Merespons Afghanistan, PB PMII Dorong Pemerintah Antisipasi Munculnya Gerakan Baru Terorisme di Indonesia
Jum'at, 03 September 2021 - 23:20 WIB
loading...
A
A
A
Dina dalam pemaparannya menjelaskan bahwa Indonesia sudah lama menjadi mediator dan berkontribusi positif dalam upaya mengakhiri konflik di Afghanistan. Indonesia telah menjalan diplomasi dan lobi politik untuk merespons krisis tersebut, baik dengan jalur formal melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) maupun second track diplomacy yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara, seperti apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama (NU) pada 2011.
Dina juga menambahkan bahwa pemerintah harus lebih intensif dalam melakukan upaya pelacakan dan deradikalisasi terhadap anasir-anasir simpatisan Taliban di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan banyak pihak dalam upaya diplomatik dengan Afghanistan, termasuk keterlibatan organisasi masyarakat seperti NU. Upaya ini merupakan langkah strategis bagi pemerintah untuk mengantisipasi euforia berlebihan atas kudeta yang terjadi di Afghanistan dan berpotensi memicu gerakan serupa di Indonesia
“Hal yang menarik adalah bagaimana NU melakukan komunikasi dengan para pemimpin Taliban di Afghanistan, sehingga banyak dari mereka yang bergabung dengan organisasi (mirip) NU di Afghanistan, dan Organisasi ini sudah berkembang di 30 wilayah di Afghanistan. Keterlibatan kelompok perempuan juga harus ada dalam setiap diplomasi Indonesia karena perempuan menjadi kelompok paling diruguikan dalam setiap konflik” jelas Dina.
![Merespons Afghanistan, PB PMII Dorong Pemerintah Antisipasi Munculnya Gerakan Baru Terorisme di Indonesia]()
Foto: ScreenshotMuh Afit Khomsani
Pada kesempatan yang sama, Najih menekankan bahwa yang terjadi di Afghanistan hari ini adalah akibat dari adanya metamorfosa atau pergeseran ideologi. “Sebelum Invasi Uni Soviet tahun 1979 di Afghanistan, masyarakat di sana didominasi oleh madzhab Maturidi. Kependudukan Uni Soviet memaksa mayoritas masyarakat pindah ke Pakistan, dan di sana mereka mulai beinteraksi dan belajar dengan guru-guru yang berhaluan Salafi Wahabi. Para pelajar inilah yang kemudian pulang ke Afghanistan dan berhasil menumbangkan rezim komunis di Afghanistan pada 1996,” ujarnya.
Dina juga menambahkan bahwa pemerintah harus lebih intensif dalam melakukan upaya pelacakan dan deradikalisasi terhadap anasir-anasir simpatisan Taliban di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan banyak pihak dalam upaya diplomatik dengan Afghanistan, termasuk keterlibatan organisasi masyarakat seperti NU. Upaya ini merupakan langkah strategis bagi pemerintah untuk mengantisipasi euforia berlebihan atas kudeta yang terjadi di Afghanistan dan berpotensi memicu gerakan serupa di Indonesia
“Hal yang menarik adalah bagaimana NU melakukan komunikasi dengan para pemimpin Taliban di Afghanistan, sehingga banyak dari mereka yang bergabung dengan organisasi (mirip) NU di Afghanistan, dan Organisasi ini sudah berkembang di 30 wilayah di Afghanistan. Keterlibatan kelompok perempuan juga harus ada dalam setiap diplomasi Indonesia karena perempuan menjadi kelompok paling diruguikan dalam setiap konflik” jelas Dina.
Foto: ScreenshotMuh Afit Khomsani
Pada kesempatan yang sama, Najih menekankan bahwa yang terjadi di Afghanistan hari ini adalah akibat dari adanya metamorfosa atau pergeseran ideologi. “Sebelum Invasi Uni Soviet tahun 1979 di Afghanistan, masyarakat di sana didominasi oleh madzhab Maturidi. Kependudukan Uni Soviet memaksa mayoritas masyarakat pindah ke Pakistan, dan di sana mereka mulai beinteraksi dan belajar dengan guru-guru yang berhaluan Salafi Wahabi. Para pelajar inilah yang kemudian pulang ke Afghanistan dan berhasil menumbangkan rezim komunis di Afghanistan pada 1996,” ujarnya.
Lihat Juga :
