang dibintangi Jisoo BLACKPINK , yaitu "Snowdrop" untuk ditayangkan di JTBC.
Izin ini keluar setelah pemerintah menerima petisi dari masyarakat yang menginginkan agar drama berlatar sejarah Gwangju Democratic Movement tersebut dihentikan karena berpotensi melakukan distorsi sejarah.
Lewat pernyataan resminya, pemerintah pusat menegaskan bahwa negara lewat undang-undang penyiaran menjamin kemerdekaan dan kebebasan, oleh karena itu negara tidak bisa melakukan campur tangan nonhukum.
"Pemerintah menghormati pilihan bebas dan kontrol yang akan dilakukan oleh pembuat karya, produsen, dan konsumen," tulis pernyataan tersebut, mengutip dari Koreaboo .
Meski demikian, pemerintan juga menegaskan bahwa jika setelah drama tersebut ditayangkan lantas ditemukan distorsi sejarah, maka tindakan sesuai hukum akan diambil negara. Pemerintah akan terus memantau penayangan "Snowdrop", dan produser akan bertanggung jawab penuh jika pelanggaran (distorsi sejarah) terjadi.
![Pemerintah Izinkan Drama 'Snowdrop' Ditayangkan, tapi dengan Syarat]()
Foto: JTBC
Kontroversi "Snowdrop" berawal dari beredarnya sinopsis drama tersebut, yang akhirnya memunculkan tuduhan bahwa kisahnya akan menunjukkan bahwa mata-mata Korea Utara yang memimpin gerakan pro-demokrasi dan mengagungkan Badan Perencanaan Keamanan Nasional (National Security Planning/NSP).
Baca Juga: Dari Hollywood hingga Idol K-Pop Ramai-Ramai Patahkan Stereotip Gender
Akibat kecurigaan tersebut, masyarakat pun mengajukan petisi ke Blue House National Petition, yaitu saluran komunikasi publik yang dibuat oleh Presiden Korea Selatan Moon Jae-in untuk menampung aspirasi masyarakat. Kalau ada petisi yang ditandatangani lebih dari 200 ribu orang, maka pemerintah akan merespons petisi tersebut dalam waktu 30 hari.
Untuk kamu yang belum tahu, Gwangju Democratic Movement yang disebut menjadi latar drama ini berlangsung pada 1987. Gerakan ini menjadi embrio lahirnya pembentukan negara demokrasi di Korea Selatan.
Izin ini keluar setelah pemerintah menerima petisi dari masyarakat yang menginginkan agar drama berlatar sejarah Gwangju Democratic Movement tersebut dihentikan karena berpotensi melakukan distorsi sejarah.
Lewat pernyataan resminya, pemerintah pusat menegaskan bahwa negara lewat undang-undang penyiaran menjamin kemerdekaan dan kebebasan, oleh karena itu negara tidak bisa melakukan campur tangan nonhukum.
"Pemerintah menghormati pilihan bebas dan kontrol yang akan dilakukan oleh pembuat karya, produsen, dan konsumen," tulis pernyataan tersebut, mengutip dari Koreaboo .
Meski demikian, pemerintan juga menegaskan bahwa jika setelah drama tersebut ditayangkan lantas ditemukan distorsi sejarah, maka tindakan sesuai hukum akan diambil negara. Pemerintah akan terus memantau penayangan "Snowdrop", dan produser akan bertanggung jawab penuh jika pelanggaran (distorsi sejarah) terjadi.
Foto: JTBC
Kontroversi "Snowdrop" berawal dari beredarnya sinopsis drama tersebut, yang akhirnya memunculkan tuduhan bahwa kisahnya akan menunjukkan bahwa mata-mata Korea Utara yang memimpin gerakan pro-demokrasi dan mengagungkan Badan Perencanaan Keamanan Nasional (National Security Planning/NSP).
Baca Juga: Dari Hollywood hingga Idol K-Pop Ramai-Ramai Patahkan Stereotip Gender
Akibat kecurigaan tersebut, masyarakat pun mengajukan petisi ke Blue House National Petition, yaitu saluran komunikasi publik yang dibuat oleh Presiden Korea Selatan Moon Jae-in untuk menampung aspirasi masyarakat. Kalau ada petisi yang ditandatangani lebih dari 200 ribu orang, maka pemerintah akan merespons petisi tersebut dalam waktu 30 hari.
Untuk kamu yang belum tahu, Gwangju Democratic Movement yang disebut menjadi latar drama ini berlangsung pada 1987. Gerakan ini menjadi embrio lahirnya pembentukan negara demokrasi di Korea Selatan.
Lihat Juga :
